Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Dugaan Bisnis PCR LuhutErick Dilaporkan KPK Pengamat Jika KPK Serius itu Tanda Kiamat Sudah Dekat
05 November 2021
Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick Dilaporkan KPK, Pengamat: Jika KPK Serius, itu Tanda Kiamat Sudah Dekat
foto: Firli Bahuri dan Hasto Kristiyanto (jpnn)


itoday - Sindiran keras dilontarkan pengamat politik Umar Syadat Hasibuan mengomentari pelaporan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan dan Meneg BUMN Erick Thohir ke KPK atas dugaan terlibat bisnis tes PCR oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Kalau @KPK_RI serius dalami kasus ini itu tanda-tanda kiamat sudah dekat,” tulis Umar di akun Twitter
@UmarHasibuan75_ meretweet tulisan bertajuk “Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Terlibat Bisnis tes PCR oleh Partai Rakyat Adil Makmur”.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Termasuk tak akan segan mengusut dugaan korupsi Formula E dan bisnis PCR yang baru dilaporkan ke KPK. "Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan korupsi formula E dan test PCR, kita sedang bekerja," kata Firli kepada wartawan, Kamis (4/11).

Firli mengatakan KPK selalu mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Firli juga memastikan KPK tidak pandang bulu dalam mengusut suatu perkara korupsi.

"Prinsipnya, kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum. KPK tidak akan pandang bulu, KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," ucap Firli.

Menanggapi pernyataan Firli Bahuri itu, @UmarHasibuan75_ menulis: “Adakah yang percaya Firli?”. @UmarHasibuan75_ juga menantang Firli untuk mengusut dugaan kongkalikong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Beraninya sama Pemprov DKI doank. Coba usut tuh kereta cepat, PCR berani gak lo?,” tantang @UmarHasibuan75_.

Sebelumnya, Umar Hasibuan juga menanggapi klarifikasi Luhut Panjaitan yang menyatakan dirinya tidak sedikitpun mengambil keuntungan dari hasil bisnis PCR PT GSI. “Apa ada pengusaha di dunia bisnis gak cari untung? Intinya dia ngaku bisnis PCR,” tulis @UmarHasibuan75_ meretweet tulisan bertajuk “Luhut Soal Bisnis PCR di PT GSI: Saya Tak Ambil Untung Sedikit Pun”.

Red
Soal Menterimenteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Partai Ummat Jokowi Harus Mundur
04 November 2021
Soal Menteri-menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR, Partai Ummat: Jokowi Harus Mundur!
foto: DPP Partai Ummat (suara)


itoday - Partai Ummat menilai bahwa adanya dugaan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen hanya merupakan fenomena gunung es yang sudah berlangsung tujuh tahun selama rezim Jokowi berkuasa. Partai besutan Amien Rais itu pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkan opsi mundur.

"Kita harus bisa menangkap gambar besarnya, yaitu keadaan politik dan demokrasi kita selama tujuh tahun ini mengalami kemunduran yang besar. Kasus alat tes PCR ini hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita," kata Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021).

Ridho mengatakan, kemunduran demokrasi ini ditandai dengan terancamnya pemilu yang jujur dan adil, intensifnya pemberangusan kebebasan berkumpul dan berpendapat, pembunuhan KPK untuk melindungi korupsi oligarki, dan meningkatnya jabatan sipil yang dipegang oleh Polri dan TNI.

Ridho mengutip hasil temuan kajian sejumlah peneliti dan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi akibat salah kelola dan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam mengurus negara.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia menurun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.

Di Asia Tenggara, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada 2020, menjadi yang tertinggi di kawasan. Setelahnya ada Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.

Ridho mengatakan, sejumlah contoh mencolok bagaimana Jokowi menggunakan tangan besi dalam memberangus perbedaan politik.

“Di antaranya adalah pembubaran HTI tanpa putusan pengadilan, pembubaran FPI tanpa proses pengadilan, dihentikannya penayangan ILC di TV One, kriminalisasi aktivis Muslim dan ulama, penangkapan dan pemenjaraan aktivis KAMI, dan yang paling brutal, pembunuhan enam laskar FPI secara biadab di Kilometer 50,” tuturnya.

Tidak cuma itu, kata Ridho, pemberangusan kebebasan bicara juga sudah masuk kampus dengan meluasnya intimidasi terhadap para mahasiswa yang berani memberikan kritik dan melakukan demonstrasi.

"Kita lihat sekarang bangsa ini menuju kehancuran. DPR, media, sebagian besar LSM hampir semuanya mendukung rezim. Mereka yang takut terpaksa tiarap. Mereka yang masih berani melakukan kritik akan diberi label kadrun, radikal, anti NKRI, anti Pancasila, dan sejenisnya," ungkapnya.

