Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Jenderal TNI Pensiun 60 Tahun, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Tarik Gerbong Kroni!

Politik
Jenderal TNI Pensiun 60 Tahun, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Tarik Gerbong Kroni! 1
foto: Mayjen (Purn) Tri Tamtomo (ahmad sanusi - itoday)


itoday - Dorongan untuk merevisi UU 34/2004 tentang TNI, terkait batas usia anggota TNI, semakin menguat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi UU TNI yang menyoal Pasal 53 dan Pasal 71, tentang usia pensiun personel TNI.

Di satu sisi, kalangan anggota Komisi I DPR RI mendukung perubahan batas usia prajurit TNI hingga umur 60 tahun. Bahkan, diungkapkan bahwa masa pensiun anggota TNI masuk dalam rivisi UU TNI yang menjadi prolegnas 2020-2024.

Gayung bersambut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah meminta MK untuk memutuskan permohonan uji materi UU TNI soal masa pensiun prajurit itu secara bijaksana dan seadil-adilnya.

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (purn) Tri Tamtomo mengingatkan, perubahan batas usia pensiun TNI tidak ditarik-tarik pada masalah politik atau kepentingan jangka pendek Pemilu 2024.

“Tahun 2024 akan ada perhelatan Pemilu dan Pilpres. Prajurit TNI pun digadang-gadang masuk bursa. Jika perpanjangan usia pensiun TNI itu terwujud, jangan sampai ini terbangun kroni. Saling melindungi, bergebetan ke atas. Ini tidak bagus. Karena sistem yang sudah dibangun jadi salah,” tegas Tri Tamtomo kepada itoday (17/02/2022).

Mantan anggota Komisi I DPR RI ini kembali mengingatkan pernyataan Mensesneg Pratikno saat menyerahkan Surpres Presiden Joko Widodo soal Panglima TNI di Gedung DPR (03/11/2021). Pratikno sempat menyatakan bahwa tidak masalah masa tugas Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tersisa satu tahun. Andika akan pensiun pada 1 Desember 2022.

“Jika bicara kepentingan jangka pendek, jangan lupa, Mensesneg pernah bicara, bahwa di akhir tahun 2022 akan ada pergantian Panglima TNI. Katanya, bisa beralih jabatan itu ke matra lain. Ini ditunggu. Kita harus sensitif menghadapi ini,” beber Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo menegaskan, soal perpanjangan usia pensiun TNI harus memperhitungkan pendekatan jangka sedang dan jangka panjang. Perhitungan ‘jangka sedang’ akan terkait dengan postur TNI. Dalam hal ini menyangkut organisasi, kemampuan, gelar, teknologi sampai dengan anggaran.

“Dengan melihat postur orgnasisasi yang ada, apakah gelar yang ada telah sesuai? Apakah batas usia 60 tahun berlaku untuk seluruh strata prajurit? Ini akan menjadi belah ketupat kalau dipaksakan. Karena antara unsur pelaksana sampai dengan pimpinan di TNI berbentuk ‘datar’ secara keseluruhannya. Ini berkaitan dengan masalah kesulitan negara dalam rangka memberikan penganggaran,” kata Tri Tamtomo.

Saat ini, menurut Tri Tamtomo, pengusul ataupun pendukung perpanjangan usia pensiun TNI harus mempertimbangkan hal-hal yang sedang berkembang. Banyak hal-hal sensitif yang sedang dihadapi negara dan pemerintah. Antara lain: isu soal Ibu Kota Negara (IKN), jaminan kesejahteraan hari tua, lonjakan kasus Covid 19, demam berdarah, penanganan Papua dan Papua Barat.

Menurut Tri Tamtomo, jika perpanjangan usia pensiun TNI itu sebagai tujuan jangka panjang demi profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, tidak akan menjadi masalah.

“Jika untuk jangka panjang, demi kesejahteraan prajurit, tidak ada masalah. Tapi apakah mulai Prada sampai Jenderal bintang empat semua 60 tahun? Tentu harus ada pengecualian. Tidak bisa digebyah uyah, semuanya rata 60-62 tahun,” tegas Tri Tamtomo.

Dalam hal batas usia pensiun prajurit, tentunya ada faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan saat pasal 53 dan Pasal 71 UU TNI dirumuskan.

Tri Tamtomo menyebut tiga faktor melekat yang harus menjadi pertimbangan batas usia pensiun TNI. Yakni, usia produktif, alih jabatan, dan faktor alami (fisik non fisik).

“Untuk mendapatkan perpanjangan usia, tentu seluruh prajurit harus menghitung tiga faktor yang melekat. Apakah kalau pensiun dinaikkan jadi 60 tahun atau lebih, masih produktif? Apakah gerbong alih tugas, alih jabatan tidak terganggu? Kemudian faktor alami, terkait fisik non fisik. Di dalamnya ada moril, kesehatan fisik sampai kesehatan kejiwaan. Apakah ini sudah diperhitungkan?,” jelas Tri Tamtomo.

Wawancara lengkap dengan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo klik di sini:


Jati Diri TNI

Di kalangan anggota Komisi I DPR RI, usia pensiun perwira tinggi di atas 60 tahun masih dianggap layak. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono membandingkan usia pensiuan perwira tinggi di Amerika Serikat. Dave Laksono menegaskan, perwira tinggi pertahanan di AS masih dianggap mampu menjalankan tugasnya meskipun sudah berusia di atas 60 tahun.

