Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat Siapa Menteri yang Terdepak
20 May 2022
Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat, Siapa Menteri yang Terdepak?
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Posisi menteri dari Partai Nasdem diduga bakal diisi oleh wajah baru.

Menhan Prabowo Subianto dan para menteri dari PDIP bakal aman dari reshuffle kabinet.

Reshuffle kabinet disebut-sebut terkait peta pertarungan untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

"Menteri yang tidak sejalan secara politik bisa jadi akan diganti. Presiden Jokowi tentu memiliki skenario politik untuk memuluskan calon dari barisannya bisa merebut kursi kepemimpinan nasional," ujar Direktur Eksekutif Lanskap Politik Indonesia (LPI) Andi Yusran seperti dikutip FIN dari Kantor Berita Politik RMOL, pada Jumat (20/5/2022).

Andi Yusran menilai adalah sosok Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih jadi faktor penting dalam Pemerintahan Jokowi.

“Posisi menteri dari Nasdem yang sepertinya akan goyang. Sebab, ada kemungkinan Nasdem akan menjadi pendukung kompetitor lain pada Pilpres 2024,” jelas Andi.

Dia menambahkan untuk PKB, Jokowi diprediksi masih akan melihat bagaimana sikap Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

PKB akan dilihat apakah akan berada dalam barisan Presiden Jokowi atau sebaliknya.

"Jika tidak berada di barisan Jokowi, maka kemungkinan besar akan di reshuffle dari kabinet,” pungkasnya.

sumber: fin.co.id
Muhammadiyah Sesalkan Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT
20 May 2022
Muhammadiyah Sesalkan Kedubes Inggris di Jakarta Kibarkan Bendera LGBT
foto: Anwar Abbas (republika)


itoday - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang mengibarkan bendera LGBT.

Menurut dia, sikap tersebut sama saja tidak menghormati Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama.

"Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati Indonesia karena kibarkan bendera LGBT. Mereka harus tahu bahwa bangsa Indonesia punya falsafah Pancasila dimana bangsa Indonesia sangat menghormati nilai-nilai dari ajaran agama," kata Buya Anwar dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (20/5/2022).

Menurut dia, tidak ada satu agama pun dari enam agama yang diakui oleh Indonesia yang mentoleransi praktik LGBT, apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk di negeri ini.

Dalam melihat hal itu, kata Buya Anwar, Muhammadiyah melihat praktik LGBT itu bukanlah merupakan hak asasi manusia.

Buya Anwar menegaskan praktik LGBT dinilai sebagai perilaku menyimpang yang bisa diobati dan diluruskan. Oleh karena itu negara diminta harus hadir dalam membantu pelaku LGBT untuk bisa keluar dari perilaku yang tidak terpuji tersebut.

Dia menambahkan praktik LGBT dinilai merupakan tindakan yang secara jelas anti-manusia dan kemanusiaan karena dia akan membuat punah umat manusia.

Dia mengatakan, adalah mustahil laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan kawin dengan perempuan akan melahirkan anak.

Jadi kalau penduduk bumi yang jumlahnya saat ini sekitar delapan miliar ini mereka melakukan perkawinan sejenis, maka sudah bisa diperkirakan 150 tahun yang akan datang tidak akan ada seorangpun anak manusia di muka bumi ini.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun resmi @UKinIndonesia, Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT. Pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk dukungan negara monarki tersebut melawan homofobia yang diperingati setiap 18 Mei sebagai Hari Anti-Homofobia internasional.

Dalam unggahannya tersebut, Kedubes Inggris menegaskan hak LGBT+ adalah bagian hak asasi manusia dan juga berjanji akan terus mendukung hak tersebut.

"UK bersikap bahwa hak LGBT+ adalah hak asasi manusia yang fundamental. Cinta itu tak ternilai. Semua orang, di mana pun, harusnya bebas untuk mencintai siapa yang mereka cintai dan mengekspresikan diri mereka tanpa takut kekerasan atau diskriminasi. Mereka seharunya tak perlu merasa malu atau merasa bersalah karena menjadi diri mereka sendiri," sebagaimana dikutip pada Jumat (20/5/2022).

sumber: republika.co.id
Perisai Ancam Demo Lebih Besar jika Singapura Tidak Minta Maaf ke UAS dalam 2X24 Jam
20 May 2022
Perisai Ancam Demo Lebih Besar jika Singapura Tidak Minta Maaf ke UAS dalam 2X24 Jam
foto: Perisai (rmol)


itoday - Massa yang tergabung dalam organisasi Pertahanan Ideologi dan Sarekat Islam Indonesia (Perisai) mengancam akan membawa jumlah demonstran lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah Singapura.