"Berdasarkan fakta-fakta di atas, dan dalam rangka melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Partai Ummat mendesak agar Presiden Jokowi berpikir keras dan bersungguh-sungguh untuk memikirkan opsi mengundurkan diri karena telah gagal mengurus kepentingan publik yang vital di masa pandemi,“ sambungnya.

Ridho menambahkan memberhentikan kedua menteri ini saja tidak cukup.

Menurutnya, kedua menteri yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dengan Jokowi telah melanggar kepatutan dan sumpah sebagai pejabat publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.

Diduga Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI

Sebelumnya, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.

Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

sumber: suara.com
KPK Mulai Dalami Laporan Dugaan Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis Tes PCR
04 November 2021
KPK Mulai Dalami Laporan Dugaan Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis Tes PCR
foto: gedung KPK (suara)


itoday - Komisi Pemberantasan Pemberantasan (KPK) mengaku sudah menerima laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Laporan tersebut dibuat oleh Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budhianto menyebut laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh Prima kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat.

"Suratnya, berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh direktorat dumas dan ditelaah," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).

Setyo pun menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat. Salah satunya, dengan dilakukan telaah apakah laporan tersebut merupakan kewenangan KPK.

"Pertama penelaahannya tentu terkait kewenangan, apakah informasi tersebut atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai undang-undang KPK pasal 11. Itu dulu yang penting," ucap Budhi

Selanjutnya, kata Budhi, bila dari hasil telaah dalam lapaoran tersebut sesuai. Tentunya, KPK akan menindaklanjuti informasi tersebut, temasuk dengan melakukan klarifikasi serta permintaan data-data untuk memperkuat laporan itu.

Meski begitu, kata Setyo, pihaknya tak bisa menjelaskan lebih detail termasuk apakah ada bentuk klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu nantinya.

"Jadi, masih proses kami tidak akan menjawab apakah harus klarifikasi ke siapa-siapa nya. Itu merupakan pola kerja, nanti beberapa pihak akan dilakukan. Tapi, terhadap siapa-siapanya nanti dari dumas dan direktorat penyelidikan akan melakukan penyelidikan," imbuhnya.

Wakil Ketua Prima, Alif Kamal sebelumnya menyebut salah satu alasan pihaknya membuat laporan ke KPK lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.

"Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, siang tadi.

Alif mengatakan adapun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut. Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," ungkap Alif.

Ketika ditanya apakah Partai Prima memiliki bukti tambahan adanya dugaan keterlibatan Erick dan Luhut dalam bisnis PCR. Menurut Alif, biarkan lembaga antirasuah untuk mendalami itu.

"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK saja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami. Yang pasti bahwa banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut," ucap Alif

Dugaan Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI

Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Luhut dan Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.

sumber: suara.com
Jokowi Resmi Usulkan Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
03 November 2021
Jokowi Resmi Usulkan Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI!
foto: Andika Perkasa (detik)


itoday - Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden (surpres) berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Isinya, Presiden mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa.

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," imbuh Puan.

Jokowi hanya mengusulkan satu nama. Puan menjelaskan, setelah menerima surpres, DPR akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada 8 November mendatang.

sumber: detik.com
Hoax Addie MS cs Humas Partai UMMAT Kenapa Didiamkan Ayo Tangkap dan Borgol Pelakunya
03 November 2021
Hoax Addie MS cs, Humas Partai UMMAT: Kenapa Didiamkan? Ayo Tangkap dan Borgol Pelakunya!
foto: G20 Summit 2019 (roysuryo)


Mengiringi lawatan Presiden Joko Widodo di luar negeri, sejumlah akun sosial media yang dikenal sebagai loyalis Jokowi menebarkan kabar yang menyesatkan.

Terkait hal itu, humas Partai UMMAT Mustofa Nahrawardaya meminta pelaku hoax ditangkap. Pemred Majalah Tabligh PP Muhammadiyah ini juga meminta Kominfo menutup akun-akun penyebar hoax.

Secara khusus Mustofa menyindir staf khusus Menkominfo Henry Subianto. “Hal-hal kayak gini, terus diproduksi. Dan, Prof @henrysubiakto seharusnya marah karena tahu ada hoax, lalu ambil tindakan agar akunnya ditutup. Saya yakin @kemkominfo punya kewenangan. Hoax menyebabkan banyak orang tersesat. Kenapa didiamkan? Ayo dong tangkap dan borgol pelakunya,” tulis Mustofa di akun Twitter @TofaTofa_id.

Cuitan @TofaTofa_id mengomentari cuitan akun @fadyanova. Sebelumnya @fadyanova memposting video iring-iringan mobil dinas Ratu Elizabeth II yang disebut sebagai rombongan Presiden Jokowi.

