Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Hakim Kabulkan Permohonan Sidang Perkara Teroris Munarman akan Digelar Offline
08 December 2021
Hakim Kabulkan Permohonan, Sidang Perkara Teroris Munarman akan Digelar Offline
foto: Munarman (kompas)


itoday - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengabulkan permohonan terdakwa Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Munarman untuk dihadirkan secara langsung dalam sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme.

Dengan begitu maka dalam agenda sidang selanjutnya, Munarman akan dihadirkan secara langsung atau offline di arena ruang sidang, di PN Jakarta Timur

"Mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa dan terdakwa, memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya secara offline," kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur, Rabu (8/12).

Permohonan itu dikabulkan majelis hakim, dengan melihat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terutama perihal gangguan jaringan jika persidangan digelar secara online.

"Menimbang bahwa berdasarkan permohonan penuntut umum menghadirkan terdakwa online, menimbang pihak terdakwa sudah ajukan permohonan perihal permohonan sidang offline untuk menghadirkan Terdakwa Munarman," katanya.

Permohonan itu, kata hakim, juga turut disertakan komitmen Munarman bersama kuasa hukumnya untuk senantiasa menjaga penerapan protokol kesehatan selama proses persidangan secara offline.

"Bahwa permohonan itu berjanji akan ikuti prokes. Menimbang bahwa Majelis Hakim memungkinkan sidang online tidak bisa lancar mengingat sinyal, maka sidang offline terdakwa dapat dikabulkan," ucap hakim dalam penetapannya.

Sekedar informasi untuk sidang hari ini dimulai sekitar pukul 09.25 Wib, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah membacakan dakwaan kepada terdakwa Munarman,

Sementara untuk sidang hari ini, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI) itu masih menjalani persidangan secara online dari Rumah Tahanan (Rutan) Narkotika Polda Metro Jaya. Sebelum pada sidang selanjutnya akan hadir secara offline.

Sidang Perdana Ditunda
Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memutuskan menunda sidang agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan terorisme atas terdakwa Eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman pada Rabu (8/12) pekan depan.

"Untuk perkara ini kita tutup, dan permohonan akan kita jadikan penetapan insyallah kita akan bacakan hari Rabu," kata ketua majelis hakim melalui pengeras suara yang terpasang di loby Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (1/12).

Penundaan sidang kali ini diambil majelis hakim untuk mempertimbanhkan keberatan dari terdakwa Munarman atas persidangan yang berlangsung secara online. Dimana dia bersama kuasa hukumnya turut meminta untuk sidang digelar secara offline.

Atas hal itu, Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Munarman secara langsung pada pekan depan, untuk kemudian majelis hakim langsung menunda persidangan.

"Baik sidang berikutnya insyallah akan kita buka kembali pada Rabu 8 Desember 2021, kepada penuntut umum diperintahkan menggadirkan terdakwa pada waktu yang sudah ditetapkan, kemudian soal berita acara silakan dilakukan permintaan berita acara. Sidang selesai dan ditutup," ujar hakim.

Untuk diketahui, Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sempat mempersoalkan persidangan yang digelar secara online. Padahal, dia mengklaim jika seharusnya sidang digelar secara offline sebagaimana penetapan persidangan.

"Di dalam penetapan saya baca ini penetapannya penetapan offline, sidang normal artinya," kata Munarman melalui sambungan video saat sidang di PN Jakarta Timur, Rabu (1/12).

Karena tidak ada penegasan secara tertulis terkait penetapan sidang secara online, Munarman pun mengaitkan dengan penetapan pada sidang Habib Rizieq Syihab yang turut turtulis digelar secara online dalam penetapannya.

"Ini sebagai salah satu contoh dalam penetapan sama PN Jakarta Timur nomor 221, yaitu menetapkan persidangan atas nama M Rizieq Shiyab yang dilaksanakan di PN Jakarta Timur dilakukan secara elektronik, ditegaskan disini," sebutnya.

