Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Demokrat Apa Pemerintah Masih Berniat Gelar Pemilu di 2024
06 September 2021
Demokrat: Apa Pemerintah Masih Berniat Gelar Pemilu di 2024?
foto: ilustrasi (cnnindonesia)


itoday - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan saat Komisi II rapat dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Wahyu mengatakan anggaran pemilu yang telah diajukan akan dicairkan lewat tiga tahap. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mencantumkan anggaran pemilu dalam draf Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Pemerintah belum merancang anggaran persiapan pemilu hingga saat ini. Ia bertanya-tanya apakah pemerintah jadi menggelar pemilu di tahun 2024.

"Pertanyaannya adalah apakah pemerintah itu masih berniat melaksanakan pemilu di 2024? Kalau ndak niat, ndak usah rapat lagi," kata Wahyu dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir. Ia hanya mengutus Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro untuk menghadiri rapat.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menerima pertanyaan dari Wahyu. Ia berkata pertanyaan itu akan dijawab pada rapat berikutnya jika Tito hadir dalam rapat.

"Kita tunggu tanggal 16 (September). Kalau Pak Mendagri hadir, saya kira masih menunjukkan niatnya untuk menyelenggarakan Pemilu 2024," ujar Doli.

Semula, rapat hari ini digelar untuk mendalami keputusan-keputusan Tim Kerja Bersama soal pemilu dan pilkada serentak 2024. Rapat itu juga akan memutuskan berbagai hal soal dua pemilihan tersebut.

Meski begitu, rapat digelar tidak sesuai rencana karena ketidakhadiran Tito. Menurut Doli, Tito ditugaskan Presiden Joko Widodo ke Papua untuk melakukan sejumlah peninjauan.

Rapat itu pun hanya berlangsung dua jam dengan agenda mendengarkan pemaparan penyelenggara pemilu. Rapat keputusan Pemilu 2024 ditunda ke tanggal 16 September.

sumber: cnnindonesia.com
Kata Adhie Massardi Proyek Kereta Cepat JakartaBandung Bisa Pecahkan 3 Rekor Dunia
06 September 2021
Kata Adhie Massardi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Pecahkan 3 Rekor Dunia
foto: Joko Widodo dan Miniatur KA Cepat (rmol)


itoday - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan di era Presiden Joko Widodo layak mendapat 3 rekor. Bukan hanya rekor tingkat nasional yang dicatat dalam Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI), melainkan juga rekor tingkat internasional, Guinness World Records.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi proyek yang tengah ramai dibicarakan publik tersebut.

Namun begitu, rekor yang dimaksud Adhie Massardi merupakan bentuk sindiran, bukan rekor yang layak dibanggakan sebagaimana mestinya. Ini lantaran Proyek yang direncanakan sejak 2015 lalu mengalami pembengkakan anggaran. Dari sebelumnya ditaksir senilai 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun.

“Jadi rekor dunia tidak cukup MURI Jaya Suprana yang catat. Tapi GWR, Guinness World Records karena kelasnya sudah dunia,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/9).

Adapun ketiga rekor yang dimaksud Adhie Massardi adalah pembangunan monumen kereta api cepat tercepat. Kedua adalah monumen termahal di dunia.

“Ketiga, rekor proyek terabsurd karena membuat sarana transportasi ke Jakarta tapi di saat yang sama DKI sebagai ibukota mau dilikuidasi jadi kota tidak penting,” tutup Adhie Massardi.

sumber: rmol.id
Vaksin Nusantara Belum Dapat Izin Produksi Arief Poyuono Pak Jokowi Kayanya Gak Berdaya Hadapi Importir Vaksin
04 September 2021
Vaksin Nusantara Belum Dapat Izin Produksi, Arief Poyuono: Pak Jokowi Kayanya Gak Berdaya Hadapi Importir Vaksin
foto: Arief Poyuono (rmol)


itoday - Hingga saat ini vaksin nusantara belum juga beredar lantaran terganjal dengan izin produksi. Padahal vaksin tersebut merupakan karya anak Indonesia yang dapat membanggakan negara.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menduga, lambatnya izin vaksin nusantara itu karena terganjal rente dan fee yang besar dari importir vaksin luar negeri kepada oligarki yang menguasai pemerintah Indonesia.

"Kayaknya Kangmas Jokowi tidak berdaya dibandingkan untuk izin bangun infrastruktur-infrastruktur mengunakan utang," kata Arief dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/9).

