Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Novel Bamukmin Melepas Politik Identitas Sama Saja Komunisme
18 August 2022
Novel Bamukmin: Melepas Politik Identitas Sama Saja Komunisme
foto: Novel Bamukmin (rmol)


itoday - Semangat untuk menjauhkan politisasi agama serta politik identitas yang digaungkan Presiden Joko Widodo tak sepenuhnya diterima publik.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, apa yang Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI itu justru terkesan anti terhadap agama.

"Identitas Indonesia tidak pernah dilepaskan dari agama. Dengan melepaskan politik identitas, maka jelas mengarahnya menjadi antiagama atau komunisme," tegas Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/8).

Ia mengklaim, Indonesia berdiri atas semangat agama yang bergelora. Saat melawan penjajah di prakemerdekaan, bangsa Indonesia sulit disatukan tanpa adanya semangat itu.

Oleh karenanya, Novel menyebut lahirnya Indonesia adalah dari kepentingan politik agama yang otomatis menjadi lekat sebagai politik identitas.

"Negara ini merdeka atas dasar rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan sebagai landasannya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga jelas berdirinya negara ini atas semangat agama yang bergelora," tandas Novel Bamukmin.

sumber: rmol.id
Diingatkan Rocky Gerung Peta Kekaisaran Sambo Berbahaya Jika Tidak Diklarifikasi
18 August 2022
Diingatkan Rocky Gerung, “Peta Kekaisaran Sambo” Berbahaya Jika Tidak Diklarifikasi
foto: Ferdy Sambo (republika)


itoday - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk segera tampil ke publik dan menjelaskan maupun mengklarifikasi terkait beredarnya grafik "Kaisar Sambo dan Konsorsium 303"

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul "Serem! Beredar Grafik Lengkap Kekaisaran Dunia Gelap Ferdy Sambo" pada Kamis pagi (18/7).

"Saya dapat kiriman itu juga, dan membaca peta yang entah siapa yang membuat itu mapping tentang, sebut saja kekaisaran Sambo atau apa. Dan terlihat bahwa, keadaan belum bisa dikendalikan oleh Pak Sigit, itu bahayanya tuh. Dan semua asumsi nggak bisa diuji, semuanya tetap hipotetik," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (18/8).

Grafik yang menampilkan nama Sambo serta sejumlah nama anggota Polri perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya, serta ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan merupakan gambar yang membahayakan.

"Karena orang langsung percaya, karena menganggap tidak ada keterangan yang bisa dipercaya. Maka peta-peta semacam itu, gambar, video, grafik akhirnya masuk di dalam, masuk sebagai faktor, atau alat analisis terhadap keadaan kepolisian," kata Rocky.

Fungsi kepolisian sendiri menurut Rocky, membaca semua kemungkinan untuk menerapkan SOP. Salah satunya terkait dengan grafik "Kekaisaran Sambo, Konsorsium 303" yang beredar di masyarakat.

"Nah sekarang orang membayangkan, ini SOP siapa nih yang disebut gambar tadi itu. Dari Sambo terus keluar ke mana-mana itu. Apakah Sambo sekuat itu untuk mengatur aparat sampai ke bawah? Itu pertanyaan pertama. Kalau Sambo kuat, lalu mekanismenya apa, itu mekanisme pelaporan atau sekadar mekanisme uang itu. Apakah komando itu juga berhimpit dengan tebalnya amplop?" jelas Rocky.

Melihat beberapa peristiwa belakangan di tubuh internal Polri kata Rocky, membuat publik menginginkan agar terjadinya reformasi di internal Polri.

"Tetapi kita mesti ambil poin-poin positif, bahwa publik men-share itu dalam upaya untuk mempercepat proses-proses mitigasi kekacauan di Polri sendiri kan. Nah kita tunggu Jenderal Sigit itu mengklarifikasi, ini apa yang beredar di situ. Kalau enggak itu bahaya betul itu, banyak nama di situ ditaruh dalam peta yang seolah-olah dibuat untuk meminta perhatian publik yang lebih besar. Tetapi klarifikasi tetap diperlukan, itu masalahnya tuh," pungkas Rocky.

sumber: rmol.id
Divonis Enam Bulan 15 Hari Habib Bahar bin Smith Langsung Bebas
16 August 2022
Divonis Enam Bulan 15 Hari, Habib Bahar bin Smith Langsung Bebas
foto: Habib Bahar bin Smith (republika)


itoday - Habib Bahar bin Smith langsung bebas usai divonis enam bulan 15 hari penjara di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (16/8/2022). Hal itu lantaran Bahar ketika diperiksa penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) pada Senin (3/1/2022) malam WIB, langsung ditahan saat itu juga. Dengan vonis begitu, Bahar bisa menghirup udara bebas, karena sudah menjalani masa hukuman melebihi vonis hakim.

Di sela menuju kendaraan tahanan, Bahar menyampaikan, putusan majelis hakim kepadanya bisa membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat. Hal itu terkait masih terdapat keadilan di Indonesia "Putusan ini menjadi awal bangkitnya lagi kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa masih ada keadilan di Indonesia," ujarnya di halaman PN Bandung, Selasa.

