Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Belum DPO, Laskar FPI Sudah Dikuntit? Praktisi Hukum: Ini Pelanggaran Hukum!

Politik
Belum DPO, Laskar FPI Sudah Dikuntit? Praktisi Hukum: Ini Pelanggaran Hukum! 1
foto: Olah TKP Pembunuhan Laskar FPI (suara)


itoday - Pada dakwaan sidang perdana kasus pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) (19/10/2021), jaksa mengatakan ada tiga surat perintah dari Polda Metro Jaya untuk menginteli, membuntuti, serta mengantasisipasi aksi-aksi Habib Rizieq Shihab.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Zet Todung Allo, dikatakan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorello menerima surat perintah pertama, terkait pelaporan atas informasi, R/LI/20/XII/2020/Subdit III/Resmob. Surat perintah tertanggal 5 Desember 2020 itu isinya tentang antisipasi rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang dan menggruduk, serta kepung Mapolda Metro Jaya.

Surat perintah kedua, SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob. SP yang juga ditandatangani 5 Desember 2020 itu terkait dengan tindakan kepolisian atas informasi patroli siber Polri tentang rencana turun ke jalan jutaan massa pendukung Habib Rizieq.

Sedangkan SP ketiga, SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, yang berisi tindakan kepolisian yang sama seperti pada surat perintah kedua. Dalam melaksanakan tiga surat perintah tersebut, Briptu Fikri Ramadhan bersama Ipda Yusmin Ohorello membentuk tim yang beranggotan lima personel Resmob lainnya.

Praktisi hukum Dusri Mulyadi menyesalkan adanya surat perintah “penguntitan” tersebut, mengingat korban Laskar FPI belum ditetapkan sebagai DPO.

“Seseorang yang belum ditetapkan sebagai DPO. Tapi sudah dikuntit. Ini pelanggaran hukum,” tegas Dusri di akun Twitter @dusrimulya mengomentari tulisan bertajuk “Terungkap, Tiga Regu Dibentuk sebelum Malam Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizieq”.

Sebelumnya Dusri menyorot penggunaan peluru tajam dalam aksi pembunuhan Laskar FPI di KM 50 tol Japek. Menurut jaksa Tadung, dari hasil rekam visum yang diterbitkan dokter forensik RS Sukamto, pada 11 Desember 2020, terdapat tiga peluru tajam kaliber 9 milimeter (mm) di tubuh Andi Oktiawan.

Menurut Dusri, sesuai aturan sebagai non combatan Polri hanya boleh menggunakan peluru tumpul. Tugas Polri hanya melumpuhkan bukan mematikan seperti TNI.

"Menggunakan Peluru Tajam". Gokil..Polri perlu dikoreksi karena jelas sesuai aturan, Non Combatan itu tidak boleh menggunakan peluru tajam..sebagai Non Combatan Polri hanya boleh gunakan peluru tumpul. Karena tugas Polri hanya melumpuhkan, bukan mematikan seperti TNI,” beber @dusrimulya.

Dusri juga membeberkan ketentuan Inpres 9/1976. “Dalam Inpres No. 9 Tahun 1976 juga diatur bahwa peluru untuk Non Militer itu adalah di bawah 5,56 mm. Kok ini di tubuh korban ditemukan peluru kaliber 9mm? Kacau ini Polri pakai peluru standar TNI..untuk apa coba?,” jelas @dusrimulya.

Sidang kasus Unlawful Killing Laskar FPI akan kembali berlangsung pada Selasa (26/10/2021) pekan depan. Agenda sidang akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rencananya JPU akan menghadirkan 8 saksi fakta dan 15 saksi ahli.

Red/frd
Politik Belum DPO, Laskar FPI Sudah Dikuntit? Praktisi Hukum: Ini Pelanggaran Hukum!