Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Peserta Reuni 212 Mulai Berdatangan ke Masjid AtTin Malam Ini
02 December 2022
Peserta Reuni 212 Mulai Berdatangan ke Masjid At-Tin Malam Ini
foto: reuni 212 (cnnindonesia)


itoday - Ratusan massa yang hendak mengikuti Reuni 212 bertajuk 'Munajat Akbar Indonesia Bersholawat' di Masjid At-Tin Jakarta Timur mulai berdatangan pada Kamis (1/12) malam.

Pantuan CNNIndonesia.com, sejak pukul 20.00 WIB, massa baik pria dan perempuan mulai berdatangan di Masjid At-Tin. Tampak di antara mereka banyak yang membawa anak-anaknya.

Mereka terlihat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Mereka banyak yang masih duduk-duduk di pelataran maupun bagian dalam masjid. Tampak di antara mereka menggelar tikar sebagai alas untuk duduk dan tidur.

Massa yang sudah hadir tampak saling berbincang satu sama lain. Terlihat juga massa menjadikan Masjid At-Tin sebagai latar untuk berswafoto.

Salah satu peserta Reuni 212 yang hadir, Mita (26 tahun) mengaku sengaja datang dari kawasan Tangerang, Banten. Ia datang bersama kedua rekannya dari daerah yang sama.

Mita sengaja datang lebih awal untuk melaksanakan Salat Tahajud berjemaah pada pukul 03.00 WIB.

Diketahui, salah satu rangkaian acara Reuni 212 malam ini adalah Salat Tahajud dan Salat Subuh berjemaah setelahnya.

"Biar duluan sampai saja. Ingin merasakan suasananya. Kan Salat Tahajud dan Salat Subuh berjemaah, intinya siap menginap," celetuk Mita.

Di sekitar Masjid At-Tin juga dijaga oleh petugas sipil berseragam serba putih-putih. Mereka terlihat mengarahkan kendaraan yang hendak mencari tempat parkir.

ejumlah anggota kepolisian berjaga di sekitar Jalan Raya Taman Mini I melancarkan arus lalu lintas. Lalu lintas di sekitar masjid masih tampak lancar.

Sementara di bagian dalam Masjid At-Tin, panitia telah menyiapkan panggung kecil berwarna merah di bagian paling depan saf. Panitia juga menyebar perangkat sound system di bagian dalam dan luar masjid berukuran besar. Lagu-lagu bernuansa Islami tampak diputarkan.

sumber: cnnindonesia.com
Imbas 88 Pj Kepala Derah Dilantik Jokowi dan Mendagri Digugat Cucu Bung Hatta ke PTUN
01 December 2022
Imbas 88 Pj Kepala Derah Dilantik, Jokowi dan Mendagri Digugat Cucu Bung Hatta ke PTUN
foto: Joko Widodo (rmol)


itoday - Pelantikan 88 penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menimbulkan persoalan hukum.

Keputusan politik pemerintah itu, yang mengangkat Pj kepala daerah yang habis masa jabatannya karena pilkada dilaksanakan serentak pada November 2024, malah digugat ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan tersebut tecatat sebagai perkara nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT yang dilayangkan cucu Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Gustika Fardani Jusuf, bersama dengan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung, Ardhito Harinugroho, dan Lilik Sulistyo.

Dalam dokumen permohonan yang diposting situs resmi PTUN Jakarta, para penggugat menilai tindak bertindaknya (omission) tergugat pertama Jokowi seharusnya adalah menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan Pj kepala daerah, bukan langsung melantik.

Penerbitan peraturan pelaksana itu, disebutkan, merupakan tindak lanjut atas Pasal 201 dan 205 UU 10/2016 tentang Pilkada, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022.

Dalam poin tuntutannya, para penggugat meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan Presiden melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana itu.

Dalam draf laporannya, para penggugat juga mencatat pelantikan kepala daerah di antaranya terbagi menjadi 7 Pj Gubernur, 16 Pj Walikota, dan 65 Pj Bupati terhitung mulai 12 Mei hingga 25 November 2022 yang akan dilakukan oleh Jokowi dan juga Tito.

Karena tidak memiliki dasar hukum, akhirnya para penggugat meminta juga agar pelantikan 88 Pj kepala daerah dinyatakan batal dan tidak sah.

sumber: rmol.id
Keterpilihan Anies Meroket Andi Sinulingga Jadi Ngerti Kenapa Blusukannya Dipersulit
01 December 2022
Keterpilihan Anies Meroket, Andi Sinulingga: Jadi Ngerti Kenapa Blusukannya Dipersulit
foto: Anies Baswedan (republika)


itoday - Tingkat keterpilihan Anies Baswedan terus meroket usai dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) RI oleh Partai Nasdem. Tingkat keterpilihan Anies terpantau lebih tinggi pada medio Oktober hingga November 2022.

Hasil ini tercatat dalam survei nasional tatap muka yang digelar lembaga survei Indikator yang dirilis secara virtual pada Kamis (1/12).

Menyikapi hal ini, Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, turut berkomentar atas hasil survei yang dibacakan langsung Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi.

"Melihat surveo Indikator ini, jadi ngerti kenapa Anies digangguin terus, difitnah, blusukannya ke tengah-tengah masyarakat dipersulit," tulis Andi melalui akun Twitter miliknya, Kamis (1/12).

Teranyar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh mencabut izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh untuk kegiatan jalan sehat dan panggung silaturahmi Anies Baswedan.

