Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Menkominfo Era SBY Yang Minta MUI Dibubarkan Sudah Keblinger Pikirannya Sebelas Dua Belas Sama PKI
21 November 2021
Menkominfo Era SBY: Yang Minta MUI Dibubarkan Sudah Keblinger, Pikirannya Sebelas Dua Belas Sama PKI
foto: Tifatul Sembiring (rmol)


itoday - Seruan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibubarkan terus mendapat penolakan dari berbagai pihak mulai dari kelompok agama hingga politisi.

Seruan ini muncul setelah anggota Komisi Fatwa MUI Zain An Najah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terkait dugaan terorisme.

Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul Sembiring, seruan pembubaran MUI ini sudah keblinger.

“Ini orang-orang yang minta MUI dibubarkan, sudah keblinger,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (20/11).

Politisi PKS ini bahkan menyamakan kelompok yang mendesak pembubaran MUI sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang di awal kemerdekaan selalu anti dengan pemuka agama.

“Pikirannya sebelas duabelas sama PKI, anti ulama,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Genangan Mandalika Tanda Proyek Hanya Kejar Tayang dan Asal Bos Senang
21 November 2021
Genangan Mandalika Tanda Proyek Hanya Kejar Tayang dan Asal Bos Senang
foto: Sirkuit Mandalika (rmol)


itoday - Genangan air hujan di sejumlah titik di sekitaran area Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (20/11) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur tersebut hanya kejar tayang dan ABS atau "Asal Bos Senang".

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, peristiwa genangan air hujan di area Sirkuit Mandalika harus menjadi perhatian serius karena sirkuit masih terbilang baru.

"Maka sudah dapat dipastikan ada kesalahan penataan bangunan maupun drainase yang kurang diperhatikan sebelumnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/11).

Menurut Saiful, kejadian tersebut memalukan karena tidak seperti yang dihebohkan selama ini bahwa pembangunan sirkuit Mandalika merupakan prestasi. Apalagi sudah ada biaya hingga 85 miliar untuk pengerjaan antibanjir di Mandalika.

“Perencanaannya seperti kacau. Betapa tidak di situ tampak terlihat drainasenya tidak berjalan dengan baik, terbukti masih terdapat genangan sampai-sampai bule turun tangan untuk mengatasinya," kata Saiful.

Saiful kembali mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat memalukan karena dianggap bertaraf internasional, tapi tidak dipikirkan mengenai drainasenya.

"Bisa jadi hal tersebut oleh karena disebabkan kejar tayang, dan yang penting asal bos senang 'ABS' tanpa memikirkan hal juga vital yakni soal drainase yang baik. Jangan sampai sirkuit justru kebanjiran oleh karena drainase yang buruk tersebut," pungkas Saiful.

sumber: rmol.id
Masalah Papua Rumit dan Penuh Komplikasi Jenderal Andika Bisa Apa
20 November 2021
Masalah Papua Rumit dan Penuh Komplikasi, Jenderal Andika Bisa Apa?
Foto: Joko Widodo Lantik Andika Perkasa (rmol)


itoday - Persoalan yang terjadi di Tanah Papua kompleks. Mulai dari perebutan sumber daya alam hingga masalah hak asasi manusia.

Demikian disampaikan Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas dalam diskusi bertema "Keamanan domestik dan pekerjaan rumah Andika", Jumat malam (19/11).

"Persoalan Papua rumit. Banyak komplikasi ihwal perebutan kekuasaan SDA, yang terdiri dari aktor lokal dan internasional atau faktor USA. Termasuk kerumitan cara pandang soal Pepera, atau ada LSM selalu mengkritisi pelanggaran HAM di Papua," kata Anton Aliabbas.

Namun di tengah banyaknya persoalan tersebut, sejatinya semua pihak menginginkan rakyat Papua sejahtera dan maju. "Itu jika kita lihat secara jernih," sambungnya.

