Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pemikir Islam Tantang Pro Permendikbud 30 Mereka Ingin Import Kebebasan Seks ala Barat di Negeri ini
11 November 2021
Pemikir Islam Tantang Pro Permendikbud 30: Mereka Ingin Import Kebebasan Seks ala Barat di Negeri ini
foto: Nadiem Makarim (antara)


itoday - Pernyataan keras dilontarkan pemikir Islam, Abdullah Haidir, menyikapi kengototan para pendukung Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Bagi saya sudah fix, para pendukung Permendikbud yang tidak menggubris argumentasi sedemikian jelas dari para penentangnya, bahkan menuduhnya macam-macam, adalah pendukung sex bebas alias perzinahan di kampus-kampus. Mereka ingin import kebebasan seks ala barat ke negeri ini!!” tulis Ustadz Abdullah Haidir di akun Twitter @abdullahhaidir1.

Abdullah Haidir sempat menegaskan, yang membantah bahwa dalam Permendikbud 30/2021 ada legalisasi zina dengan alasan tidak ada point yang menyatakan legalnya zina, sama pola pikirnya dengan pernyataan “bahwa dalam Al Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu”.

“Yang membantah bahwa dalam Permendikbud21 ada legalisasi zina dengan alasan tidak ada point yang menyatakan legalnya zina, sama pola pikirnya dengan dosen ngawur yang bilang bahwa dalam Alquran tidak ada perintah shalat 5 waktu. Sama-sama sungsang,” tulis @abdullahhaidir1.

Soal Permendikbud 30/2021, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis meminta Permendikbud kontroversial itu dicabut.

"Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 tentang kekerasan seksual memang bermasalah karena tolokukurnya persetujuan (consent) korban. Padahal kejahatan seksual menurut norma Pancasila adalah agama atau kepercayaan. Jadi bukan atas dasar suka sama suka tapi karena dihalalkan. Cabut,” tegas Kiai Cholil melalui akun Twitter @cholilnafis.

Sedangkan PP Muhammadiyah secara resmi juga meminta Permendikbud 30/2021 dicabut. Sikap itu tertuang dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Senin (8/11), yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Diktilitbang Lincollin Arsyad dan Sekretaris Muhammad Sayuti.

Dalam keterangan tersebut, Muhammadiyah menyampaikan bahwa sikap kritis terhadap Permendikbud 30 itu dikarenakan peraturan tersebut memiliki masalah formil dan materiil. Salah satu alasan permintaan agar peraturan tersebut dicabut ialah karena dinilai melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas.

Belakangan, Menteri Pertahanan 2014-2019, Ryamizard Ryacudu juga mengaku kecewa dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hal itu ia sampaikan dalam acara dialog kebangsaan yang digelar DPP PKS (10/11/2021). "Saya juga agak kecewa itu pada Mendikbud," kata Ryamizard.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufrie, juga mengaku prihatin atas diterbitkannya Permendikbudristek PPKS. Menurutnya seorang menteri hendaknya melakukan kajian secara mendalam sebelum menerbitkan aturan.

Salim Segaf menilai Permendikburistek bertentangan dengan Pancasila dan norma agama. "Ini sesuatu Permen yang bertentangan dengan Pancasila, norma agama, budaya. Kalau ini yang terjadi sesuatu yang membuat kita prihatin," tegas Salim Segaf.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam membantah anggapan soal pelegalan zina. "Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan', bukan ‘pelegalan',” ujar Nizam seperti dikutip republika (08/11/2021).

red
Ungkap KSAL Tolak Posisi Wakil Panglima TNI Mantan Kabais Itu Jabatan Semu
11 November 2021
Ungkap KSAL Tolak Posisi Wakil Panglima TNI, Mantan Kabais: Itu Jabatan Semu
foto: Soleman B Ponto (puspentni)


itoday - Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Yudo Margono dikabarkan mendapat tawaran jabatan sebagai wakil panglima TNI. Tetapi Yudo menolaknya. Hal ini diungkapkan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B Ponto.

Menurut dia, jabatan wakil Panglima TNI tidaklah memiliki kekuatan dalam hal kebijakan. Hal itu dikarenakan, dalam struktur organisasi berada di bawah posisi daripada kepala staf tiga matra.

