Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

13 Tuntutan Demo BuruhMahasiswa di Istana Jokowi Dicap Gagal
28 October 2021
13 Tuntutan Demo Buruh-Mahasiswa di Istana, Jokowi Dicap Gagal
foto: Demo Massa GEBRAK (cnnindonesia)


itoday - Kelompok buruh dan mahasiswa mengusung 13 tuntutan dalam demo lanjutan di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/10).

Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tuntutan mereka terkait evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di tahun kedua yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat.

"Dua tahun Jokowi-Amin, gagal sejahterakan rakyat. Saatnya rakyat bangun persatuan, rebut kedaulatan," demikian dikutip dari seruan aksi yang unggah akun Twitter Fraksi Rakyat, Rabu (27/10).

Daftar tuntutan dalam aksi kali ini bertambah dari jumlah tuntutan di aksi sepekan sebelumnya yang digelar oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Tuntutan pertama, mereka mendesak pemerintah mencabut UU Omnibus Law dan PP turunannya.

Kedua, mereka menolak penghapusan upah sektoral, dan meminta pemberlakuan upah sektoral seperti semula. Buruh dan mahasiswa juga meminta pemerintah memberlalukan kenaikan UMK 15 persen.

Ketiga, mereka mendesak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dihentikan. Keempat, praktik kriminalisasi dan penangkapan aktivis juga diminta disetop.

Kelima, mereka menuntut persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Keenam, pemerintah didesak memberikan perlindungan kepada kaum buruh di semua sektor.

Ketujuh, lembaga penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan kasus korupsi BPJS ketenagakerjaan dan bantuan sosial Covid-19. Kedelapan, mereka meminta agar 58 pegawai KPK dikembalikan ke instansi mereka.

Kesembilan, pemerintah diminta menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah. Kesepuluh, mereka meminta pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati sebagai jalan pemenuhan reforma agraria.

Kesebelas, buruh dan mahasiswa meminta pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di masa pandemi. Kedua belas, setop kapitalisasi dan komersialisasi sistem pendidikan.

Tuntutan terakhir, mereka meminta demokratisasi dan kebebasan berekspresi di kampus diterapkan.

Sementara itu, pihak Istana belum angkat suara terkait tuntutan yang dibawa massa aksi dari elemen buruh dan mahasiswa tersebut. CNNIndonesia.com, telah menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, melalui sambungan telepon namun belum berkenan memberi tanggapan.

sumber: cnnindonesia.com
Lumpuh Dijebol Hacker Situs TNI AD Dipasangi Iklan Sepatu
28 October 2021
Lumpuh Dijebol Hacker, Situs TNI AD Dipasangi Iklan Sepatu
foto: Andika Perkasa (tniad)


itoday - Salah satu situs milik militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat telah dijebol dan lumpuh akibat serangan hacker.

Berdasarkan informasi yang dilansir VIVA Militer dari Zone-H.org, Kamis 28 Oktober 2021, situs yang diserang dan berhasil dijebol hacker itu ialah milik Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat (Ditzitad).

Situs resmi dengan nama domain www.ditzi-tniad.mil.id mulai tumbang diretas terhitung pda 18 Oktober 2021, dengan status Redefacement dan Special defacement.

Hingga saat ini, situs resmi TNI Angkatan Darat tak bisa diakses. Namun, di mesin pencarian Google, situs masih dapat ditemukan. Hanya saja sudah dirusak oleh hacker.

Website yang mulai aktif sejak 2018 itu kini telah dipasangi dengan iklan berbagai produk sepatu. Mulai dari sepatu olahraga hingga sepatu hiking.

sumber: viva.co.id
Mayjen Purn Tri Tamtomo Rakyat Butuh Panglima TNI yang Berkarakter Bukan NATO
27 October 2021
Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Rakyat Butuh Panglima TNI yang Berkarakter, Bukan “NATO”
foto: Mayjen (purn) Tri Tamtomo (ahmad sanusi - itoday)

itoday – “Rakyat menginginkan sosok Panglima TNI yang punya karakter, berani mengambil keputusan. Bukan orang yang NATO (not action talk only). Saat ini dibutuhkan sosok yang fleksibel, luwes, tetapi punya prinsip”.