Namun di tengah banyaknya persoalan tersebut, sejatinya semua pihak menginginkan rakyat Papua sejahtera dan maju. "Itu jika kita lihat secara jernih," sambungnya.

sumber: rmol.id
Sinar Habib Rizieq Akan Tetap Terang Walau Ditenggelamkan Jelang Pilpres
19 November 2021
Sinar Habib Rizieq Akan Tetap Terang Walau “Ditenggelamkan” Jelang Pilpres
foto: Habib Rizieq Shihab (tribunnews)


itoday - Sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) akan menjadi bom waktu bagi pihak-pihak yang terlibat menzaliminya. Termasuk pihak yang turut serta mengkhianati pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, fenomena Habib Rizieq adalah hal yang unik lantaran Habib Rizieq terlihat seperti sengaja disimpan atau ditenggelamkan jelang 2024 mendatang.

"Saya kira bisa jadi yang bersangkutan sengaja ditenggelamkan jelang kontestasi 2024 mendatang, karena kalau tidak yang bersangkutan bisa menjadi ancaman dalam kontestasi 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/11).

Padahal kata Saiful, ketika seseorang semakin ditenggelamkan, maka akan semakin bersinar dan tentu akan semakin menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang sengaja menenggelamkannya.

"Saya kira waktu yang akan membuktikan kalau yang bersangkutan, bukan tidak mungkin kekuatannya makin bersinar. Apalagi publik banyak menilai yang bersangkutan sengaja ditenggelamkan agar tidak membuat rumit kekuasaan," kata Saiful.

Sehingga, sosok Habib Rizieq akan menjadi bom waktu pada Pilpres mendatang.

"Semakin seseorang dibungkam, maka seperti halnya bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak cepat atau lambat, saya kira hal tersebut bisa terjadi kepada HRS," pungkas Saiful.

sumber: rmol.id
Harits Abu Ulya Densus 88 akan Kesulitan Buktikan 3 Ulama Terlibat Terorisme
19 November 2021
Harits Abu Ulya: Densus 88 akan Kesulitan Buktikan 3 Ulama Terlibat Terorisme
foto: Harits Abu Ulya (rmol)


itoday - Dugaan keterlibatan terorisme tiga ulama yang ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror diyakini akan sulit terbukti.

Apalagi dengan tuduhan ketiganya, yakni anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah (AZ), ustaz Anung Al Hamat (AA), dan Ketua Umum Partai Dakwah Indonesia (PDRI) ustaz Ahmad Farid Okbah sebagai kelompok Jemaah Islamiyah (JI).

Menurut Direktur The Community of Ideological Islamict Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, belakangan ini tidak ada kegiatan terorisme yang dilakukan ketiga ulama yang ditangkap.

"Kalau bicara bukti, ya bukti apa? Susah. Bukti terorisme atau bukti apa? Hanya (karena) ada kaitannya dengan JI?” kata Harits kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/11).

Harits mengatakan, masa lalu seseorang yang menjadi bagian kelompok tertentu tidak bisa menjadi alasan memenjarakan pihak tersebut. Terlebih jika sudah berikrar setia dengan Pancasila, maka tidak ada alasan menjadi tersangka tindak terorisme.

“Sekarang begini, memang dia dulu di JI, tapi kemudian dia tinggalkan JI. Masa lalu enggak bisa dijadikan delik untuk mempersoalkan dia," katanya.

Pihaknya mengamini pernyataan MUI yang mengatakan penangkapan Zain An Najah, salah satu ulama yang ditangkap Densus 88 Antiteror murni masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan lembaga MUI.

"Maka, benar statement MUI, itu persoalan pribadi. Apakah betul atau enggak dia dikenakan UU terorisme ya itu di pengadilan. Tapi lagi-lagi masalahnya, siapa pun yang dituduh teroris ya susah (dibuktikan),” tutupnya.

sumber: rmol.id
Mensesneg Pasca Andika Panglima TNI Bisa dari AL Mayjen Purn Tri Tamtomo Jangan Asal Ngomong
17 November 2021
Mensesneg: Pasca Andika, Panglima TNI Bisa dari AL! Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Asal Ngomong
foto: Tri Tamtomo (Ahmad Sanusi - itoday)


itoday - Jenderal Andika Perkasa telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, di Istana Negara (17/11/2021). Menantu Jenderal (purn) AM Hendropriyono itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Berbagai isu mengiringi dipilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Salah satunya adalah wacana untuk memperpanjang durasi usia jabatan Jenderal Andika Perkasa hingga 2024, mengingat, usia Jenderal Andika akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Sedangkan UU TNI (UU 34/2004) menyebutkan bahwa usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun.