"Posisi jabatan Wakil Panglima TNI tidak jelas baik dari fungsi dan kekuatannya karena secara struktural posisi itu juga dibawah kepala staf baik AD, AL dan AU," kata Soleman dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11/2021).

Dia menyatakan, jika pun ada, secara politik jabatan wakil panglima TNI tidak mempunyai kekuatan. Dibandingkan panglima TNI yang harus melalui fit and proper test di DPR, wakil panglima TNI hanya ditunjuk langsung oleh presiden. "Jika ada peristiwa yang harus ada pengerahan kekuatan, wakil Panglima TNI tidak bisa mengerahkan kekuatan," tuturnya.

Soleman pun mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang justru membuat wacana adanya jabatan tersebut. Menurutnya, pihak yang mengusulkan adanya jabatan Wakil Panglima TNI menunjukan mereka tak paham dan mengetahui organisasi militer.

"Wakil Panglima TNI itu jabatan semu. Makanya saya sudah sejak dulu nyatakan tidak setuju ada jabatan Wakil Panglima TNI. Karena kalau jabatan wakil batalion itu jelas fungsi dan tugasnya. Makanya saya tidak mengerti ada wacana jabatan wakil Panglima TNI, apa yang mau dikerjakan," jelasnya.

Karena itu, Soleman mengatakan wajar saja kalau Yudo Margono menolak untuk mengisi jabatan wakil panglima TNI. Menurut dia, bila diilustrasikan jabatan wakil panglima TNI bukan matahari dan juga bukan ban serep. "Jabatan KSAL itu terhormat. Biarkan Laksamana Yudo Margono menjadi KSAL hingga menjadi Panglima TNI pada tahun 2022 nanti," katanya.

Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Wakil Panglima TNI bukanlah jabatan baru. Jabatan ini pernah ada lalu dihapuskan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

sumber: sindonews.com
Pengamat Komunikasi Anies Tidak Mengesankan Perilaku Setingan
11 November 2021
Pengamat: Komunikasi Anies Tidak Mengesankan Perilaku Setingan
foto: Anies Baswedan (rmol)


itoday - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak marah saat di roasting komika Kiki Saputri dalam program komedi Lapor Pak yang disiarkan Trans7, Selasa malam (9/11).

Orang nomor satu di Ibukota itu justru menikmati dan ikut melawak bersama Andre Taulani, Wendy Cagur, Surya Insomnia dan Andhika Pratama.

Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran, Anies termasuk tipe orang yang berprilaku apa adanya.

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang apa adanya. Hal itu tampak saat dirinya tidak marah saat di-roasting komika Kiki Saputri dalam program komedi Lapor Pak yang disiarkan Trans7, Selasa malam (9/11).

“Komunikasinya tidak mengesankan perilaku setingan," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (11/11).

Andi Yusran menambahkan, sikap dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak dibumbui dengan pencitraan justru menarik empati khalayak.

"Komunikasi Anies baik verbal maupun non-verbalnya sejalan tidak tampak ada yang dibuat-buat," pungkasnya.

Roasting sendiri merupakan istilah dalam stand up komedi dimana komika melemparkan kritik atau sindiran dalam bentuk lelucon yang bertujuan membuat penonton tertawa.

sumber: rmol.id
Pengamat Erick Thohir dan Luhut Perlu Layangkan Hak Jawab Tepis Tuduhan Miring Bisnis PCR
11 November 2021
Pengamat: Erick Thohir dan Luhut Perlu Layangkan Hak Jawab Tepis Tuduhan Miring Bisnis PCR
foto: Luhut Panjaitan (rmol)


itoday - Isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan dua menteri Presiden Joko Widodo hingga kini masih menggelinding panas.

Dua menteri Jokowi, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir belakanan diisukan bisnis tes PCR terkait kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI), salah satu pemain besar dalam penyediaan tes PCR dan antigen.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Erick dan Luhut perlu menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang mengaitkan keduanya dengan bisnis PCR jika merasa tidak bersalah.