Penegasan itu disampaikan mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (purn) Tri Tamtomo kepada itoday (26/10/2021), menyikapi semakin tajamnya narasi ‘dukung-mendukung’ calon Panglima TNI pengganti Jenderal Hadi Tjahjanto.



Menurut Tri Tamtomo, saat ini dan ke depan, dibutuhkan sosok Panglima TNI yang berkarakter dan tidak berpolitik praktis. Karakter itu dibutuhkan, karena dalam salah satu tugasnya Panglima TNI akan bekerjasama dengan Menteri Pertahanan (Menhan).

“Panglima TNI harus dipilih sosok yang punya karakter dan keberanian menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita tidak ingin memilih orang yang berpolitik praktis, sehingga akhirnya membuat kerugian bagi TNI dan bangsa. Karena lingkungan strategis mengharuskan terpilih Panglima TNI orang yang terbaik,” tegas mantan anggota Komisi I DPR RI ini.

Dalam hubungan Panglima TNI-Menhan, Tri Tamtomo menegaskan bahwa Panglima TNI-Menhan harus bisa bekerjasama secara sinergis. Tidak boleh salah satu di atas yang lain. Tidak boleh Panglima TNI ‘di atas’ Menhan, ataupun sebaliknya. Aturan perundangan mengatur, dalam pengambilan keputusan Menhan, Panglima TNI akan memberikan pertimbangan, agar keputusan tersebut sesuai dengan kebutuhan alpahankam di tiga matra TNI.

Tri Tamtomo juga menyoal sinyalemen yang berkembang, bahwa Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto dari matra darat. Tri meminta semua pihak agar taat aturan, bahwa semua keputusan tentang calon Panglima TNI di tangan Presiden.

“Memang ada sinyaleman bahwa Panglima TNI yang baru domainnya Angkatan Darat. Di sini tidak ada domain! Karena Undang Undang menegaskan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh tiga Kepala Staf angkatan. Kita harus tunduk pada ketentuan itu. Ini semua keputusan di tangan presiden,” tegas eks Sekretaris Utama Lemhanas ini.

Jika ditarik ke belakang, kata Tri Tamtomo, dari era ke era dari Angkatan Darat sudah sembilan kali menjadi Panglima TNI. Dimulai dari M Yusuf hingga Gatot Nurmantyo. Sementara dari Angkatan Laut, baru dua kali. Yakni Widodo AS dan Agus Hartono. Demikian juga dari Angkatan Udara, baru dua KSAU yang menjabat Panglima TNI, Joko Suyanto dan Hadi Tjahjanto.

Sejalan dengan aturan tersebut, dengan tegas Tri Tamtomo juga mengingatkan soal sinyalemen yang menggadang-nggadang Pangkostrad menjadi Panglima TNI yang baru. Diingatkan, Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi (pati) yang pernah atau sedang menjabat Kepala Staf angkatan.

“Silahkan menggadang-nggadang tapi itu seperti punguk merindukan bulan, jika aturan itu dilakukan dengan benar. Pasal 13 ayat 4 UU TNI mengatur, Panglima TNI adalah pati yang pernah atau sedang menjabat Kepala Staf. Artinya, bintang dua dan tiga harus paham! meskipun sudah digadang-gadang siapapun. Aturannya seperti itu. Tetapi jika negara dalam keadaan gonjang-ganjing, atau situasi ‘merah’, bisa saja menunjuk bintang dua atau tiga menjadi Panglima TNI. Ini terkait diskresi. Tetapi hari ini kondisi negara dalam keadaan normal. Artinya yang berlaku adalah aturan normal,” tegas Tri Tamtomo.


