Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Eks Pangdam I/Bukit Barisan: Geruduk Habib Bahar, Danrem 061 Tabrak 4 UU Sekaligus!

Politik
Eks Pangdam I/Bukit Barisan: Geruduk Habib Bahar, Danrem 061 Tabrak 4 UU Sekaligus! 1
foto: Mayjen (Purn) Tri Tamtomo (ahmadsanusi-itoday.co.id)


itoday - “Tolong! Kemanunggalan TNI-Polri-Rakyat jangan dikotori oleh aksi oknum TNI yang mempunyai niat ‘terselubung’. Kalau sudah bicara oknum prajurit, institusi TNI jangan dibawa-bawa. Itu tindakan oknum yang salah. Tidak paham aturan, tetapi reaktif”

Penegasan itu disampaikan mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo menyikapi video viral yang menyuguhkan perdebatan tokoh agama Habib Bahar bin Smith dengan Danrem 061/Suryakencana Brigjen TNI Achmad Fauzi di kediaman Habib Bahar (31/12/2021).

“Sebagai mantan prajurit, saya mohon dengan hormat kepada masyarakat, jujur bahwa ini adalah tindakan perorangan. Bukan institusi TNI, bukan perintah dari institusi. Tetapi, ini adalah ketidakpahaman terhadap aturan yang berlaku, sehingga yang bersangkutan terlalu reaktif. Ini salah! Saya minta maaf kepada masyarakat, selaku mantan prajurit, saya prihatin,” tegas Tri Tamtomo kepada itoday (05/01/2022).

Tri Tamtomo, sebagai mantan prajurit mengaku terpanggil untuk mendudukkan persoalan itu berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, agar tidak timbul konotasi bahwa secara umum institusi bertanggungjawab atas tindakan Danrem 061.

Jika dirunut ke belakang, menurut Tri Tamtomo, reaksi Habib Bahar dilatarbelakangi beberapa pernyataan yang dilemparkan KSAD Jenderal Dudung Abdurahman. Di antaranya pernyataan Dudung agar merangkul KKB Papua sebagai saudara, dan terakhir soal diskusi Jenderal Dudung dengan presenter Deddy Corbuzier yang menyentuh aspek kultural anak bangsa.

Sementara di sisi lain, Danrem 061 sebagai penguasa teritorial wilayah Bogor menyampaikan hal yang berbeda. Danrem 061 menyebut Habib Bahar melakukan ceramah agama yang menyinggung persatuan dan kesatuan bangsa dan memprovokasi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Danrem 061 juga meminta Habib Bahar untuk tidak menyinggung institusi TNI.

Sementara yang terjadi di lapangan, kata Tri Tamtomo, aksi Danrem 061 itu mendapatkan cibiran dari warga masyarakat umum. Cibiran ini bernada negatif dan merugikan seluruh prajurit TNI secara umum.

“Hal itu terjadi karena miskomunikasi, Danrem 061 mengedepankan loyalitas tegak lurus ke atas tapi salah, sedangkan Habib Bahar ingin melakukan klarifikasi. Bahwa politik tentara adalah politk negara. Prajurit harus loyal kepada negara, bukan kepada oknum pemerintahan. Ini amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman,” tegas Tri Tamtomo.

Soal ultimatum Danrem 061 yang akan membubarkan ceramah Habib Bahar, Tri Tamtomo memberikan catatan. Sesuai UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara, pasal 13-16, pelaksana tugas teknis di lapangan yang memiliki kewenangan adalah Polri. Melalui Forkominda, yang dipimpin oleh Bupati, Bupati, akan menelaah apakah persoalan itu sudah mengganggu dan menimbulkan keresahan umum, serta cenderung memecah belah bangsa.

“Jadi yang maju pertama adalah Kesbangpol dibantu Polri (Polres). Kodim memonitor untuk pembinaan ruang. Jadi kalau ujug-ujug geruduk seperti itu, itu jelas salah kapling,” tegas Tri Tamtomo.



Tabrak 4 Undang Undang

Secara khusus Tri Tamtomo mengingatkan, agar prajurit TNI tidak menabrak rambu-rambu yang ada. “Di sini harus ada kesadaran dari prajurit di lapangan. Danrem 061 sebagai penguasa wilayah teritorial di Bogor supaya paham, bahwa apa yang dilakukan tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena rambu-rambu yang ada ditubruk. Bahwa jangan sampai kita mengikuti anutan emosional pribadi karena ingin mendapatkan pujian, kita menabrak norma yang berlaku. Loyalitas kita adalah tegak lurus ke atas dalam rangka negara bangsa,” urai Tri Tamtomo.