Arief mengaku sedih karena Presiden Jokowi dinilai lamban dalam merealisasikan produksi vaksin nusantara yang diproduksi oleh bangsa sendiri.

Arief mencium, bahwa saat ini oligarki vaksin dan Importir vaksin memegang kendali kebijakaan untuk memasukan vaksin impor, kata dia, mulai dari pembiayaan impor melalui BUMN yang diberi izin impor lalu dijual ke negara yang akan membeli vaksin Impor dengan mengunakan APBN yang mana dana pembelian Vaksin impor juga dari hasil jual surat utang negara

"Puluhan trilyun fee dan rente dari pratek mafia impor Vaksin. Waduh gawat ya," demikian Arief.

sumber: rmol.id
Mujahid 212 Jika Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dilakukan Anggota MPR Harus Diturunkan Paksa
03 September 2021
Mujahid 212: Jika Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dilakukan, Anggota MPR Harus Diturunkan Paksa
foto: Damai Hari Lubis (rmol)


itoday - Rencana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden harus dibatalkan karena rakyat akan turun ke jalan untuk menurunkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI jika tetap terlaksana.

Hal itu disampaikan langsung oleh pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945 setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke pemerintah.

Menurut Damai, rakyat harus mengetahui secara jelas terkait misi dan kepentingan amandemen UUD 1945 jauh hari sebelum dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat, para pakar atau ahli di bidangnya dapat memberikan masukan dan atau berbagai macam pendapat termasuk alasan untuk penolakannya.

"Santer isu dalam waktu dekat akan diselenggarakan sidang istimewa MPR RI, salah satu agenda sidang istimewa MPR itu, di antaranya ada amandemen dengan materi masa perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, dari yang semestinya berakhir 2024 menjadi 2027, bila benar apa misi serta alasan mendesaknya?" ujar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).

Karena kata Damai, rakyat perlu dan semestinya diajak bicara untuk diminta pendapatnya terkait amandemen UUD 1945. Apalagi, ada hal sensitif terkait masa jabatan Presiden.

Menurut Damai, harus ada argumentasi yang jelas, termasuk kajian profesiona dal memiliki konsekuensi logis dengan pertanggungjawaban atas dasar kebutuhan bangsa dan negara.

"Bukan kepentingan kekuasan sebuah kelompok (oligarki kekuasaan) di antaranya hasil kajian dari para tokoh bangsa dan para pakar atau ahli hukum tata negara, sehingga dapat diterima secara nalar atau logika lalu segera disosialisasikan," jelas Damai.

Karena sambung Damai, bila ujug-ujug wakil rakyat di MPR mengamandemen UUD 1945 tentang pasal masa jabatan Presiden, mereka dianggap memiliki nalar yang tidak sehat.

"Perlu dipertanyakan apa misi rahasia politik yang terselubung didalamnya? Atau adakah alasan atau argumentasi mendasar dari kelebihan Jokowi selaku presiden silakan paparkan," tegas Damai.

"Termasuk acuan dari pertimbangan para anggota DPR yang ada di MPR, justru yang nampak dari track record presiden oleh umat umumnya, dirinya banyak berdusta dan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," sambung Damai.

Oleh karenanya masih kata Damai, solusi hukum yang tepat adalah dengan menyerahkan kepada rakyat terkait opsi perpanjangan masa jabatan tersebut melalui referendum.

"Apakah rakyat setuju terhadap wacana yang akan menghabiskan keuangan negara yang cukup banyak untuk perubahan konsitusi dasar negara ini?" terang Damai.

Padahal kata Damai, rakyat saat ini merasa tidak ada manfaat melakukan amandemen UUD 1945. Selain menghabiskan keuangan negara, juga berisiko menimbulkan chaos atau perpecahan di kalangan masyarakat.

"Maka jika benar inisiatif sidang istimewa terkait masa perpanjangan jabatan presiden mereka paksakan dari yang seharusnya berakhir 2024, maka dengan sangat terpaksa mereka anggota MPR RI harus diturunkan secara paksa melalui hukum oleh rakyat," pungkas Damai.

sumber: rmol.id
Anggota DPR Minta Lemhannas Kaji Munculnya Buzzer Politik
03 September 2021
Anggota DPR Minta Lemhannas Kaji Munculnya Buzzer Politik
foto: buzzer politik (merdeka)


itoday - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk melakukan pengkajian serius terhadap fenomena munculnya buzzer politik saat ini.