Alhasil saat sidang, Munarman tetap ngotot untuk sidang terhadap dirinya digelar secara offline atau langsung. Karena dia menganggap hal tersebut adalah haknya selaku terdakwa.

"Karena saya sudah berkali kali hak saya dipenuhi. Maka saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim untuk persidangan dilakukan secara offline atau secara langsung," tegasnya.

Sementara dari pantauan merdeka.com sejak sidang dimulai sekitar 09.30 Wib, awak media hanya diperkenakan mendengarkan audio melalui pengeras suara yang terpasang di loby pengadilan tanpa boleh mengambil gambar jalannya persidangan.

Di pintu masuk pengadilan juga terpasang sebuah imbauan untuk tidak membawa handphone, mengambil foto dan video selama jalannya sidang perkara terorisme. Aturan itu pun berlaku juga bagi para perangkat sidang seperti majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum Munarman.

sumber: merdeka.com
Ferry Juliantono Gugat Presidential Threshold Fadli Zon Semangatnya Mempermudah Bukan Mempersulit
08 December 2021
Ferry Juliantono Gugat Presidential Threshold, Fadli Zon: Semangatnya Mempermudah Bukan Mempersulit
foto: Fadli Zon (tribunnews)


itoday - Dukungan diberikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pada rekannya, Ferry Juliantono yang menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi Fadli Zon, gugatan tersebut pantas dilakukan. Ini lantaran presidential threshold memang tidak seharusnya dipatok tinggi, bahkan hingga 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pemilu.

“Seharusnya memang PT tak harus 20 persen, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa malam (7/12).

Menurutnya, pencalonan presiden memang seharusnya mempermudah para kandidat untuk tampil di gelaran pilpres. Bukan malah sebaliknya, mereka diadang dengan syarat yang sulit untuk dipenuhi.

“Semangatnya mempermudah bukan mempersulit,” tutupnya.

Fery Juliantono didampingi lawyernya, Refly Harun mendatang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa siang (7/12). Mereka datang untuk melayangkan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden.

Refly mengatakan bahwa dirinya datang untuk memperjuangkan permohonan kepada MK mengenai Presidential Threshold (PT) nol persen untuk Pemilu 2024.

"Mas Fery Julianto lawyernya Refly Harun. Doakan sobat RH sekalian mudah-mudahan perjuangan kita berhasil untuk menjadikan Presidential Threshold 0 persen," kata Refly Harun dalam siaran di kanal YouTube pribadinya, Refly Harun Channel, pada Selasa siang (7/12).

Refly menegaskan, perjuangannya untuk mengupayakan Presidential Threshold 0 persen ini bukan untuk kepentingan pemohon dan lawyer.

Menurutnya, ini semua untuk kepentingan bangsa Indonesia agar mendapatkan calon-calon presiden yang amanah, bermutu di 2024 mendatang.

"Dengan memberikan slot lebih banyak calon-calon itu, siapapun dia," katanya.

sumber: rmol.id
PPKM Level 3 Batal PKS Publik Dibuat Bingung Maunya Pemerintah
08 December 2021
PPKM Level 3 Batal, PKS: Publik Dibuat Bingung Maunya Pemerintah
foto: ilustrasi (rmol)


itoday - Pembatalan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) oleh pemerintahan dinilai membingungkan publik.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati justru mempertanyakan kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah di detik-detik terakhir kebijakan akan dilaksanakan.

Padahal seharusnya kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 wajib berbasis sains dengan melibatkan pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog hingga para ahli. Terlebih, saat ini sedang harus ada kewaspadaan tingkat tinggi antisipasi masuknya varians baru.

"Belum ada statement kita mengalami fase kekebalan kelompok dengan indikator 70 persen dosis lengkap. Ini kita baru 76 persen dosis satu dan baru 56 persen dosis dua. Masih jauh dari angka untuk menjadi pijakan melonggarkan beberapa hal," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/12).