Catatan Pelanggaran Calon Panglima TNI

Pergantian Panglima TNI ramai diperbincangkan, mulai dari pemerhati, sampai dengan politisi. Hal ini menandakan bahwa isu ini sangat strategis, di mana masyarakat juga ingin melihat, siapa yang pantas menjadi Panglima TNI saat ini. Ini menjadi sinyal bahwa demokrasi bergulir dengan baik, dan rakyat cinta pada TNI.

Lalu, parameter apa saja yang bisa menjadi patokan sehingga terpilih Panglima TNI yang ideal? Tri Tamtomo menegaskan, Panglima TNI yang terpilih kelak harus menyatu dengan visi dan misi Presiden sebagai kepala negara sebagai pengemban amanat rakyat.

Dalam TNI dikenal sisbinpers (pembinaan personil). Dalam hal ini yang dilihat adalah latar belakang SDM calon Panglima TNI. “Berdasar sisbinpers, SDM yang akan tampil saat ini adalah tiga Kepala Staf angkatan yang berbintang empat. Ini adalah putra-putra TNI, putra-putra terbaik yang mempunyai jenjang karir yang luar biasa, sudah pada top level yang ada. Ketiga Kepala Staf angkatan layak menjadi Panglima TNI,” beber Tri Tamtomo.

Selanjutnya, dilihat dari sumber pendidikan. “Beliau bertiga sama-sama dari akademi militer. Satu di Magelang, satu di Bumi Moro Surabaya, satu lagi Adi Sucipto Yogyakart. Dari dikum (pendidikan umum), dikmil (pendidikan militer) jelas, dikpers juga sangat jelas. Dari Sesko hingga Lemhanas, ini menandakan ketiganya mempunyai kapasitas dan kualitas yang mendukung,” jelas Tri Tamtomo.

Catatan khusus disampaikan Tri Tamtomo, yakni terkait aturan normatif yang mengiringi karier masing-masing calon Panglima TNI. Rekam jejak ini harus ditelisik dan dan disisir, mulai dari pama, pamen, hingga pati.

“Ketiganya punya hak yang sama untuk menjadi pimpinan TNI. Namun demikian, jangan pernah dilupakan, ada aturan normatif yang harus dipegang sebagai rekam jejak. Norma ini berlaku mulai dari pergantian komandan batalion berturut-turut sampai ke atas. Adakah catmin (catatan administrasi) dan catatan personil (catpers) yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tentu rekam jejak ini harus ditelisik dan disisir. Dari letnan dua hingga di jenjang terakhir. Mulai pama, pamen, pati,” urai Tri Tamtomo.

Di antara penugasan sejak perwira pertama, hingga pati, yang sangat ditonjolkan adalah saat menjadi kepala staf angkatan saat ini. Apakah sang calon Panglima sudah memberikan kontribusi besar bagi TNI? Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. Penugasan dalam dan luar negeri juga harus menjadi pertimbangan.

Ketiga Kepala Staf angkatan saat ini layak dari sisi administrasi, penugasan, dan kesetiaan? “Syarat administrasi, penugasan, kesetiaan beliau bertiga jangan pernah diragukan. Beliau bertiga layak. Tetapi perlu ditelisik apakah pernah ada pelanggaran Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI pernah dilanggar? Pelanggaran itu menjadi hal kecil yang akan akan menghambat yang bersangkutan,” kata Tri Tamtomo.

Mengapa rekam jejak calon Panglima TNI ini menjadi hal penting? “Kecil apapun, ini menjadi pertimbangan. Karena TNI berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Kita harus kaitkan, apakah di dalam pedoman itu ada yang pernah dilanggar calon Panglima TNI? Ini akan menjadi penilaian khusus dari presiden, sebagai panglima tertinggi TNI maupun kepolisian,” catat Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo juga merujuk pada pasal-pasal UU 34/2004 tentang TNI. “Berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU TNI, prajurit TNI dilarang berbisnis, ini yang paling menonjol. Pasal 53, prajurit itu ada pengakhiran yang dibatasi oleh durasi umur. Dari tamtama, bintara, dan perwira, itu mulai dari 53 tahun, sampai 58 tahun. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus menjadi pedoman pengambil keputusan,” jelas Tri Tamtomo.