"Saya menyarankan untuk membuat kajian yang serius, jangan dibiarkan karena tidak ada pembenaran dari aturan apa pun untuk mereka," kata Muzammil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas bersama Komisi I DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (2/9) kemarin.

Muzammil mengaku tidak antipati dengan buzzer jika mereka berdiskusi dengan kacamata ilmiah dan argumentasi yang benar. Akan tetapi, yang dikhawatirkan jika para buzzer itu keluar dari jalur dan menghukum orang-orang cerdas.

Politikus PKS itu mencontohkan pada bulan Februari 2020 terjadi keramaian di media sosial dan media massa bahwa seorang profesor di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang baru dilantik, mengangkat satu wacana ideologi dengan membenturkan dengan agama.

"Saya kira perlu dikaji oleh Lemhannas dalam konteks pengkaderan pemimpin bangsa. Pernyataan para pejabat negara khususnya pemerintahan, itu masuk dalam ranah ideologi dan demokrasi," kata Muzammil menjelaskan.

Berikutnya, muncul kembali ketika tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membenturkan Pancasila dengan agama dan Pancasila dengan Islam.

"Itu dimunculkan lembaga negara, dan para buzzer menyambut dengan pro dan kontra, yang pro bahkan berani pada isu penistaan agama," kata Muzammil menegaskan.

Muzzammil menyebut, bahwa buzzer itu tidak bekerja sendiri, bahkan ada yang disebut kakak pembina. Selain itu, mereka yang dekat dengan Pemerintah sampai sekarang pun tidak tersentuh hukum.

Dalam konteks buzzer di Indonesia, menurut Muzammil, telah masuk dimensi ideologi, muncul dimensi politik, kemudian masuk ke dimensi hukum.

Bahkan, lanjut dia, didukung digital informasi dengan internet sudah menjangkau 73 persen wilayah Indonesia, wacana yang dipropagandakan para buzzer menyebar begitu cepat.

Dalam rapat dengar pendapat itu membahas agenda laporan keuangan Lemhannas dan Wantannas APBN Tahun Anggaran 2020, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022, dan Program Prioritas Nasional Tahun 2022.

sumber: merdeka.com
PKS Wacana Presiden 3 Periode Ide Zalim Ayo Samasama Kita Tentang
02 September 2021
PKS: Wacana Presiden 3 Periode Ide Zalim, Ayo Sama-sama Kita Tentang!
foto: Mardani Alisera (rmol)


itoday - Ide wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode adalah ide yang zalim. Oleh karena itu, agar tidak menjadi dosa maka ide zalim itu tidak boleh didiamkan.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Teka-teki Amandemen UUD 45" pada Kamis siang (2/9).

"Ide tiga periode adalah ide yang zalim. Kalau publik tidak menentangnya karena kita lemah dan kita bodoh maka kita juga kena dosa zalimnya," kata Mardani.

Menurut anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, publik harus selalu terlibat dan publik harus selalu cerdas dalam membaca situasi dan kondisi bangsa. Mardani mengutip kata-kata seorang Mufassir Islam Imam Ibnu Qayyim; "menjadi bodoh dan menjadi lemah sama dosanya menjadi zalim".

Atas dasar itu, Mardani mengajak semua pihak untuk tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Termasuk parpol di luar pemerintah alias oposisi.

"Ayok sama-sama jangan lemah dan jangan bodoh, kita kawal pemerintah, termasuk oposisi juga harus dikawal. Sehingga semuanya betul-betul bekerja buat rakyat," tegasnya.

Mardani menambahkan, sikap PKS tegas menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode dengan alasan apapun.

Masyarakat, kata Mardani, diharapkan terus mengawasi wacana tersebut sebab ia meyakini kemungkinan itu terjadi sangat terbuka lebar.

"Karena itu, Civil Society dan siapapun harus hati-hati dan terus bekerja. Karena UU KPK dalam waktu 3 bulan digulung semuanya efeknya sekarang, kasian sekali KPK sekarang," tuturnya.

"Karena itu, publik awasi isu ini jangan sampai berkembang dan ketika masih baru atau test the water kita langsung kasih counternya. Makanya saya selalu counter ide jabatan tiga periode ini, buat demokrasi," demikian Mardani.

Selain Mardani, turut hadir narasumber lain dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL itu yakni Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati.

sumber: rmol.id