Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Di Balik Jeruji Habib Rizieq Dukung Agenda Reuni 212 di Patung Kuda
30 November 2021
Di Balik Jeruji Habib Rizieq Dukung Agenda Reuni 212 di Patung Kuda
foto: Habib Rizieq Shihab (rmol)


itoday - Dibalik jeruji, Habib Rizieq Shihab (HRS) dukung acara Reuni Akbar 212 pada Kamis (2/12) nanti diselenggarakan dengan cara aksi unjuk rasa turun ke jalan.

Dukungan ini disampaikan Habib Rizieq melalui tim kuasa hukumnya, Azis Yanuar yang mengatakan bahwa Habib Rizieq mendukung aspirasi masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi Undang Undang.

"Apalagi jika tidak anarkis, tidak hina pribadi orang, tidak ada agenda politik, dilakukan dengan tertib dan super damai serta dilakukan dengan santun dan ramah," ujar Azis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa petang (30/11).

Menurut Habib Rizieq, dijelaskan Azis, aksi damai merupakan bagian dari revolusi akhlak yang selama ini terus didengungkan Habib Rizieq sejak di Makkah, Arab Saudi.

"Aksi damai adalah bagian dari revolusi akhlak. Iya (Habib Rizieq) mendukung (aksi unjuk rasa)" kata Azis.

Sementara untuk tempatnya kata Azis, diserahkan kepada Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menjadi bagian dari panitia, apakah akan diselenggarakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat atau tempat lainnya.

"Soal tempat itu urusan PA 212 dan umat," pungkas Azis.

sumber: rmol.id
Slamet Maarif Reuni 212 Tetap Gelar Aksi di Kawasan Patung Kuda Baru Dilanjut ke Masjid Az Zikra Bogor
30 November 2021
Slamet Maarif: Reuni 212 Tetap Gelar Aksi di Kawasan Patung Kuda, Baru Dilanjut ke Masjid Az Zikra Bogor
foto: Slamet Maarif (rmol)


itoday - Massa yang akan mengikuti acara Reuni Akbar 212 pada Kamis (2/12) direncanakan bakal mengikuti aksi unjuk rasa terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Steering Commitee Reuni 212, Slamet Maarif menerangkan, aksi yang digelar bertajuk "Bela Ulama, Bela MUI dan Ganyang Koruptor". Rencanya, aksi akan digelar pada Pukul 08.00-11.00 WIB.

Keputusan tetap menggelar aksi, dijelaskan Slamet, diambil setelah memperhatikan situasi dan perkembangan yang ada, serta masukan dari ulama dan umat.

"Maka Reuni Alumni 212 tahun 2021 akan diadakan dalam bentuk Aksi Superdamai untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi UU nomor 9 Tahun 1998 di Kawasan Patung Kuda Jakarta," kata Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/11).

Slamet memastikan, pelaksanaan aksi akan berjalan dengan menjaga penerapan protokol kesehatan. Karena dia mengaku telah memberikan Surat Pemberitahuan ke Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin (29/11) sekitar pukul 14.00-14.50 WIB.

Setelah gelaran aksi, Slamet yang juga Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini menyebutkan, agenda selanjutnya adalah menggelar acara "Silaturahmi dan Dialog 100 Tokoh" sekitar pukul 12.30-15 30 WIB di Aula Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Silaturahim tersebut, kata Slamet, mengusung tema "Bersama mencari Solusi untuk keselamatan NKRI".

sumber: rmol.id
JumhurSyahganda Tuntut Presiden Rehabilitasi Nama Baiknya
27 November 2021
Jumhur-Syahganda, Tuntut Presiden Rehabilitasi Nama Baiknya
foto: Habib Rizieq Shihab dan Syahganda Nainggolan (syahganda)


itoday - Mantan terpidana kasus politik, DR Syahganda Nainggolan, mengatakan pihaknya menuntut kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi nama baiknya. Hal ini terkait terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945.