Mantan pengajar utama Lemhanas ini membeberkan 4 undang undang dan 1 Permendagri untuk membedah tindakan Danrem 061 yang dimaksud. Yakni, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, bunyi UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU/PRP 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, dan Permendagri 11/2006 tentang Kominda.

“Danrem 061 mungkin hanya membaca UU 34/2004 tentang TNI. Bicara pasal 7 sampai pasal 10. Tapi jangan lupa, yang bersangkutan menyatakan sebagai penguasa wilayah. Tolong baca UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” tegas Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, jika bicara pemerintah daerah, di propinsi ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), yakni Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajari, Kajati dan pedukung lain. Sedangkan di Kabupaten/Kota, ada SKPD (Satuan Kerja Pimpinan Daerah), yang anggotanya adalah bupati/walikota, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD. “Di mana posisi Danrem? Dia selaku SKPD plus. Jadi tidak fungsional melekat sebenarnya. Dia hanya diberi tanggungjwab sesuai komando untuk membawahi beberapa wilayah Kodim,” tegas Tri Tamtomo.

Kedua, Danrem 061 melanggar UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Alasannya, yang bertugas secara fungsional di wilayah kabupaten adalah bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Danrem sebagai tambahan (plus).

“Dia lupa membaca UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Dari UU ini keluar aturan turunan Perpres 90/2012 tentang BIN dan BINDA. Terkait ini, kejadian itu terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Yang kebetulan beliau bertugas di wilayah Bogor,dan Habib Bahar berdomisili di Bogor. Kalau bicara Forkominda, itu di wilayah Kabupaten Bogor yang fungsional adalah Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan plus-nya Danrem,” urai Tri Tamtomo.

Ketiga, menurut Tri Tamtomo, Danrem 061 tidak membaca UU/PRP 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. “Di sini Danrem 061 harus melihat bahwa ekskalasi aman, rawan, gawat, krisis. Ini penanggungjawabnya sudah diatur. Pada kejadian ini, pada tanggal 31 Desember 2021 adalah dalam kondisi aman. Semua gatra berjalan normal. Gatra kehidupan berjalan normal, pemerintahan berjalan normal, tetapi Danrem masuk! Harusnya di sini yang membantu bupati adalah Kapolres, dan Dandim masuk. Kendali wilayah adalah Bupati Bogor. Mungkin Danrem lupa, pada kondisi aman semua mengerucut kepada Bupati. Bupati harus diajak bicara,” beber Tri Tamtomo.

Selanjutnya keempat, Tri Tamtomo meminta Danrem 061 harus paham bunyi UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara. “Di pasal 13,14,15, dan 16, yang dilakukan prajurit TNI di wilayah Bogor tersebut itu menjadi domain dari Polri,” tegas Tri Tamtomo.

Terakhir, aksi Danrem 061 bersinggungan dengan Permendagri 11/2006 tentang Kominda. “Dalam hal ini, Danrem juga harus tahu, bahwa Kemendagri juga mengeluarkan Permendagri 16/2012 tentang Kominda, komunikasi intelijen daerah. Yang unsurnya dari Pemda, bupati/walikota sebagai ketua, terus sampai dengan sekretaris. Ketuanya adalah Kabinda setempat, Wakabinda, itu dari kepolisian. Dan lain sebagainya. Yang mambahas masalah astagatra yang berada di wilayah itu,” papar Tri Tamtomo.

Berdasarkan telaah 4 Undang Undang dan 1 Kemendagri tersebut Tri Tamtomo menyampaikan lima point kesimpulan. Pertama, prajurit penguasa teritorial di wilayah itu kurang melaksanakan K3I ke samping, ke bawah dan ke atas. “Kedua, Danrem 061 melakukan pendekatan yang salah. Harusnya pendekatan manusiawi, bukan pendekatan kekuasaan,” sambung Tri Tamtomo.

“Ketiga, pernyataan Habib Bahar sebagai anak bangsa secara keseluruhan adalah mengkoreksi tindakan prajurit TNI yang memang harus dikoreksi. Keempat, ini bukan situasi merah. Tidak boleh ada diskresi di sini,” lanjut Tri Tamtomo.

Terakhir, Tri Tamtomo memastikan bahwa hal itu bukan merupakan tugas dan tanggungjawab Danrem 061/Suryakencana. “Harus paham akan tugasnya. Dengan kemampuan teritorial yang disandang, Danrem harus menyiapkan strategi agar menjadi ruang alat juang yang tangguh dalam menyiapkan cegah tangkal dini terhadap segara ancaman. Intinya, dalam hal seperti ini jangan mencederai rakyat,” pungkas Tri Tamtomo.

video wawancara lengkap dengan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo klik link ini:


Red
Politik Eks Pangdam I/Bukit Barisan: Geruduk Habib Bahar, Danrem 061 Tabrak 4 UU Sekaligus!