Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pimpinan LPSK Ubedilah Badrun Tidak Bisa Dituntut Secara Hukum Atas Laporan yang Dibuat
19 January 2022
Pimpinan LPSK: Ubedilah Badrun Tidak Bisa Dituntut Secara Hukum Atas Laporan yang Dibuat
foto: Maneger Nasution (rmol)


itoday - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak tinggal diam mendengar kabar adanya serangan balik hingga ancaman pemolisian yang menimpa Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Ubedilah Badrun mendapat berbagai ancaman tersebut setelah melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Ubedilah juga diberitakan mendapat ancaman yang ditujukan kepadanya melalui media sosial miliknya, setelah pelaporan tersebut," ujar Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/1).

Maneger mengingatkan bahwa posisi hukum Ubedilah sebagai Pelapor dijamin oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik.

"Sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik, Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya," sambungnya.

Jika ada tuntutan hukum terhadap Pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 13/2006 sebagaimana diubah dengan UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

"Adalah hak konstitusional Ubedillah untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada negara, khususnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jika yang bersangkutan membutuhkan perlindungan," tegasnya.

Maneger mengatakan bahwa permohonan itu penting karena LPSK tidak berwenang melindungi seseorang tanpa permohonan. Sebab pada prinsipnya, perlindungan di LPSK itu bersifat kesukarelaan.

"Artinya, LPSK tidak bisa memberikan perlindungan tanpa persetujuan dari pihak yang ingin dilindungi," tutupnya.

sumber: rmol.id
Ray Rangkuti Andai Ketua Joman Baca Pasal 317 KUHP dengan Tenang Pasti Dia Malu Sendiri
17 January 2022
Ray Rangkuti: Andai Ketua Joman Baca Pasal 317 KUHP dengan Tenang, Pasti Dia Malu Sendiri
foto: Ray Rangkuti (rmol)


itoday - Langkah Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel melaporkan Dosen UNJ Ubedilah Badrun, yang mengadukan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menuai reaksi.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, apabila Noel membaca pasal 317 KUHP dengan baik-baik dan tenang, kemungkinan dia akan malu sendiri atas pelaporan yang dinilai terburu-buru itu.

"Kenapa? Pertama, Pasal 317 mendalilkan adanya; laporan yang sengaja dan; adalah laporan palsu; adanya nama baik yang dicemarkan; subjek pelapor adalah yang terlapor. Keempat persaratan tersebut belum satupun terpenuhi dalam peristiwa ini," ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (17/1).

Apalagi, kata Ray Rangkuti, laporan Ubedilah Badrun belum dinyatakan palsu, dan karenanya belum dapat dinyatakan sengaja dilakukan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

"Dan uniknya, orang yang dilaporkan saudara Ubedilah Badrun (Gibran dan Kaesang) itu sendiri merasa tidak sedang dicemarkan nama baiknya," kata Ray Rangkuti.

Menurut Ray Rangkuti, jika Noel menilai laporan Ubedilah Badrun adalah bohong, tetapi justru laporan Noel ke polisi sendiri lebih tidak punya dasar. Karena sama sekali belum terpenuhi sarat untuk dinyatakan adanya dugaan tindak pidana.

Apalagi, kata Ray Rangkuti, laporan Ubedilah Badrun belum dinyatakan palsu, dan karenanya belum dapat dinyatakan sengaja dilakukan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

"Dan uniknya, orang yang dilaporkan saudara Ubedilah Badrun (Gibran dan Kaesang) itu sendiri merasa tidak sedang dicemarkan nama baiknya," kata Ray Rangkuti.

Menurut Ray Rangkuti, jika Noel menilai laporan Ubedilah Badrun adalah bohong, tetapi justru laporan Noel ke polisi sendiri lebih tidak punya dasar. Karena sama sekali belum terpenuhi sarat untuk dinyatakan adanya dugaan tindak pidana.

"Alias belum ada peristiwanya," tegasnya. 

sumber: rmol.id
Dosen UAI Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan
17 January 2022
Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan
foto: Ujang Komarudin (rmol)


itoday - Pelaporan yang dilakukan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel terhadap Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo seharusnya tidak terjadi.

Apalagi pelapor mengaku aktivis 1998, yang mana seharusnya sesama aktivis reformasi bersama-sama menjalankan amanah untuk memastikan pemerintah bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Begitu kata dosen dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (17/1).