Politikus PKS ini menegaskan bahwa dirinya telah berulang kali menyampaikan agar Pemerintah tidak terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan apabila tidak berdasarkan pada sains dan data.

"Ini kan berubah lagi, padahal jauh-jauh hari sudah disosialisasikan ada pembatasan akhir tahun. Publik juga sudah bersiap dengan pembatasan ini karena sudah paham jauh-jauh hari. Bahkan sudah turun kebijakan larangan libur sekolah dan perkantoran pada masa Nataru," sesalnya.

Dengan adanya pembatalan ini, kata Mufida, publik akan bertanya-tanya mengenai aturan jika PPKM Level 3 saat Nataru akan dibuat seperti apa. Termasuk apakah semua mobilitas boleh tanpa pembatasan sama sekali atau justru disesuaikan dengan kondisi tiap daerah.

"Atau kebijakan lainnya?” tanya Mufida.

Lebih lanjut, Mufida mengingatkan pemerintah bahwa selama belum terbebas dari pandemi, strategi yang terbukti efektif dalam perang melawan Covid-19 adalah sangat penting terus menerapkan protokol kesehatan, peningkatan serius pelaksanaan 3T, optimalisasi dan percepatan capaian vaksinasi dan lakukan pembatasan berbasis data lokal, guna mengantisipasi penyebaran.

"Ini di tengah varian baru yang daya tahan vaksinasi juga masih simpang siur justru dilakukan perubahan. Jangan sampai publik menangkap perubahan aturan ini sebagai pembebasan untuk melakukan aktivitas tanpa prokes pada libur panjang sekolah, natal dan akhir tahun ini," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Blunder Risma Bikin Jokowi Gerah Peluang Kena Reshuffle Makin Besar
07 December 2021
Blunder Risma Bikin Jokowi Gerah, Peluang Kena Reshuffle Makin Besar
foto: Tri Rismaharini (rmol)


itoday - Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah mulai gerah dengan banyaknya blunder yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Alhasil, mantan Walikota Surabaya itu dinilai bakal masuk daftar menteri yang terkena reshuffle.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, seiring dengan semakin kencangnya isu reshuffle kabinet, sangat mungkin nominator yang akan pensiun dini adalah Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Gosipnya Jokowi mulai gerah dengan banyak blundernya yang dibuat Mensos tersebut," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/12).

Sehingga, lanjut Satyo, dengan banyaknya persoalan yang muncul saat menjabat Mensos, Risma bakal sulit mendapatkan posisi yang sama di kementerian lain.

"Logikanya, jika di Kemensos saja sudah gagal, apalagi di kementerian lainnya yang lebih teknis," pungkas Satyo.

Isu reshuffle kabinet kembali menghangat belakangan ini, menyusul masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah dan pensiunnya Marsenal TNI Hadi Tjahjanto dari jabatan Panglima TNI.

Sempat dikabarkan reshuffle akan dilakukan pada Rabu pon besok (8/12), tapi tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Sebab Presiden Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Lumajang, Jawa Timur, mulai Selasa (7/12) ini, untuk melihat langsung situasi terkini dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

sumber: rmol.id
MUI Sentil KSAD Dudung Fokus Pertahanan Tumpas Perusuh NKRI
06 December 2021
MUI Sentil KSAD Dudung: Fokus Pertahanan, Tumpas Perusuh NKRI
foto: Dudung Abdurachman (cnnindonesia)


itoday - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jendral Dudung Abdurachman fokus menjaga pertahanan dan menumpas para pihak yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ketimbang bicara soal agama.

Hal itu Cholil sampaikan merespons pernyataan Dudung yang meminta masyarakat jangan terlalu dalam mempelajari agama saat menggelar kuliah subuh di Masjid Nurul Amin, Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

"Baiknya fokus pada tugas pokoknya aja, yaitu pertahanan negara dan menumpas perusuh dan pembangkang NKRI," kata Cholil dalam akun sosial media Twitter resminya @cholilnafis. CNNIndonesia.com sudah diizinkan untuk mengutip cuitannya tersebut.

