Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Nasir Djamil Minta Densus 88 Penuhi Hakhak Tiga Mubaligh yang Ditangkap
17 November 2021
Nasir Djamil Minta Densus 88 Penuhi Hak-hak Tiga Mubaligh yang Ditangkap
foto: Nasir Djamil (rmol)


itoday - Partai Keadilan Sejahtera menyesalkan langkah Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror yang menangkap mubaligh dalam dugaan tindak pidana terorisme. Mereka yang ditangkap adalah Ustaz Farid Okbah (FAO), Ustaz Zain An Najah (ZA), dan Ustaz Anung Al-Hamat (AA).

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, Densus 88 harus mengedepankan transparansi serta tidak sewenang-wenang dalam hal penangkapan terhadap mubalig. Menurutnya, mereka yang ditangkap dalam ceramahnya tidak menghujat pemerintah atau berorientasi takfiri.

Dikatakan legislator PKS ini, pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

"Namun dalam kasus seperti itu, Densus 88 harus memberikan penjelasan yang transparan atas penangkapan tersebut," kata Nasir Djamil kepada wartawan, Rabu (17/11).

Nasir Djamil berharap Densus 88 tetap dapat memenuhi hak-hak ketiga mubaligh itu selama masa penanganan dan pemeriksaan.

"Saya berkewajiban mengingatkan Densus 88 agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus tetap diberikan selama mereka ditahan. Dengan kata lain, hak-hak mereka harus dipenuhi," pungkasnya.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri melakukan operasi penangkapan terhadap tiga orang terduga teroris. Satu di antaranya merupakan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketiganya merupakan kelompok dari Jamaah Islamiyah (JI), yakni AA (44) bekerja sebagai dosen, ditangkap Selasa pagi, pukul 05.49 WIB di kediamannya, Jalan Raya Legok, Blok Masjid, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi.

Kemudian terduga teroris berinisial AZ (50), berprofesi sebagai dosen, ditangkap pukul 04.39 WIB di wilayah Merbabu Raya, Perumahan Pondok Melati, Bekasi. Satu lagi berinisial FAO, ditangkap di Kelurahan Jati Melati, Kota Bekasi.

sumber: rmol.id
Tangkap Ustadz Farid Okbah Densus 88 Diingatkan Teroris KKB Papua
16 November 2021
Tangkap Ustadz Farid Okbah, Densus 88 Diingatkan Teroris KKB Papua
foto: Ustadz Farid Okbah (


itoday - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, mendesak Densus 88 agar transparan dan jangan sewenang-wenang dalam hal penangkapan Ustadz Farid Okbah. Menurutnya, Ustadz Farid seorang penceramah dan pemikir islam yang dekat dengan umat.

Ketua Umum Partai Da’wah Rakyat Indonesia (PDRI), Ustadz Farid Okbah ditangkap oleh Polisi. Penjemputan yang dilakukan oleh Densus 88 pada selasa pagi (16/11) telah menimbulkan kegaduhan di media sosial dan grup-grup WhatsApp. "Setahu saya Ustadz Farid Okbah dalam ceramahnya tidak menghujat pemerintah atau berorientasi takfiri,” kata Nasir dalam pesan watsapp kepada Republika.co.id, Selasa (16/11.)

Menurut mantan anggota Pansus RUU Terorismen ini, pada pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Namun dalam kasus ini Densus 88 harus memberikan penjelasan atas penangkapan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah hanya menyasar mubaligh muslim, tebang pilih, dan cenderung menyudutkan Islam.

Legislator asal Aceh ini meminta selama dalam penahanan dan prosesn penyelidikan, Densus 88 wajib menghormati hak asasi Farid Okbah sesuai dengan roh dari UU 5/2018. “Sebagai legislator Komisi Hukum DPR RI, saya berkewajiban mengingatkan Densus 88 agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus diutamakan selama Farid Okbah ditahan. Dengan kata lain, hak-haknya harus dipenuhi,” kata Nasir.

Dalam keterangan persnya itu, Nasir Djamil juga menyerukan kepada Densus 88, TNI dan Polri dan Pemerintah agar dalam menanggulangi terorisme juga mempertimbangkan faktor obyektifitas. Sebab, lanjut Nasir, sebagian besar tokoh dan penceramah muslim di Indonesia tidak pernah mengangkat senjata atau membeli senjata dari oknum aparat yang dipakai oleh gerakan separatis, apalagi sampai mendirikan negara yg berpisah dari NKRI.

Dalam rilisnya itu, Nasir Djamil juga membandingkan dengan KKB yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah pada April 2021 lalu. KKB itu, tambahnya, membunuh aparat TNI dan Polri, rakyat sipil, tenaga kesehatan, membakar pasar, Puskesmas, sekolah, dan gedung pemerintah.