“Semestinya (Ubedilah) didukung atas dugaan KKN dan TPPU. Agar semuanya clear,” ujarnya.

Namun demikian, Ujang Komarudin paham pelaporan ini bertujuan untuk membela pihak yang dilaporkan Ubedilah Badrun. Sebab yang melapor merupakan relawan dari Presiden Jokowi.

Publik, sambungnya, juga mudah membaca arah dari laporan yang dilayangkan Joman pada Ubedilah Badrun.

"Pelaporan Ubedilah Badrun sepertinya untuk menekan Ubedilah Badrun agar mencabut laporannya dan tak berani lagi macam-macam," demikian Ujang Komarudin.

sumber: rmol.id
Habib Abubakar Sebut Zen Kribo Rasialis kepada Bangsa Arab
14 January 2022
Habib Abubakar Sebut Zen Kribo Rasialis kepada Bangsa Arab
foto: Zen Kribo (republika)


itoday - Tokoh Nadhlatul Ulama (NU) Pasuruan, Jawa Timur, Habib Abubakar Assegaf merasa risih dengan Zen Kribo yang akrab dipanggil Habib Kribo. Hal itu lantaran dalam video yang viral, Zen Kribo mengolok-olok etnis Arab dan dilabeli tidak punya budaya. Tanpa Kakbah sebagai tempat kiblat umat Islam, menurut Zen Kribo, bangsa Arab tidak punya kehormatan.

Habib Abubakar mengkritik ulah Zen Kribo yang melakukan rasisme. "Makin lama didiamkan Zen Kribo ini makin brutal, mulai bicara agama yang serampangan, pernyataan-pernyataan rasis, terutama kepada bangsa Arab, tapi masih ada yang sengaja kasih panggung. Orang ini sudah bikin gaduh dan meresahkan banyak pihak," katanya lewat akun Twitter @abubakarsegaf, Kamis (13/1). Republika sudah meminta izin untuk mengutip cicitan (tweet) tersebut.

Habib Abubakar pun meminta agar Mabes Polri turun tangan menindak Zen Kribo yang sudah berbicara ngawur dan menuduh bangsa Arab yang tidak-tidak. "Harus segera ditindak tegas cc @DivHumas_Polri," ujarnya.

Selain menudung bangsa Arab tidak pernah melahirkan seorang intelektual, Zen Kribo juga mempertanyakan kesempurnaan agama Islam. "Islam masih jauh dari kesempurnaan, jangan sok Islami lah," ucapnya dengan semangat dalam video yang viral.

sumber: republika.co.id
Komentari Kasus Denny Siregar Mantan Menkominfo Anda Fitnah Santri Itu Untungnya Apa Sih
14 January 2022
Komentari Kasus Denny Siregar, Mantan Menkominfo: Anda Fitnah Santri Itu Untungnya Apa Sih?
foto: Denny Siregar (rmol)


itoday - Kasus pegiat media sosial Denny Siregar menemui babak baru. Kasusnya soal kicauan “Adek2ku Calon Teroris” kini telah dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya.

Pelimpahan ini pun mendapat komentar dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul Sembiring.

Kepada Denny Siregar, Tifatul tegas menyebut bahwa santri merupakan calon ulama. Bahkan kini santri juga bisa menjadi pemimpin bangsa.

Atas dasar tersebut, dia tegas menolak apa yang dikicaukan oleh Denny Siregar yang justru menyebut para santri sebagai calon teroris.

“Wong Wapres aja berasal dari santri. Kok dibilang calon teroris sih,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (13/1).

Terakhir, Tifatul yang merasa aneh dengan kicauan tersebut bertanya-tanya, apa keuntungan Denny Siregar hingga tega membuat kicauan seperti itu.

“Anda fitnah santri itu, untungnya apa sih,” tutup Tifatul.