"Saya meminta Presiden Jokowi merehabilitasi nama saya. Apalagi saya telah ditangkap puluhan polisi pada 13 Oktober 2020 pukul 03.00 pagi dini hari atas tuduhan melakukan tindakan pidana membuat keonaran yang meresahkan masyarakat. Barang bukti penangkapan saya adalah pernyataan saya di tweeter yang mengutuk rencana UU Omnibus Law Ciptaker yang menyengsarakan buruh. Nah UU ini kini harus direvisi oleh putusan MK. Maka UU ini terbukti bermasalah. Untuk itu nama baik saya sekarang oleh negara harus direhabilitasi,'' kata Syahganda, yang kini tengah berada di Belanda kepada Republika.co.id, Jumat malam (26/11).

Syahganda menegaskan, seperti diketahui pengadilan Depok mengadilinya dan menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan atas tuduhan tersebut. Hal itu adalah melakukan perbuatan atau pemberitaan berlebihan atau kekurangan yang berpotensi menyebabkan kerusuhan.

''Sebelumnya jaksa menuntut saya untuk dipenjara selama 6 tahun. Kuasa hukum saya, Alkatiri SH dan saksi ahli Dr Margarito Kamis, SH, dalam persidangan itu pun sudah mengatakan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker itu bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. Nah, sekarang terbukti. Jadi apa salah saya kok sampai harus dihukum,'' tukasnya.

Syahganda selanjutnya mengatakan selain menuntut secara politik agar Jokowi merehabilitasi nama baiknya, dia meminta agar nama baik Mohammad Jumhur Hidayat dan Anton Permana juga direhabilitasi. "Hukuman kepada Jumhur harus dianulir dan direhabilitasi nama baiknya oleh negara. Demikian pula untuk terdakwa lainnya Anton Permana."

"Rehabilitasi nama baik ini adalah urusan politik moral. Sebab, memenjarakan orang yang membela tegaknya konstitusi merupakan kejahatan moral. Nama baik kami harus direhabilitasi sekarang,'' tegas Syahganda.

Senada dengan Syahganda, Jumhur Hidayat juga bersikap senada. Usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja, maka pihaknya menuntut Presiden Jokowi sebagai kepala negara merehabilitasi namanya. Sebab, apa yang ia cemaskan bahwa UU tersebut merugikan rakyat, diantaranya kaum buruh, kini sudah terbukti.

''Dahulu kami menyatakan UU Cipta Kerja menyengsarakan rakyat itu dianggap hoak dan kami dipenjara. Eh ternyata kini UU itu dianggap batal meski dengan bersyarat. Jadi apa salah kami ketika memprotes UU itu. Kami sudah terlanjur coreng moreng nama baiknya. Negara harus memulihkannya,'' kata Jumhur ketika dihubungi.

Jumhur menegaskan, sebagai imbas dari putusan MK maka kini kepada pihak yang dihukum akibat memprotes UU ini harus dipulihkan nama baiknya. Mereka yang tengah menjalankan hukuman harus diberi amnesti. Mereka yang masih menjalani proses hukum harus mendapat abolisi. Dan mereka yang sudah menjalankan hukuman harus direhabilitasi. Ini adalah kewajiban presiden selaku kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif,'' kata Jumhur Hidayat menandaskan.

sumber: republika.co.id
Hamdan Zoelva Imbau Pemerintah tak Lagi Buat Omnibus Law
27 November 2021
Hamdan Zoelva Imbau Pemerintah tak Lagi Buat Omnibus Law
foto: Hamdan Zoelva (republika)


itoday - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan, putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bermakna strategis. Pasalnya, putusan tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan undang-undang ke depannya.

"Putusan tersebut bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan. Putusan inilah pertama sekali dalam sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU," ujar Hamdan lewat keterangannya, Sabtu (27/11).

Ke depan, ia mengimbau pemerintah dan DPR tidak membuat undang-undang dengan metode omnibus law. Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja bersinggungan dengan regulasi lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

"Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU Cipta Kerja. Karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar Hamdan.

Pemerintah dan DPR juga dimintanya untuk tidak lagi membahas RUU tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius. Terutama untuk UU Cipta Kerja, semantara waktu pemerintah tak dapat mengambil kebijakan dengan undang-undang tersebut.

"Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat dan UU Cipta Kerja berlaku sementara, karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru," ujar Hamdan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengatakan, pihaknya bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember mendatang. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

"Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok, menyimak, mencermati keputusan MK," ujar Willy di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11).

Salah satu hasil raker tersebut akan berpotensi membentuk tim kerja bersama antara DPR dan pemerintah dalam perbaikan UU Cipta Kerja. Baleg dalam fungsi pengawasannya juga mengingatkan pemerintah untuk tidak dulu membuat aturan turunannya hingga perbaikan selesai.

"Jadi DPR tentu akan menjadikan ini catatan, jadi teman-teman ini suatu hal yang wajar saja. Kenapa? karena ini pengalaman pertama kita dalam membuat undang-undang berupa omnibus law," ujar Willy.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, DPR dan pemerintah akan menghadapi pekerjaan rumah besar dalam memperbaiki UU Cipta Kerja. Khusus bagi DPR, putusan MK menjadi bukti buruknya fungsi legislasi yang dijalankan lembaga tersebut.

"Keputusan MK yang memerintahkan revisi atas UU Ciptaker hanyalah bukti semrawutnya pembahasan legislasi di DPR. Nafsu ada kepentingan politik telah membenarkan banyak kekacauan prosedur dalam pembahasan," ujar Lucius saat dihubungi, Sabtu (27/11).

sumber: republika.co.id
Revolusi Mental di Kementerian ATRBPN Gagal Sofyan Djalil Disarankan Mundur
26 November 2021
Revolusi Mental di Kementerian ATR/BPN Gagal, Sofyan Djalil Disarankan Mundur
foto: Sofyan Djalil (rmol)


itoday - Maraknya mafia tanah memang belum dapat diatasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai, sehingga belum mampu teratasi.

Meskipun pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah, gratis untuk biaya pengurusan surat tanah. Hanya saja, para mafia tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dapat teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peluang bagi mafia tanah menjadi lebih besar karena internal ATR/BPN diinformasikan juga masih ada yang dapat diajak kerjasama oleh para mafia tanah. Celah ini benar-benar dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin.

Jamiluddin menegaskan, adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.

Atas dasar itu, sebagai konsekuensinya Menteri Sofyan Djalil harus mundur dan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN.

"Kalau tidak mundur, sebaiknya Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah," katanya.

sumber: rmol.id
Jokowi Harus Rehabilitasi Nama dan Beri Ganti Rugi pada Aktivis Pengkritik UU Cipta Kerja
26 November 2021
Jokowi Harus Rehabilitasi Nama dan Beri Ganti Rugi pada Aktivis Pengkritik UU Cipta Kerja
foto: Satyo Purwanto (rmol)


itoday - Pemerintahan Joko Widodo didesak segera merehabilitasi nama serta memberikan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap para aktivis yang dipenjara karena mengkritisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Desakan itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional.

Satyo menyatakan, pemerintah harus menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunan terkait UU Cipta Kerja.

Dalam pandangan Satyo, pemerintah sudah tidak lagi memiliki legal standing dalam melaksanakan UU Ciptaker tersebut.

"Lalu bagaimana dampak hukum yang sudah terjadi karena ngototnya pemerintah untuk mengesahkan UU 11 itu bagi para masyarakat yang sudah dipenjara?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/11).

Satyo pun membeberkan sejumlah nama para aktivis yang telah dirugikan seperti Syahganda Nainggolan, M. Jumhur Hidayat, Anton Permana.

Catatan Satyo, masih banyak lagi yang dipenjara berbulan-bulan serta kehilangan hak-haknya.

Satyo mendesak pemerintah harus merehabilitasi dan memberika ganti rugi baik secara materiil dan immateriil.

"Sebab mereka semua dituduhkan membuat keonaran ataupun menghasut sehingga terjadi demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja," tegas Satyo menutup.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menyalahi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga memerintahkan pada pembentuk UU Ciptaker dalam hal ini pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.

sumber: rmol.id