“Pengawalan Presiden Jokowi di Perancis . Dengan formasi kawal V ( 15 sepeda motor ) oleh satuan Le Gendamerie , ini tradisi pengawalan khusus hanya untuk tamu negara yang sangat di hormati .
*Bravo president Jokowi .......,” tulis @fadyanova.

@TofaTofa_id kembali mengingatkan: “Membangun citra boleh. Tapi jangan lebay ya. Pakai Buzzer boleh. Tapi yang masuk akal dan nggak boleh nipu. Kalau sekali dua kali nakal dan nipu, mungkin lolos. Tapi kalau nipu berulang-ulang, bertajun-tajun, ya pasti ketahuan.”

Sebelumnya, akun Twitter milik musikus Addie MS, dan aktivis sosmed Denny Siregar memposting foto Presiden Jokowi di G20 Summit 2019 Osaka, yang dikatakan sebagai foto Jokowi saat G20 2021 Roma.

Soal ini mantan Menpora Roy Suryo di akun @KRMTRoySuryo2 menulis: “Inilah postingan 1000 % hoax.
Peristiwanya sendiri sudah berlangsung lama, tanggal 29 Juni 2019 di International Exhibition Center, Osaka (saat G20 Summit 2019). Namun diposting ulang sekarang, bahkan oleh 2 Akun sekolam (seolah-olah terjadi saat G20 di Roma 2021) Apa maksudnya? AMBYAR.”

Di akun @addiems, ayahanda penyanyi Kevin Aprilio ini memotong foto bersama pemimpin negera G20 Summit 2019, dibubuhi dengan kalimat: “Saat sorotan mata beberapa pemimpin negara-negara anggota G-20 mengarah pada Presiden RI.”

Sama persis dengan foto yang diunggah @addiems, Denny siregar di akun @Dennysiregar7 juga membubuhkan kalimat pada foto itu: “Perhatian banyak pemimpin negara G20 ke Pakde @jokowi saat ini, bukan saja karena ia seorang Presiden, tapi ia adalah Presiden dari negara ke 4 terbesar di dunia yang sedang menuju menjadi negara besar di Asia Tenggara. Baru berasa punya Presiden..”

Red
PDIPDemokrat Seperti Tom dan Jerry Dendam Dibawa Mati
02 November 2021
'PDIP-Demokrat Seperti Tom dan Jerry, Dendam Dibawa Mati'
foto: ilustrasi (ist)


itoday - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengomentari aksi saling sindir antara PDIP dan Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu dilatarbelakangi dendam lama pimilihan presiden 2004 yang terus terbawa hingga kini.

"Sepertinya akan sulit damai. Karena kedua partai tersebut kini sudah seperti Tom and Jerry," kata Ujang Kepada Republika.co.id, Selasa (2/11).

Ia menilai, tak harmonisnya hubungan PDIP dan Partai Demokrat akan berlangsung lama. Dampaknya, hubungan politik semacam itu justru tak sehat bagi rakyat. "Ini dendam yang tak pernah usai dan bisa saja akan dibawa mati," ujarnya.

Namun demikian, perdamaian bukan tidak mungkin bisa terjadi antarkeduanya. Damai bisa terjadi jika keduanya sama-sama mau dan sama-sama melakukan perjanjian dan komitmen bersama. "Mestinya antar pemimpin memiliki jiwa sebagai negarawan. Dan saling memaafkan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bangga dengan apresiasi dunia terhadap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai pemimpin juga turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 mencari solusi dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam Webinar Kamis (21/10).

Pernyataan Hasto itu pun direspon Partai Demokrat. Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan tersebut salah sasaran jika dialamatkan kepada SBY. "Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY. Merujuk pada testimoni Pak JK (Jusuf Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam sepekan rapatnya bisa empat sampai lima kali," ungkap Kamhar.

Tidak berhenti di situ saling sindir kembali terjadi. Hasto Kristiyanto kembali menyindir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto mengatakan, kebijakan politik populis pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama politik bantuan sosial (bansos) yang menurutnya justru menjadi beban bagi keuangan negara.

"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan," ujar Hasto dalam diskusi yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (1/11).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membela sang ayah dan meminta semua pihak untuk menghargai kerja keras semua pemimpin Indonesia. AHY menyampaikan bahwa tantangan tiap zaman berbeda-beda. Oleh karena itu, tiap pemimpin diharapkan mampu menjawab tantangan sesuai zamannya.

"Tiap masa ada tantangan dan pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masa dan tantangannya," kata AHY dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (1/11).

AHY juga mengingatkan agar selalu menghargai kepemimpinan di Indonesia sebelumnya. Menurutnya, apa yang dirasakan masyarakat sekarang merupakan buah kerja kepemimpinan sebelummya. "Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil kerja keras generasi terdahulu," ujar AHY.

sumber: republika.co.id