Denny Siregar dilaporkan Forum Mujahid Tasikmalaya atas dugaan ujaran kebencian ke Polsek Tasikmalaya pada 2020. Dia dilaporkan atas unggahan berjudul 'Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang' di Facebooknya pada 27 Juni 2020.

sumber: rmol.id
Saksi Ahli Penembakan Mati Empat Laskar FPI Disengaja
12 January 2022
Saksi Ahli: Penembakan Mati Empat Laskar FPI Disengaja
foto: Sidang Pembunuhan Laskar FPI (republika)


itoday - Saksi ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Dian Adriawan menilai tindakan penembakan terhadap empat laskar Front Pembela Islam (FPI) di mobil Xenia oleh terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella adalah tindakan disengaja. Itu disampaikan dalam lanjutan persidangan kasus unlawfull killing terhadap Laskar FPI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Dian diminta untuk menjelaskan dakwaan primer Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pada Pasal 338 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama- lamanya 15 tahun."

"Itu dikaitkan dengan Pasal 338 itu masuk (kasus penembakan), bisa sengaja sebagai tujuan, atau sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan itu dua hal terkait kesengajaan untuk Pasal 338," jelas Dian.

Dia berpendapat, dalam kasus ini terdakwa dapat dikenakan Pasal 338 KUHP. Sebab, perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai bentuk kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (kelalaian) atas sebuah prosedur. Sementara dari sisi teori, kesengajaan juga terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan kesadaran akan kepastian, dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan.

Dian menilai perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori kedua. Yakni sengaja dengan kesadaran akan kepastian. "Sengaja, pelaku sejak awal menghendaki dan mengetahui (penembakan) adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana," tutur Dian.

Sedangkan, lanjut Dian, persangkaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus penembakan empat Laskar FPI di mobil Xenia Silver itu tidak tepat. Sebab, kata dia, Ipda Mohammad Yusmin Ohorella yang tengah membawa mobil ketika peristiwa itu terjadi dianggap tidak terlibat secara langsung. Sehingga menurutnya hanya bisa dikatakan sebagaimana yang membantu.

Kemudian, kata Dian, jika merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, itu dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Maka dengan demikian, Dian mengatakan, pasal tersebut tidak tepat. Menurutnya, pembantuannya bukan dari sisi penyertaannya. Karena posisi pembantuan yaitu orang yang melakukan pembantuan di saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan.

"Jadi itu yang saya lihat karena kalau dari sisi penyertaannya Pasal 55 saya tidak melihat, saya melihat hanya ada pembantuannya. Dan pembantuan itu saya bisa klasifikasi pembantuan pada saat kejahatan dilakukan pada Pasal 56 angka 1," kata Dian.

Sementara itu saksi ahli pidana lainnya, Agus Surono dari Universitas Al Azhar Indonesia menilai perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain bukanlah tindakan kesengajaan. Dia menilai, perbuatan para terdakwa adalah dalam rangka membela diri. Karena pilihan terdakwa adalah Laskar FPI yang menjadi korban atau mereka jadi korban.

"Saya pastikan bahwa meninggalnya korban ini tidak dikehendaki seperti dimaksud dalam Pasal 338, satu frase yang dipastikan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena itu saya berpendapat ini masuk ke Pasal 49 ayat 1," jelas Agus.

Jaksa pun mencecar Agus dengan pertanyaan. Namun, Agus tetap teguh dengan pendapatnya. Ia juga menganggap kehormatan, kesusilaan atau harta benda terdakwa terancam karena serangan dari jarak dekat dari korban. Sehingga pembelaan melampaui batas pun terpaksa dilakukan.

"Untuk itu dapat dikualifikasi unsur Pasal 49 Ayat 1, empat unsur itu harus terpenuhi. Maka saya membuat pendapat ini memenuhi kualifikasi Pasal 49 ayat 1," terang Agus.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencoba membuktikan dakwaan atas insiden penembakan kepada empat orang laskar FPI. Penembakan terhadap empat anak manusia itu diduga dilakukan saat Ipda Mohammad Yusmlin Ohorella bersama Ipda Elwira Priadi Z (almarhum). Kemudian Briptu Fikri Ramadhan memindahkan keempat anggota Laskar FPI ke mobil Xenia Silver yang telah dipersiapkan sebelumnya.

"Empat orang anggota FPI yang dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia silver dilakukan dengan cara dimasukan melalui pintu bagasi belakang dan diperintahkan agar duduk secara jongkok diatas kursi yang terlipat juga tanpa di borgol atau di ikat," terang Jaksa dalam dakwaan JPU, saat sidang pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu.