Kenaikan tingkat keterpilihan Anies, disebutkan Burhanuddin, pada bulan September tercatat 18,2 persen. Sementara pada survei bulan November mencapai 24,2 persen.

Sementara untuk Prabowo, pada bulan September tingkat keterpilihannya ada di angka 22,5 persen. Namun pada bulan November sebesar 17,9 persen.

Untuk keterpilihan Ganjar, di bulan September sebesar 30,2 persen. Sedangkan pada bulan November di angka 28,6 persen.

"Anies sebelum deklarasi konsisten di peringat ketiga. Tetapi antara Anies, Ganjar dan Pak Prabowo itu secara statistik tidak terlalu berbeda jauh Itu peta sebelum deklarasi," demikian Burhanuddin menambahkan.

Populasi dalam survei ini sebanyak 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah multistage random sampling.

sumber: rmol.id
Rizal Ramli Soeharto hingga SBY Turun Nggak Ribut Ini Kok Jokowi Premature Postpower Syndrome
30 November 2022
Rizal Ramli: Soeharto hingga SBY Turun Nggak Ribut, Ini Kok Jokowi Premature Postpower Syndrome?
foto: Rizal Ramli (rmol)


itoday - Transisi kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo terbilang unik dan tidak seperti para pendahulunya. Sebab, Jokowi terkesan sibuk untuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi penerusnya di 2024.

Dalam setiap kesempatan berbicara di hadapan publik, Jokowi tampak memberi klue tentang siapa yang dia dukung. Teranyar, dia menyindir tentang rambut putih dan wajah berkerut sebagai kriteria calon pemimpin nasional yang merakyat.

Tokoh senior DR. Rizal Ramli merasa aneh dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut. Sebab, mulai dari Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tanpa sibuk mempersiapkan siapa yang harus jadi penggantinya.

Gus Dur, sambungnya, malah sibuk dengan kunjungan ke luar negeri untuk membangun citra Indonesia.

“Pak Harto turun, nggak ribut menyiapkan penggantinya. Pak Habibie turun juga santai saja. Gus Dur turun tidak menyiapkan pengganti bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Mbak Mega turun santai aja. SBY turun juga tak gopoh-gopoh capresnya,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada redaksi, Rabu (30/11).

Sementara Jokowi, sambungnya, seperti orang yang sedang mengalami kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan kecenderungan menurunnya harga diri. Fenomena ini kerap disebut sebagai postpower syndrome.

“Ini kok Jokowi premature postpower syndrome,” tanyanya mengakhiri.

sumber: rmol.id
Soal Politik Rambut Putih Jubir Demokrat Jokowi Ini Presiden Bukan Komika
30 November 2022
Soal Politik Rambut Putih, Jubir Demokrat: Jokowi Ini Presiden, Bukan Komika
foto: Joko Widodo (antara)

itoday - Partai Demokrat menyoroti kode-kode politik Presiden Joko Widodo yang secara vulgar “mengendorse” salah satu figur mengarah pada kriteria fisik tertentu.

Menurut Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, ucapan kepala negara dinilai tidak etis lantaran menyoal pemimpin nasional hanya didasarkan pada fisik seseorang.

Lebih jauh daripada itu, Herzaky menyesalkan pernyataan tersebut dilontarkan oleh orang nomor satu di Indonesia.

“Kita tidak bisa menganggap Pak Jokowi soal politik rambut putih ini sekadar hiburan belaka atau kemasan. Jokowi ini Presiden, bukan komika (StandUp Comedian),” kata Herzaky saat menjadi narasumber dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “Politik Rambut Putih Jokowi” di Kopi Timur, Jakarta Timur, Rabu sore (30/11).

Di sisi lain, Herzaky menyebut bahwa secara kultur, presiden harusnya menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyatnya.

Sebab, segala ucapan Jokowi akan menjadi perbincangan rakyat mengenai pemimpin nasional yang hanya disandarkan pada fisik semata tanpa menyoal visi misinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan.

“Karena presiden di Indonesia, secara kultur, menjadi teladan itu kemudian diikuti oleh masyarakat. Seharusnya sebagai pemimpin harus berhati-hati. Setiap ucapan ada efeknya panjang,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL tersebut, Ketua Umum Ganjar Pranowo (GP) Mania, Emmanuel Ebenezer.

sumber: rmol.id
Izin Tempur ke Jokowi Benny Rhamdani Layak Dicopot dari BP2MI
30 November 2022
Izin Tempur ke Jokowi, Benny Rhamdani Layak Dicopot dari BP2MI
foto: Benny Ramdhani dan Joko Widodo (ist)


itoday - Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan dinilai sikap tidak layak sebagai pembantu Jokowi.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik tak selayaknya diutarakan relawan, terlebih sebagai pejabat publik.

"Benny seolah masih hidup di negara otoriter, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," demikian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/11).

Kata Jamiluddin, Benny saat ini berkiprah dalam negara demokrasi. Seharusnya, saat masalah proses penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog dan musyawarah.

Bagi mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, Benny nampaknya memang belum layak hidup di negara demokrasi. Benny seharusnya hidup di zaman Orba.

Pandangan Jamiluddin, sebagai pejabat publik, Benny tentu sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah. Orang seperti itu tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.

Analisa Jamiluddin, sosok seperti Benny tidak sejalan dengan semangat reformasi yang sudah terbangun di Indonesia hingga saat ini.

"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah," pungkasnya.

sumber: rmol.id