Saat berada di mobil tahanan, ia pun menyempatkan menyapa jemaah yang hadir di pengadilan. Dia sebelumnya sempat mendapat banyak pelukan dari para jemaah dan lainnya atas vonis uang dibacakan hakim Dodong Rusdani. Dia pun berpesan kepada para jamaahnya untuk pulang dengan tertib dan aman.

Ketua majelis hakim Dodong Rusdani menegaskan, putusan yang ditetapkan tidak terpengaruh intervensi siapapun. Ia mengatakan apabila salah maka akan dinyatakan bersalah dan jika benar akan dinyatakan benar. "Tidak ada pengaruh apapun yang benar, benar yang salah, salah," katanya.

Dalam vonis yang diputuskan, Habib Bahar dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan primer dan subsider tentang menyebarkan berita bohong. Namun ia dinyatakan bersalah atas dakwaan lebih subsider karena menyebarkan berita tidak pasti yang berpotensi menyebabkan keonaran di masyarakat.

Vonis majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai Suharja. JPU pun masih pikir-pikir atas vonis yang diputuskan majelis kami. "Piki-pikir majelis hakim," kata Suharja.

sumber: republika.co.id
SBY Absen Sidang Tahunan MPR RI Ini Alasannya
16 August 2022
SBY Absen Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya
foto: Susilo Bambang Yudhoyono (rmol)


itoday - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri acara Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, pada hari ini Selasa (16/8).

Lazimnya, semua mantan presiden dan wakil presiden menjadi tamu undangan dan menghadiri Sidang Tahunan di Gedung Nusantara.

Namun SBY absen lantaran dia masih berada di negeri jiran, Malaysia.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Selasa (16/8).

“Otw Malaysia 14 hingga 18 Agustus, menghadiri pidato SBY di depan civitas Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sultan Selangor, upacara 17 Agustus di KBRI dan pertandingan persahabatan voli Lavani vs tim Malaysia,” kata Andi Arief.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI akan dimulai 09.30 WIB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia.

Selain itu, presiden juga akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya.

sumber: rmol.id
Kritik Puan di Depan Jokowi Pembangunan Nasional hanya dari Proyek ke Proyek
16 August 2022
Kritik Puan di Depan Jokowi: Pembangunan Nasional hanya dari Proyek ke Proyek
foto: Joko Widodo dan Puan Maharani (rmol)


itoday - Pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah dinilai hanya dari proyek ke proyek.

Kritikan tajam tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sidang tahunan MPR RI yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Puan mengatakan, politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan tidak hanya fisik, akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa.

"Politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan?” tegas Puan.

Pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan bertahap dirumuskan dalam undang-undang, yaitu UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Namun demikian, keberadaan UU tersebut dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh belum optimal. Bahkan menurut Puan, setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing.

"Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah. Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek,” kritiknya.

Puan berharap, politik pembangunan ke depan dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.

Selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia.

"Kemudian pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Jadi Justice Collaborator LPSK Jamin Kondisi Bharada E Aman di Rutan Bareskim Polri
15 August 2022
Jadi Justice Collaborator, LPSK Jamin Kondisi Bharada E Aman di Rutan Bareskim Polri
foto: Bharada E (suara)


itoday - Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan kepada Bharada E atau Bharada Richard Eliezer terkait kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Hal ini dilakukan setelah Bharada E menegaskan diri menjadi Justice Collaborator. Lalu bagaimana kondisi Bharada E saat ini?

"Sejauh ini kondisi Bharada E aman di tempat (Rutan Bareskrim Polri) saat ini," Jelas Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (14/8/2022).

Ia juga memastikan kondisi salah satu mantan ajudan Ferdy Sambo ini aman dan baik-baik saja selama berada di tahanan Bareskrim Polri. Tim dari LPSK juga telah dikerahkan guna memantau kondisi Bharada E di Bareskrim Polri selama di tahanan.

"Intinya kami sedang koordinasi intens dengan Bareskrim Polri terkait dengan perlindungan fisik Bharada E," ujarnya.

LPSK saat ini juga telah memberikan perlindungan atau status Justice Collaborator terhadap Bharada E sejak Jumat, 12 Agustus 2022.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akhirnya menyetujui memberikan perlindungan darurat terhadap Bharada E.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memastikan pihaknya setuju memberikan perlindungan darurat pasca melakukan asesment di Bareskrim Polri.

Adapun tindakan assesmen tersebut dilakukan pasca pengajuan Justice Collaborator (JC) oleh kuasa hukum Bharada E pada Senin (8/8/2022) ke kantor LPSK.

Soal perlindungan darurat itu, keputusannya diambil sejak kunjungan dua pimpinannya, Edwin Partogi Pasaribu dan Achmadi ke Bareskrim Mabes Polri guna menemui langsung Bharada E alias Richard Eliezer.

"Ya ketemu (Bharada E) dan kita sudah lakukan asesmen sekaligus pada sore menjelang malam tadilah,” ucap Hasto kepada wartawan, Jumat (12/8/2022) lalu.

“Pimpinan sudah memutuskan setuju untuk perlindungan darurat kepada Bharada E," sambungnya.

sumber: suara.com