Dalam keterangannya, jaksa menyebut empat anggota Laskar FPI itu diduga melakukan penyerangan terhadap Briptu Fikri Ramadhan di sekitar lokasi kejadian. Laskar FPI juga diduga berupaya merebut senjata milik Briptu Fikri Ramadhan. Kemudian keributan itu terdengar oleh Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, lalu menoleh ke belakang dan memberikan isyarat kepada Ipda Elwira Priadi (almarhum) sambil mengurangi kecepatan kendaraan agar Ipda Elwira Priadi (almarhum) dapat melakukan penembakan dengan leluasa.

Adapun, kata Jaksa, peluru yang ditembakan Ipda Elwira Priadi mengenai Luthfi Hakim dan Akhmad Sofyan. Tembakan jarak dekat itu langsung membuat keduanya meninggal dunia.

Kemudian kondisi sempat terkendali, namun Briptu Fikri Ramadhan mengambil senjatanya dan menembak M Suci Khadavi dan M Reza yang duduk di kursi belakang. Keduanya langsung meninggal dunia.

Lalu, Ipda Mohammad Yusmin Ohorella menepikan mobil Daihatsu Xenia silver ke bahu jalan usai keempat Laskar FPI itu ditembak. "Kemudian turun dan menelepon Kompol Ressa F Marassa Bessy, dan melaporkan keadaan yang sudah terjadi. Selanjutnya diperintahkan untuk membawa keempat orang anggota FPI tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan penanganan medis," tutur Jaksa.

Akibat perbuatan unlawfull killing itu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella didakwa dengan dakwaan primer Pasal 338 dan dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam sidang pada Selasa, pekan lalu, menguak fakta baru terkait proses awal pengungkapan dan penyidikan kasus tersebut. Kronologi dan penyerangan oleh laskar FPI dalam mobil maut itu baru pengakuan sepihak dari para pelaku. Sebab, para korban tidak tersisa untuk bersaksi.

Rekonstruksi atau reka adegan yang dilakukan oleh tim penyidikan Bareskrim Polri hanya berdasarkan keterangan Briptu Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorello. Sedangkan satu saksi pelaku lainnya, yakni Ipda Elwira Priyadi disebut meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal.

Saat itu, tim JPU menghadirkan Eko Wahyu Bintoro sebagai saksi ahli dari INAFIS Bareskrim Mabes Polri. Eko, bersama timnya yang melakukan rangkaian rekonstruksi dan reka adegan kejadian malam pembunuhan para anggota laskar FPI tersebut.

Eko membeberkan hasil rekonstruksinya kepada hakim dengan menampilkan sedikitnya 50-an gambar dan foto-foto dari rangkaian reka adegan. Saat menjelaskan reka adegan tersebut, JPU Paris Manalu sempat menyela kesaksian Eko, dengan menanyakan, dari keterangan siapa yang diterima oleh tim penyidikan dan INAFIS, untuk menggelar serangkaian reka adegan peristiwa Km 50 tersebut.

“Ahli, kami bertanya, ahli melakukan rekonstruksi itu berdasarkan dari keterangan siapa? Coba ahli jelaskan, karena itu rekonstruksi adegan yang menguraikan fakta yang sudah terjadi,” tanya jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (4/1/2022).

Menurut jaksa, sumber keterangan yang dijadikan dasar penyidik dalam melakukan rekonstruksi tersebut penting, agar terang akurasinya, pun dapat dinilai validitasnya, juga supaya menguji unsur biasnya. Eko menerangkan, rekonstruksi tersebut, berdasarkan keterangan Briptu Fikri dan Ipda Yusmin.

Dalam pembunuhan tersebut, keduanya sebagai saksi sekaligus pelaku. “Jadi terkait foto-foto rekonstruksi tersebut, kami lakukan bersama-sama, berikut dengan keterangan dari tersangka yang melakukan kegiatan (pembunuhan) tersebut,” ujar Eko kepada majelis hakim.

JPU kembali menegaskan pertanyaannya, apakah keterangan penyidik untuk melakukan reka adegan tersebut hanya bersumber dari pengakuan para terdakwa. “Ya, dua-duanya (Briptu Fikri, dan Ipda Yusmin),” kata Eko.

sumber: republika.co.id