Cholil lantas mempertanyakan maksud Dudung agar jangan terlalu dalam mempelajari agama. Ia pun menawarkan program standarisasi dai MUI kepada Dudung jika hendak berganti profesi sebagai penceramah agama.

"Saya menawarkan standardisasi da'i MUI kalau mau berganti profesi sebagai penceramah agama," ujarnya.

Sebelumnya, Dudung menyampaikan sambutan dalam kuliah subuh di sela kunjungan kerja ke Kodam XVII/Cenderawasih beberapa waktu lalu. Dalam videonya, Dudung menyinggung tingkat keimanan seorang muslim.

"Iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyaan, ada iman haq (haqul yaqiin), dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, katanya hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam mempelajari agama," ujar Dudung.

Menurut jenderal bintang empat itu, dampak negatif terlalu dalam mempelajari agama adalah terjadi penyimpangan.

"Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kaya Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI, kalau kalian prajurit tidak memahami, tidak mengerti artinya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI," katanya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Tatang Subarna telah mengklarifikasi pernyataan Dudung tersebut. Ia mengatakan penyimpangan bisa terjadi ketika mempelajari agama terlalu dalam tanpa guru.

"Maksud KSAD, mempelajari agama terlalu dalam akan terjadi penyimpangan, apabila tanpa guru," ucap Tatang dalam pernyataannya di akun Twitter resmi TNI AD @TNI_AD.

sumber: cnnindonesia.com
Kelompok 212 Tinggalkan PrabowoSandi Diprediksi Akan Mendukung Lima Sosok Ini
06 December 2021
Kelompok 212 Tinggalkan Prabowo-Sandi, Diprediksi Akan Mendukung Lima Sosok Ini
foto: Aksi 212 (rmol)


itoday - Massa 212 sudah hampir bisa dipastikan tidak akan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno jika keduanya kembali maju sebagai Capres pada Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang.

Demikian pandangan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/12).

“Kekecewaan kelompok 212 semakin memuncak setelah Prabowo mereka nilai tidak berbuat-buat apa-apa terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dipidanakan setelah kembali dari Arab Saudi. Prabowo tidak melakukan pembelaan apapun atas berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada HRS,” kata Jamiluddin.

Sikap dan tindakan Prabowo tersebut berimbas terhadap Sandiaga Uno setelah menjadi menteri. Sandiaga juga dinilai tidak berbuat apa-apa untuk membebaskan HRS dari berbagai tuduhan pidana. Jadi, kata Jamiluddin, kelompok 212 sudah tak simpatik terhadap Prabowo dan Sandiaga.

“Jangankan untuk mendukung Prabowo dan Sandiaga pada Pilpres 2024, menjalin komunikasi politik saja tampaknya mereka sudah enggan,” kata Jamiluddin.

Oleh karenannya, masih kata Jamiluddin, kelompok 212 memang dalam waktu dekat belum menentukan sikap terhadap sosok yang akan didukung pada Pilpres 2024 yang akan datang. Mereka, lanjut Jamiluddin, tak ingin terburu-buru menetapkan dukungan karena tidak mau nantinya dikecewakan lagi.

Namun demikian, dari beberapa nama calon yang muncul belakangan ini, ada lima nama yang kemungkinan akan mereka dukung. Dukungan itupun akan mereka berikan bila diantara lima nama itu dicalonkan oleh partai politik.

“Kelima nama itu, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Ridwan Kamil, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Lima sosok ini berpeluang mereka dukung karena dinilai dapat memperjuangkan aspirasi mereka,” beber Jamiluddin.

Aspirasi yang mereka maksud bukan negara khilafah yang sering dituduhkan kepada. Mantan dekan Fikom IISIP ini menilai, kelompok 212 hanya ingin para ulama mendapat tempat yang layak dan dijauhkan dari kriminalisasi. Mereka hanya ingin nyaman dan aman saat berdakwa.

sumber: rmol.id