Namun sayangnya, Densus 88 dan pasukan khusus TNI yang bertugas menanggulangi teroris seolah tak berdaya. “Publik bingung, kok ada organisasi yang sudah dinyatakan sebagai teroris dengan leluasa membunuh dan menteror aparat dan rakyat. Sementara mubaligh dan rokoh muslim diciduk dan dicurigai sebagai bagaian kelompok terorisme. Dimana keadilan hukumnya?

Terakhir, Nasir Djamil mengharapkan adanya hubungan yang harmonis antartokoh agama, terutama pemuka agama Islam dan memberikan perlindungan terhadap mereka guna menjaga kedaulatan NKRI. “Ibaratnya, musuh negara yang sudah nyata di depan mata kok terkesan dibiarin, sementara kawan di samping yang membela NKRI justru dicurigai bagian dari jaringan terorisme,” ungkapnya.

sumber: republika.co.id
ASN Kementan Gunakan Seragam Nasdem Sudin Tolong Jaga Netralitas
16 November 2021
ASN Kementan Gunakan Seragam Nasdem, Sudin: Tolong Jaga Netralitas
foto: RDP Kementan (rmol)


itoday - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian dicecar Komisi IV ihwal penggunaan seragam loreng Partai Nasdem saat menghadiri acara Nasdem bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Penggunaan seragam partai dilakukan ASN sikap tidak etis. Sebab, seluruh ASN adalah abdi negara yang diwajibkan netral.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta para pejabat eselon I di Kementerian Pertanian tidak menggunakan seragam partai politik.

Kata Sudin, meski menghadiri acara kepartaian seharusnya tidak melakukan tindakan yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

“Saya hanya menyampaikan, rasanya tadi kurang etislah kalau pakai baju seperti itu. Sedangkan pak menterinya saja yang kader tulen Nasdem tidak memakai seragam seperti itu,” tegas Sudin dalam rapat bersama Komisi IV, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini meminta ASN bersikap netral. Sebab, jika ada pejabat tinggi negara yang mengenakan pakaian partai politik dikhawatirkan akan mendapatkan sanksi tegas.

"Kalau ada pihak yang mengadukan ada pihak yang mengadukan Kemenpan atau kemana, tahu kan sanksinya? Pencopotan dan penurunan pangkat golongan. Itu Undang Undangnya,” katanya.

Dia meminta kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sudin meminta, pejabat Kementan diminta mampu menjaga marwah kementerian dengan tidak menggunakan atribut partai politik.

"Lain kali janganlah, kalau pakai baju biru ya wajar, orang pak menterinya tidak pakai. Sudahlah pak ya, jual kemampuan, jangan jual harga diri, kemampuan saya sebagai Dirjen mampu membuat petani Indonesia sejahtera,” ucapnya.

"Tolong jaga netralitas. Kalau bapak main belakang ya Monggo silahkan, karena Syahrul Yasin Limpo junjungan bapak-bapak semua. Jangan sampai jadi blunder,” tandasnya.

sumber: rmol.id
Belum Adil PA 212 Dukung Upaya PK Vonis Habib Rizieq Shihab
16 November 2021
Belum Adil, PA 212 Dukung Upaya PK Vonis Habib Rizieq Shihab
foto: Habib Rizieq Shihab (rmol)


itoday - Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara RS Ummi dianggap masih belum adil.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Slamet Marif menanggapi putusan Majelis Kasasi yang memotong hukuman Habib Rizieq menjadi dua tahun penjara.

"Kita apresiasi MA dan bagi kami ini belum memenuhi rasa keadilan buat HRS," ujar Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (16/11).

Dengan begitu, PA 212 kata Slamet, sangat mendukung upaya Peninjauan Kembali (PK) yang akan dilakukan oleh tim advokasi Habib Rizieq.

"Kita dukung PK oleh pengacara beliau. Karena jangankan 2 tahun, sehari saja tidak pantas ditahan," pungkas Slamet.

MA mengeluarkan Putusan Nomor 4471K/Pid.Sus/2021 dalam sidang yang digelar pada Senin (15/11) dengan Mejelis Suhadi, Soesilo dan Suharto di Kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

MA memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pid.Sus/2021/PT DKI tanggal 30 Agustus 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tmr tanggal 24 Juni 2021.