Pernyataan keras tersebut terlontar dari Direktur Cantara Foundation Jaya Purnama saat menggelar aksi di depan Kantor Kedutaan Besar Singapura, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/5).

"Apabila aksi kami dalam 2x24 jam tidak direspons Singapura atau Kedubes Singapura, kami akan menurunkan massa lebih besar. Kami juga meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang hubungan diplomatik kedua negara,” tegas Jaya.

Adapun tiga tuntutan Perisai yakni, mendesak pemerintah Singapura meminta maaf kepada Ustaz Abdul Somad dan umat Islam di Indonesia. Kedua, meminta pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap Singapura yang telah melecehkan UAS.

Ketiga, meminta Singapura menyampaikan alasan yang jelas terkait pencekalan yang diterima UAS oleh pihak otoritas imigrasi Singapura.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia ikut andil dan menunjukkan peran sebagai bapak di negeri kita untuk mengayomi WNI,” ujarnya.

Baginya, apa yang sudah disampaikan pemerintah Singapura beberapa waktu lalu belum jelas.

“Alasan Singapura tentu tidak ada dalih yang jelas. Bagi kami hal itu tidak bisa menjadi acuan untuk mendeportasi seseorang yang mau berkunjung,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Fahri Hamzah Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab
18 May 2022
Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab
foto: Fahri Hamzah (rmol)


itoday - Melintasi batas wilayah negara merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) di alam demokrasi. Bahkan khusus di kawasan Asia Tenggara, ASEA telah mengatur perlintasan antarorang tersebut, sehingga tidak memerlukan visa.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menanggapi penolakan Singapura atas kedatangan penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS).

“Negara tidak perlu menjelaskan kenapa seseorang diterima karena itu hak. Tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (18/5).

Fahri mengurai, saat UU Imigrasi 6/2011, Indonesia telah menerapkan seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dalam keimigrasian. Bahkan di beberapa pintu imigrasi memakai teknologi yang tidak perlu lagi ada pertemuan petugas dengan melintas batas.

Dalam prinsip keimigrasian modern, sambungnya,  tugas penjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Mereka tidak memeriksa ceramah atau pandangan politik orang apalagi yang disampaikan di majelis majelis keilmuan.

“Makanya perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah,” tegasnya.

Semantara dalam konsep keimigrasian kuno, pelintas batas sangat bergantung kepada penerimaan politik negara tujuan yang sangat subjektif dan tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip umum tentang HAM tentang perjalanan dari satu titik ke titik lain.

“Itulah sebabnya kelengkapan administrasi bukan segalanya,” lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Artinya, jika ada negara di ASEAN yang telah menyepakati perjalanan tanpa visa dan melakukan penolakan terhadap warga lain masuk, maka dia harus mengumumkan kepada semua negara tetangganya daftar orang yang mereka tolak masuk karena alasan politik. Hal ini untuk menghindari adanya insiden penolakan oleh petugas imigrasi setempat.

Jika selama ini seorang WNI diterima di negara tetangga, bahkan untuk berceramah, seperti dalam kasus UAS berceramah di Brunei dan Malaysia, artinya persoalan politik internal negara yang menolaknya perlu dijelaskan. Sebab hal itu harus menjadi pandangan bersama negara ASEAN.

“Menolak perjalanan pribadi seorang biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau ustaz Indonesia bukanlah sebuah tindak keimigrasian yang beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni perjalanan wisata dgn perempuan dan anak bayi di bawah 1 tahun. Ini melanggar nilai-nilai dasar ASEAN,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis Fadli Zon Hak Apa Mereka Menghakimi UAS
18 May 2022
Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?
foto: Fadli Zon (rmol)


itoday - Penjelasan Pemerintah Singapura yang menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) di negara mereka tak lantas menyelesaikan masalah. Alasan bahwa UAS kerap menyebarkan paham ekstremis dinilai tidak masuk akal.