Menanggapi pendapat Dave Laksono, Tri Tamtomo menegaskan, bahwa tidak bisa disamakan antara Indonesia dengan AS, karena dari sisi geopolitik dan geostrategi berbeda.

“Kita harus berangkat dengan kekinian yang kita miliki sendiri. Belum tentu yang kita ikuti di negara Barat, pas dengan kita sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah lupa pada jasmerah. Jangan remehkan sejarah, mulai dari era Jenderal Sudirman sampai dengan hari ini. Ini harus kita lihat,” bantah Tri Tamtomo.

Mantan sekretaris Lemhanas ini pun mengutip penegasan sesepuh Angkatan Darat, Jenderal Besar AH Nasution.

“Mari kita renungkan amanat Jenderal Besar AH Nasution pada 11 november 1958. Pertama, TNI adalah alat perjuangan rakyat. Kedua, TNI bukan sebagai alat pemerintah, sebagaimana yang berlaku di negara Barat. Ketiga, TNI juga bukan sebagai alat suatu partai, sebagaimana yang ditentukan oleh negara-negara beraliran komunis,” jelas Tri Tamtomo.

Tak hanya itu, Tri Tamtomo menegaskan, organisasi militer Indonesia dibentuk mengacu pada struktur organisasi dan menejemen militer yang baku. Di mana organisasi TNI disusun berbentuk piramidal.

“Organisasi TNI itu bukan balok. Bukan lepet. Tetapi piramidal, semakin ke atas semakin mengerucut. Karena di sini adalah selektivitas, yang parameternya ada sendiri. Yang paling bawah tamtama, yang paling tinggi pati (perwira tinggi). Jika ini diabaikan, nanti organisasi TNI seperti belah ketupat. Bebeg!” tegas Tri Tamtomo.

Secara tegas Tri Tamtomo menyatakan, jika masa pensiun anggota TNI diperpanjang, paling ideal untuk tamtama dan bintara. Pertimbangannya, jika perpanjangan berlaku untuk semua jenjang kepangkatan, gerbong yang berkaitan dengan sisbinpers, sisbinkarier, bina organisasi akan terganggu.

“Sebaiknyak, apa yang sudah piramidal seperti ini tetap berlangsung. Yang dapat pengecualian adalah temen-temen dari tamtama dan bintara. Dari 53 tahun menjadi 55 tahun. Cukup sejahtera. Yang 58 tahun dipatok saja, cukup di situ. Perwira pertama sampai Pati harus paham. Kita bukan negara Barat. Jika semua kepangkatan disamakan, gerbong akan tersumbat. Bisa ditarik-tarik masuk ke kancah politik. Ini agak repot,” tegas Tri Tamtomo.

Dwifungsi ABRI

Tak dipungkiri, selain soal batas usia, isu revisi UU TNI ini diikuti dengan usulan untuk mengkaryakan anggota TNI di lembaga, kementerian dan instansi lain.

Dalam hal ini Tri Tamtomo menegaskan bahwa jika “pengkaryaan” pati atau pamen TNI dipaksakan dikhawatirkan rantai komando militer akan mempengaruhi. Sehingga, dapat ditarik-tarik untuk kepentingan kelompok dan golongan.

“Pasca reformasi, jangan pernah lupa civil society di atas segalanya. Kalau dipaksakan masuk kekaryaan, rantai komando militer dikhawatirkan akan mempengaruhi, sehingga dapat ditarik-tarik untuk kepentingan kelompok dan golongan. Ini yang berbahaya,” tegas Tri Tamtomo.

Secara khusus Tri Tamtomo mengingatkan kepada prajurit agar tidak mengkhianati tuntutan Reformasi 1998. Di mana, tuntutan reformasi salah satunya adalah Dwifungsi ABRI harus dibubarkan.

“Saya perlu mengingatkan kepada pada temen-temen prajurit. Ingat tuntutan Reformasi 98, jangan dikhianati. Karena ada traumatik yang luar biasa pada pemerintahan Orde Baru. Tuntutan dari reformasi salah satunya Dwifungsi ABRI harus dibubarkan. Kita harus konsekuen. Ini merupakan kesepakatan nasional. Kalau ingin diubah, harus minta pandangan dari masyarakat umum. Ini bukan kewenangan dari legislator. Ini kesepakatan nasional jangan dikhianati. Jangan dikangkangi. Kenapa waktu itu rakyat menuntut Dwifungis ABRI dibubarkan? Supaya ABRI (di dalamnya TNI dan Polri) fokus dan konsen pada tugas pokoknya. Jadi bukan keinginan golongan dan kelompok tertentu. Ini kesepakatan bangsa,” beber Tri Tamtomo.

Sebagai penutup, Tri Tamtomo juga meminta prajurit TNI mengingat kembali paradigma baru TNI Abad 21. Yakni soal redifinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tolong, ingat paradigma baru TNI abad 21, yang sudah dibuat dan sudah beredar, harus dibaca. Ngaca lah di sini. Jangan lupa, jangan mau diiming-imingi tetapi kita terpeleset. Ingat, TNI adalah anak kandung bangsa dan negara. Yang harus bersama-sama masyarakat mengawal bangsa ini dengan baik dan benar,” pungkas Tri Tamtomo.

Red - Frd
Politik Jenderal TNI Pensiun 60 Tahun, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Tarik Gerbong Kroni!