Pengamat militer Mayjen (purn) Tri Tamtomo tidak sependapat jika pertimbangan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI hanya melihat pada masa jabatan Jenderal Andika yang hanya satu tahun.

“Kurang pas kalo perpanjangan masa jabatan Panglima TNI itu hanya mempertimbangkan masa jabatan Panglima TNI yang hanya satu tahun,” kata Tri Tamtomo kepada itoday (16/11/2021).



Mantan anggota Komisi I DPR RI ini meminta Komisi I DPR RI untuk segera merespon wacana tersebut. “Kalau ingin melakukan sesuatu, segera dikomunikasikan. Teman-teman dari Senayan mudah-mudahan mendengar wacana itu dan segera merespon ini, bagaimana yang terbaik,” tegas Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo mengingatkan, jika batasan usia Panglima TNI ingin diperpanjang ada mekanismenya. Tidak bisa sekonyong-konyong pendapat pribadi atau kelompok. “Jika ingin memperpanjang, tolong diingat, bahwa itu sudah ditetapkan dan dibuat undang undangnya. Ketentuan di undang-undangnya harus diganti atau direvisi. Juga harus jelas, perpanjangan ini inisiatifnya dari siapa? Legislatif atau pemerintah? Perubahan suatu undang-undang ada normanya,” jelas Tri Tamtomo.

Tak hanya itu, mantan Pangdam I/Bukit Barisan ini juga mengingatkan agar pejabat publik tidak memunculkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan terkait jabatan Panglima TNI.

“Ini soal soal persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai ada yang menggosok-gosok bahwa nanti jabatannya bisa diperpanjang. Ada lagi yang bilang nanti akan diganti dari matra lain. Itu pernyataan bersayap yang sensitif, bisa menimbulkan kegaduhan. Walaupun kita tahu TNI tidak akan macam-macam. TNI adalah organisasi solid bersama Polri. Dia akan loyal dan patuh pada aturan yang berlaku. Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman jangan dikotori,” tegas Tri Tamtomo.

Secara khusus Tri Tamtomo menyoroti pernyataan Mensesneg Pratikno terkait jabatan Panglima TNI. Di Komplek Parlemen Senayan (03/11/2021), Pratikno menyatakan masa jabatan Andika yang akan berlangsung singkat (13 bulan), bukan suatu persoalan. Pratikno bahkan menyebut ada kemungkinan Panglima TNI berikutnya dari Angkatan Laut (AL). "Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," kata Pratikno saat ditanya wartawan soal kans Panglima TNI dari matra AL.

“Pernyataan itu seakan ada janji. Bahwa nanti jabatan Panglima TNI akan ditakeover dari matra lain. Ini sesuatu yang sifatnya sensitif. Tak usah diucapkan di publik. Kalau asal ngomong dan nanti faktanya geseh (tidak sesuai omongan), ini akan menimbulkan kekecewaan pada pihak lain. Hal itu tidak boleh diungkapkan oleh pejabat negara, siapapun,” tegas Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, pejabat siapapun yang ditunjuk mewakili presiden untuk menyampaikan sesuatu, harus berpedoman pada dua undang-undang. Yakni, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pejabat negara siapapun dia, harus UU ASN dan UU Minpem. Ini yang menjadi pakem, mana yang boleh disampaikan ke publik, dan mana yang tidak boleh disampaikan ke publik. Harus diingat di dalam dua UU itu kata kuncinya perekat pemersatu bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa harus terbangun. Jadi jangan asal omong. Dua undang-undang itu harus jadi patokan, untuk berhati-hati dalam berbuat dan bersikap,” beber Tri Tamtomo.

Red

sumber: https://youtu.be/P7L268RXH-Y