Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Mensesneg: Pasca Andika, Panglima TNI Bisa dari AL! Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Asal Ngomong

Politik
Mensesneg: Pasca Andika, Panglima TNI Bisa dari AL! Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Asal Ngomong 1
foto: Tri Tamtomo (Ahmad Sanusi - itoday)


itoday - Jenderal Andika Perkasa telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI, di Istana Negara (17/11/2021). Menantu Jenderal (purn) AM Hendropriyono itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Berbagai isu mengiringi dipilihnya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Salah satunya adalah wacana untuk memperpanjang durasi usia jabatan Jenderal Andika Perkasa hingga 2024, mengingat, usia Jenderal Andika akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Sedangkan UU TNI (UU 34/2004) menyebutkan bahwa usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun.

Pengamat militer Mayjen (purn) Tri Tamtomo tidak sependapat jika pertimbangan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI hanya melihat pada masa jabatan Jenderal Andika yang hanya satu tahun.

“Kurang pas kalo perpanjangan masa jabatan Panglima TNI itu hanya mempertimbangkan masa jabatan Panglima TNI yang hanya satu tahun,” kata Tri Tamtomo kepada itoday (16/11/2021).



Mantan anggota Komisi I DPR RI ini meminta Komisi I DPR RI untuk segera merespon wacana tersebut. “Kalau ingin melakukan sesuatu, segera dikomunikasikan. Teman-teman dari Senayan mudah-mudahan mendengar wacana itu dan segera merespon ini, bagaimana yang terbaik,” tegas Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo mengingatkan, jika batasan usia Panglima TNI ingin diperpanjang ada mekanismenya. Tidak bisa sekonyong-konyong pendapat pribadi atau kelompok. “Jika ingin memperpanjang, tolong diingat, bahwa itu sudah ditetapkan dan dibuat undang undangnya. Ketentuan di undang-undangnya harus diganti atau direvisi. Juga harus jelas, perpanjangan ini inisiatifnya dari siapa? Legislatif atau pemerintah? Perubahan suatu undang-undang ada normanya,” jelas Tri Tamtomo.

Tak hanya itu, mantan Pangdam I/Bukit Barisan ini juga mengingatkan agar pejabat publik tidak memunculkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan terkait jabatan Panglima TNI.

“Ini soal soal persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai ada yang menggosok-gosok bahwa nanti jabatannya bisa diperpanjang. Ada lagi yang bilang nanti akan diganti dari matra lain. Itu pernyataan bersayap yang sensitif, bisa menimbulkan kegaduhan. Walaupun kita tahu TNI tidak akan macam-macam. TNI adalah organisasi solid bersama Polri. Dia akan loyal dan patuh pada aturan yang berlaku. Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman jangan dikotori,” tegas Tri Tamtomo.

Secara khusus Tri Tamtomo menyoroti pernyataan Mensesneg Pratikno terkait jabatan Panglima TNI. Di Komplek Parlemen Senayan (03/11/2021), Pratikno menyatakan masa jabatan Andika yang akan berlangsung singkat (13 bulan), bukan suatu persoalan. Pratikno bahkan menyebut ada kemungkinan Panglima TNI berikutnya dari Angkatan Laut (AL). "Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," kata Pratikno saat ditanya wartawan soal kans Panglima TNI dari matra AL.

“Pernyataan itu seakan ada janji. Bahwa nanti jabatan Panglima TNI akan ditakeover dari matra lain. Ini sesuatu yang sifatnya sensitif. Tak usah diucapkan di publik. Kalau asal ngomong dan nanti faktanya geseh (tidak sesuai omongan), ini akan menimbulkan kekecewaan pada pihak lain. Hal itu tidak boleh diungkapkan oleh pejabat negara, siapapun,” tegas Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, pejabat siapapun yang ditunjuk mewakili presiden untuk menyampaikan sesuatu, harus berpedoman pada dua undang-undang. Yakni, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pejabat negara siapapun dia, harus UU ASN dan UU Minpem. Ini yang menjadi pakem, mana yang boleh disampaikan ke publik, dan mana yang tidak boleh disampaikan ke publik. Harus diingat di dalam dua UU itu kata kuncinya perekat pemersatu bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa harus terbangun. Jadi jangan asal omong. Dua undang-undang itu harus jadi patokan, untuk berhati-hati dalam berbuat dan bersikap,” beber Tri Tamtomo.

Red

sumber: https://youtu.be/P7L268RXH-Y
Politik Mensesneg: Pasca Andika, Panglima TNI Bisa dari AL! Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Jangan Asal Ngomong