"Jika ET (Erick Thohir) tak bersalah, kan dia punya hak jawab dan bisa laporkan Tempo (media yang melaporkan dugaan bisnis PCR),” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/11).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, investigasi yang dilakukan media tersebut membeberkan dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Thohir. Pihaknya baru mendapatkan informasi bahwa hal itu baru sampai di hilir, belum sampai di hulu.

"Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada akibat jika tak ada sebab,” tandasnya.

Belakangan, kedua Menteri tersebut sudah melayangkan bantahannya yang disampaikan masing-masing jurubicara.

Jurubicara Menko Marves Jodi Mahardi mengklaim Menteri Luhut tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.

Pun demikian dengan Erick Thohir yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menjelaskan, isu yang menyebut Erick berbisnis tes PCR sangat tendensius.

Ia mengurai, PT GSI hingga saat ini hanya melakukan 700 ribu tes PCR, atau hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Jadi kalau dikatakan bermain, lucu ya, 2,5 persen. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu okelah, bisa dikatakan GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya beberapa waktu lalu.

sumber: rmol.id
PKS Permendikbudristek PPKS Bertentangan dengan Pancasila
10 November 2021
PKS: Permendikbudristek PPKS Bertentangan dengan Pancasila
foto: Salim Assegaf Aljufrie (republika)


itoday - Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufrie, mengaku prihatin atas diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurutnya seorang menteri hendaknya melakukan kajian secara mendalam sebelum menerbitkan aturan.

"Kadang-kadang pula, cover-nya itu indah. Seperti Permendikbudristek. Jadi, judulnya memang bagus tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, bagus judulnya. Coba baca isinya," kata Salim di acara dialog kebangsaan, di Kantor DPP PKS, Rabu (10/11).

Dirinya menyoroti pengertian kekerasan seksual sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf L dan M dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban. Seharusnya kekerasan seksual tidak tergantung disitu.

"Tercantum pengertian tentang kekerasan seksual yang dibatasi, yaitu tanpa persetujuan korban. Artinya, jika ada persetujuan atau suka sama suka maka tidak tergantung disitu, tidak dimasukkan ke dalam kekerasan seksual ini," ujarnya.

"Ini sesuatu Permen yang bertentangan dengan Pancasila, Norma agama, budaya. Kalau ini yang terjadi sesuatu yang membuat kita prihatin," imbuhnya.

Ia mengapresiasi langkah sejumlah ormas dan tokoh masyarakat yang telah menentang permendikbudristek. "Tujuan pendidikan kita ini kaitan dengan masalah yang mendasar, masalah agama, masalah iman, dan taqwa itu sendiri. Jadi penting, penting, dan penting," tegasnya.

sumber: republika.co.id
Pimpinan DPR Pastikan Masa Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang
09 November 2021
Pimpinan DPR Pastikan Masa Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang
foto: Andika Perkasa (rmol)


itoday - Wacana memperpanjang masa jabatan Panglima TNI menjadi topik hangat setelah DPR RI mengesahkan keterpilihan Jenderal Andika Perkasa dalam Rapat Paripurna pada Senin (8/11).

Jenderal Andika Perkasa akan menjabat kurang lebih 13 bulan. Hal ini sesuai dengan UU 34/2004 tentang TNI di mana Panglima TNI menjabat sampai usia pensiun 58 tahun. Pada posisi ini, Andika Perkasa akan berusia 58 tahun di 21 Desember 2022.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, memperpanjang masa jabatan Panglima TNI bukan satu hal yang mustahil. Ada dua alternatif yang bisa ditempuh jika wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI itu bisa direalisasikan.

"Khusus perpanjangan jabatan panglima, bisa dengan revisi UU atau nanti dikeluarkan Perppu oleh presiden," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).

Khusus soal Perppu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo dan tidak bisa diintervensi siapapun, tidak terkecuali oleh DPR RI.

"Tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan perlu atau tidak perlu (diterbitkan Perppu)," katanya.

Jika memakai jalan revisi UU TNI, lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, perlu dimulai dengan melakukan kajian yang secara mendalam.

"Butuh waktu lebih lama. Saya pikir itu juga harus ada kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di DPR, apakah itu disepakati atau tidak disepakati," pungkasnya.

sumber: rmol.id