Menutup perbincangan dengan itoday, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo kembali lagi mengingatkan bahwa sebagai Panglima Tertinggi, Presiden mempunyai hak prerogatif menentukan dan memutuskan calon Panglima TNI untuk kemudian diserahkan kepada DPR. Jika DPR tidak menyampaikan jawaban kepada presiden terkait hasil fit and proper test, suka atau tidak suka, yang maju fit and proper adalah calon final Panglima TNI.

“Jangan pernah meragukan dari sisi manapun, karena TNI-Polri adalah organisasi yang paling solid rantai komandonya. Siapa komandonya, dan siapa yang berbuat apa, juga jelas. Dan loyalitas juga sudah ditakar. Oleh karena itu dari mekanisme yang ada, kita serahkan sepenuhnya soal calon Panglima TNI ini kepada keputusan Presiden. Tentunya Presiden sudah memiliki mekanisme tersendiri di dalam lingkungannya. Siapapun yang jadi Panglima TNI adalah putra terbaik yang terpilih dari putra yang paling baik, karena dia punya tugas pokok yang sangat luar biasa,” pungkas tegas Tri Tamtomo.

Red/frd
Bisa Kalahkan PDIP jika Partai Pecahan Golkar Menyatu di 2024
27 October 2021
Bisa Kalahkan PDIP jika Partai Pecahan Golkar Menyatu di 2024
foto: Golkar (rmol)


itoday - Partai Golkar bisa berpeluang menang dalam Pemilu 2024 yang akan datang jika mampu melakukan penyatuan terhadap partai politik pecahan Golkar yakni Nasdem, Hanura, Gerindra, Berkarya dan Perindo.

Demikian antara lain pandangan komunikolog politik Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/10).

Menurut Tamil, hal tersebut adalah langkah politik antisipasi jika di Pemilu 2024 Golkar harus berseberangan dengan PDIP.

Penyatuan partai pecahan Golkar, kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini bisa menegaskan posisi partai belambang beringin itu sebagai jangkar, seperti PDIP saat ini dalam koalisi partai pendukung rezim Jokowi.

“Sebagai partai besar Golkar tentu harus mengambil langkah antisipatif jika 2024 berseberangan dengan PDIP, karena sudah tidak ada figur kepemimpinan Jokowi disana," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Disisi lain Kang Tamil juga mengatakan bahwa ini adalah langkah alternatif yang disiapkan Golkar, jika di 2024 PDIP tidak mengakomodasi calon yang dipilih oleh Jokowi.

"Di 2024 figur Jokowi sebagai king maker sangat kuat, sementara kita tahu bahwa PDIP sampai saat ini kukuh menginginkan Puan sebagai capresnya. Maka langkah Golkar ini tepat untuk membuat poros politik yang tanguh sebagai kendaraan kepentingan Jokowi jika berseberangan dengan PDIP," jelasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan perlu pendalaman kesamaan politik untuk merajut partai pecahan golkar tersebut, dan menurutnya hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

"Koalisi diantara partai-partai eks golkar tersebut sering terjadi, baik di pilpres maupun di pilkada, jadi itu bukan hal mustahil. Tinggal menyamakan persepsi dan mengakomodir kepentingan politik masing-masing partai, termasuk perlu arahan Jokowi untuk menentukan siapa capres dan cawapres mereka," tutupnya.

sumber: rmol.id
Permintaan Jokowi Agar Tes PCR Dipatok Rp 300 Ribu Akan Siasia
26 October 2021
Permintaan Jokowi Agar Tes PCR Dipatok Rp 300 Ribu Akan Sia-sia
foto: Alvin Lie (rmol)


itoday - Permintaan Presiden Joko Widodo agar tes polymerase chain reaction (PCR) ditetapkan di harga Rp 300 ribu dan berlaku 3x24 jam tidak akan berjalan efektif jika hanya diatur melalui surat edaran.