Bahkan anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai sikap otoritas Negeri Singa itu menghakimi secara sepihak.

"Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia bahkan rasis," kata Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (18/5).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mempertanyakan hak Singapura 'mengadili' Abdul Somad. Sebab, selama ini UAS tak pernah terlibat kasus hukum di tanah air. Terutama terkait dengan paham ekstremis yang diklaim Singapura.

"UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS?" tegasnya.

Bagi Fadli Zon, sikap Singapura jelas-jelas tidak menunjukkan spirit sebagai sesama anggota ASEAN. Deportasi ini disebut Fadli sebagai sebuah pelecehan.

"Ini pelecehan terhadap WNI, khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN," tuturnya.

Pemerintah Singapura akhirnya buka suara perihal penolakan kunjunan Ustaz Abdul Somad (UAS) dan rombongannya pada Senin kemarin (16/5). Meskipun kedatangan UAS hanya untuk berlibur bersama keluarga.

Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura membenarkan bahwa UAS dan enam orang lainnya tiba di Terminal Feri Tanah Merah pada 16 Mei 2022 dari Batam. Ia kemudian diwawancarai, namun kehadirannya ditolak. Alhasil UAS dan rombongan dikembalikan menggunakan feri ke Batam pada hari yang sama.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti Singapura," kata MHA dalam keterangannya yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/5). 

sumber: rmol.id
Singapura Tolak UAS karena Kafirkan Penganut Agama Lain
17 May 2022
Singapura Tolak UAS karena Kafirkan Penganut Agama Lain
foto: Ustadz Abdul Somad (cnnindonesia)


itoday - Pemerintah Singapura mengakui telah menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad. Ada beberapa alasan yang mendasari Abdul Somad dideportasi dari Singapura.

Mengutip situs resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, salah satu alasan deportasi dilakukan yakni karena Abdul Somad pernah merendahkan penganut agama selain Islam.

"Dia juga membuat komentar yang merendahkan penganut agama lain, seperti Kristen, dengan menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal 'jin kafir'. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.

Kemendagri Singapura menegaskan bahwa ajaran yang selama ini disampaikan Somad tak sesuai dengan penduduknya yang multiras dan multiagama.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.

Selain itu, Pemerintah Singapura juga tak mau menerima kedatangan Somad karena pernah berceramah aksi bom bunuh diri sah jika dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan Somad menganggapnya sebagai perjuangan dan mati syahid.

"Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.

Dalam situs resmi Kemendagri Singapura menyatakan Abdul Somad tiba di Terimnal Feri Tanah Merah pada 16 Meu 2022 dari Batam. Ada enam orang yang mendampinginya.

Usai diwawancara pihak imigrasi, Abdul Somad dan rombongan ditolak masuk Singapura. Mereka dikembalikan ke kapal feri dan berangkat ke Batam di hari yang sama.

Sebelumnya, Ustaz Abdul Somad (UAS) meminta Duta Besar Singapura di Indonesia untuk menjelaskan alasan dia dan keluarga dilarang masuk ke negaranya.

Ia menyebut petugas Imigrasi Singapura tak mampu menjelaskan alasan dirinya dideportasi.

Awalnya, ia mengaku bersama keluarga dan sahabat hendak berkunjung ke Singapura dalam rangka liburan. UAS tiba di Singapura pada Senin (16/5) siang.

Somad mengatakan seluruh berkas untuk masuk ke Singapura sudah lengkap. Saat proses pemeriksaan, istri, anak serta sahabatnya diizinkan masuk. Namun seorang petugas menarik dirinya.

Petugas itu bertanya kepadanya soal kunjungan ini. UAS mengaku datang bersama keluarga dan sahabat dalam rangka liburan.

Mereka lalu dibawa ke dalam ruang pemeriksaan Imigrasi. Ia mengaku petugas memisahkan ruang antara dirinya dengan rombongan.

Sejam di ruangan itu, ia kemudian dipindahkan dan bergabung dengan rombongannya. Mereka ditahan beberapa jam hingga dipulangkan ke Indonesia.

sumber: cnnindonesia.com