Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Beda Aturan Perjalanan Udara Luar dan Jawa-Bali, Alvin Lie: Berpotensi Gerus Sila 3 Pancasila

Politik
Beda Aturan Perjalanan Udara Luar dan Jawa-Bali, Alvin Lie: Berpotensi Gerus Sila 3 Pancasila 1
foto: ilustrasi (merdeka)


itoday - "Peraturan yang bedakan syarat perjalanan udara antara Jawa-Bali dengan Luar Jawa-Bali berpotensi memperuncing perbedaan Jawa vs Luar Jawa Berpotensi menggerus "Persatuan Indonesia"- Sila ke-3," penegasan ini disampaikan pengamat penerbangan yang juga anggota Komisi Ombudsman Indonesia Alvin Lia melalui akun Twitter @alvinlie21.

Alvin membandingkan adendum ke-2 SE 21/2021 Satgas Covid 19. Di mana, pengguna transportasi udara di luar Jawa-Bali boleh menggunakan tes antigen atau PCR, sementara Jawa-Bali tetap wajib PCR.

"Addendum ke-2 SE 21/ 2021 Satgas COVID-19. Pengguna transportasi udara di luar Jawa-Bali boleh gunakan Tes Antigen atau PCR. Jawa-Bali tetap wajib PCR," tulis @alvinlie21.

Tak hanya itu, Alvin juga menyoal masa berlaku hasil PCR untuk jangka waktu 3 hari. "Hasil PCR berlaku 3 hari. Seakan 3 hari setelah tes kita kebal COVID-19.
Apakah ada kajian ilmiah yang dukung "masa berlaku" kondisi kesehatan seseorang pasca tes PCR/ Antigen? Paling efektif adalah setelah tes, lalu langsung masuk pesawat/KA/Bus. Tidak ada peluang beredar dan terinfeksi," beber @alvinlie21.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pilot Garuda (APG) menolak kebijakan pemerintah yang mewajibkan calon penumpang pesawat untuk melampirkan hasil negatif Covid-19 dari tes PCR. Kebijakan yang dimaksud adalah Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali beserta Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan COVID19 Nomor 21 Tahun 2021 dan SE Kementrian Perhubungan Nomor 88 tahun 2021.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda Donny Kusmanagri menjelaskan, APG mengapresiasi pencapaian Pemerintah yang berhasil menekan angka penularan Covid-19. APG juga sangat mendukung upaya Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 dengan adanya program vaksinasi dari penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) terutama terhadap pelaku perjalanan dalam negeri.

"Namun penerapan aturan wajib PCR sangat kami sayangkan mengingat pemulihan ekonomi dari sektor transportasi udara dan pariwisata dalam dua bulan terakhir sudah menunjukkan proses membaik yang cukup signifikan," tutur Donny, seperti dikutip merdeka (26/10/2012).

red/frd
Politik Beda Aturan Perjalanan Udara Luar dan Jawa-Bali, Alvin Lie: Berpotensi Gerus Sila 3 Pancasila