Pemerhati dunia penerbangan Alvin Lie mengatakan, surat edaran tidak akan bisa tegas dalam memberikan sanksi jika ada penyelenggara tes PCR yang masih bermain harga.

"SE tidak bisa dijadikan landasan untuk jatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar," kata Alvin Lie kepada wartawan, Selasa (26/10).

Dia mencontohkan seperti yang terjadi saat ini, ketika pemerintah menetapkan harga tes PCR di Pulau Jawa maksimal Rp 500 ribu yang nyatanya masih ada celah penyelenggara tes PCR memainkan harga.

Dijelaskan Alvin, celah itu adalah harga Rp 500 ribu dipakai untuk hasil tes yang keluar dalam waktu 24 jam. Sementara, jika ingin lebih cepat yakni dalam 6 jam, maka biaya menyentuh hampir Rp 1 juta.

"Seperti saat ini, pemerintah tetapkan biaya PCR di Jawa maksimal Rp 500 ribu. Tapi banyak penyedia layanan yang mengakali jika perlu surat keterangan harus bayar lebih," katanya.

"Jika mau hasil keluar dalam 12 jam harus bayar lebih, (jika) 6 jam lebih mahal lagi. Dan pemerintah tidak bisa apa apa," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Terkuak Pemerintah Indonesia Sering Minta Hapus Konten ke Google
22 October 2021
Terkuak, Pemerintah Indonesia Sering Minta Hapus Konten ke Google
foto: ilustrasi (pixabay)


itoday - Google secara berkala mendapat permintaan dari pengadilan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia untuk menghapus konten dan informasi dari berbagai layanan Google, seperti Google Search dan YouTube.

Perusahaan mengatakan bahwa pihaknya meninjau permintaan ini secara cermat untuk menentukan, apakah konten yang menjadi subjek permintaan memang betul-betul melanggar persyaratan hukum setempat tertentu.

"Karena kami menghargai akses ke informasi, kami berupaya meminimalkan penghapusan yang melampaui jangkauan, jika memungkinkan, dengan berupaya mempersempit cakupan tuntutan pemerintah dan memastikan bahwa mereka diizinkan oleh undang-undang yang relevan," kata perusahaan dikutip dari keterangan resminya.

Selama lebih dari satu dekade Google pun telah menerbitkan laporan transparansi tentang Permintaan untuk Penghapusan Konten. Laporan ini hanya mencakup tuntutan yang dibuat oleh pemerintah dan pengadilan.

Di dalam laporan ini, Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan volume permintaan penghapusan konten tertinggi dan posisi ke-1 sebagai negara dengan volume item konten terbanyak.

Selama periode Januari - Juni 2021, tercata ada 362 permintaan penghapusan konten dari Indonesia. Rinciannya, 358 permintaan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada Google, 1 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada pihak ketiga, dan 1 permintaan lainnya.

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan layanan Google, laporan transparansi perusahaan pun menunjukkan peningkatan jumlah permintaan pemerintah untuk penghapusan konten. Peningkatan itu baik dari sisi volume permintaan maupun jumlah butir konten secara individual.

"Laporan transparansi saat ini, yang mencakup periode Januari hingga Juni 2021, menunjukkan volume tertinggi yang pernah kami lihat di kedua pengukuran hingga saat ini," tutur Google.

Adapun permintaan penghapusan konten oleh pihak ketiga swasta, kasus ini ditangani secara terpisah di bawah sistem penghapusan konten yang ditetapkan oleh berbagai pemerintah seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat atau Hak untuk Dilupakan yang disertakan dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Di bawah ini adalah daftar lengkapnya:

Negara teratas berdasarkan volume permintaan
Rusia
India
Korea Selatan
Turki
Pakistan
Brazil
Amerika Serikat
Australia
Vietnam
Indonesia

Negara teratas berdasarkan volume butir konten
Indonesia
Rusia
Kazakstan
Pakistan
Korea Selatan
India
Vietnam
Amerika Serikat
Turki
Brazil

sumber: liputan6.com