MA menetapkan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq menjadi penjara selama dua tahun, sesuai dengan Putusan PN Jaktim.

sumber: rmol.id
Haris Azhar Tak Hadiri Mediasi Ogah Damai dengan Luhut
14 November 2021
Haris Azhar Tak Hadiri Mediasi, Ogah Damai dengan Luhut?
foto: Haris Azhar (rmol)


itoday - Polda Metro Jaya melayangkan panggilan untuk memediasi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Kemaritinan dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

Saat dihubungi, Haris Azhar mengaku dirinya telah menerima surat mediasi tersebut. Namun ia belum memastikan akan hadir atau tidak.

"Kayaknya enggak bisa hadir. Soalnya Fatia nya lagi ke luar kota," katanya saat dihubungi, Sabtu (13/11).

Saat dihubungi, Haris Azhar mengaku dirinya telah menerima surat mediasi tersebut. Namun ia belum memastikan akan hadir atau tidak.

"Kayaknya enggak bisa hadir. Soalnya Fatia nya lagi ke luar kota," katanya saat dihubungi, Sabtu (13/11).

Kendati demikian, ia tak tahu apakah akan hadir sendiri tanpa adanya Fatia atau tidak. Mengingat Koordinator KontraS itu tengah di luar kota.

"Belum tahu. Kan hari Senin, kita lihat saja," ungkapnya.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Unit Siber Polda Metro Jaya mengagendakan melakukan pemanggilan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Pemanggilan untuk dilakukan mediasi terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Iya saya sudah dapat undangan resmi dan dilaksanakan pada hari Senin, 1 November jam 10.00 Wib," kata Kuasa Hukum Luhut, Juniver Girsang saat dihubungi, Sabtu (30/10).

Namun, dirinya belum bisa memastikan apakah nantinya Luhut bakal datang dalam mediasi tersebut atau tidak. "Nanti deh kita lihat (Pak Luhut hadir langsung atau tidak). Hadir atau tidak sih sama aja kok, tidak ada maknanya beda tidak ada," ujarnya.

Nantinya, dalam mediasi tersebut pihaknya sebagai pelapor akan lebih dulu mendengarkan langkah-langkah kepolisian saat mediasi nanti.

"Karena kita pelapor kita dengar aja dulu dari mereka dan kita mau ikutin langkah-langkah yang dilakukan kepolisian gimana bentuk mediasinya. Karena kita yang melaporkan tentu kami meminta pertanggungjawaban tinggal mereka menyikapi laporan kami," ungkapnya.

sumber: rmol.id
Permen Nadiem Lemah karena Tutup Mata dan Telinga pada Aspirasi Masyarakat
14 November 2021
Permen Nadiem Lemah karena Tutup Mata dan Telinga pada Aspirasi Masyarakat
foto: Abdul Fikri Faqih (rmol)


itoday - Peraturan Mendikbudristek Nadiem Makarim 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menuai polemik di kalangan masyarakat lantaran di dalamnya ada frasa yang menyebutkan bahwa seseorang boleh meraba dan memegang kemaluan lawan jenis jika mendapatkan persetujuan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, Nadiem Makarim sebagai menteri hanya mengedepankan logika sendiri dalam mengeluarkan sebuah kebijakan untuk masyarakat. Hal ini yang kemudian jadi polemik dan bermasalah di publik.

"Kemendikbudristek punya logika sendiri dan terdiri dari latar belakang katanya karena naiknya angka kekerasan seksual di kampus, tapi permenidkbud ini kan menuai reaksi keras dari masyarakat ya,” kata Fikri Faqih kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/11).

Dia mengatakan bahwa ada 13 ormas yang menentang Permen itu diterbitkan karena berbahaya bagi masa depan generasi muda. Politisi PKS itu mengurai, yang menjadi polemik dari permen tersebut yakni adanya frasa di pasal 5 ayat 1 dan 2. Untuk ayat 2 dari huruf a sampai u disebutkan teknis bentuk kekerasan seksual yang di dalamnya justru seolah-olah memperbolehkan perzinahan.

“Itu ada ayat meraba, memegang kemaluan, dst itu ada frasa tanpa seizin korban, dan tanpa persetujuan korban reverse psikologinya, di balik itu kan berarti kalau dengan persetujuan tidak melanggar hukum. Itulah yang mengakibatkan reaksi keras dari masyarakat,” tegasnya.

Fikri Faqih menilai, Nadiem seperti menutup mata dan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap permen tersebut. Di satu sisi, Nadiem merasa pede lantaran sudah mendapat dukungan kalangan kampus.

“Saya kira mestinya tidak demikian, apapun komunitas masyarakat manapun mestinya didengar,” katanya.

“Ini tidak hanya sekali ya mas menteri bikin ribut begini. Karena selalu kalau muncul kebijakan baru itu tanpa ada pelibatan yang maksimal, artinya partisipasi publiknya minim,” tutup Fikri Faqih.

sumber: rmol.id