Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Pemikir Islam Tantang Pro Permendikbud 30: Mereka Ingin Import Kebebasan Seks ala Barat di Negeri ini

Politik
Pemikir Islam Tantang Pro Permendikbud 30: Mereka Ingin Import Kebebasan Seks ala Barat di Negeri ini 1
foto: Nadiem Makarim (antara)


itoday - Pernyataan keras dilontarkan pemikir Islam, Abdullah Haidir, menyikapi kengototan para pendukung Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Bagi saya sudah fix, para pendukung Permendikbud yang tidak menggubris argumentasi sedemikian jelas dari para penentangnya, bahkan menuduhnya macam-macam, adalah pendukung sex bebas alias perzinahan di kampus-kampus. Mereka ingin import kebebasan seks ala barat ke negeri ini!!” tulis Ustadz Abdullah Haidir di akun Twitter @abdullahhaidir1.

Abdullah Haidir sempat menegaskan, yang membantah bahwa dalam Permendikbud 30/2021 ada legalisasi zina dengan alasan tidak ada point yang menyatakan legalnya zina, sama pola pikirnya dengan pernyataan “bahwa dalam Al Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu”.

“Yang membantah bahwa dalam Permendikbud21 ada legalisasi zina dengan alasan tidak ada point yang menyatakan legalnya zina, sama pola pikirnya dengan dosen ngawur yang bilang bahwa dalam Alquran tidak ada perintah shalat 5 waktu. Sama-sama sungsang,” tulis @abdullahhaidir1.

Soal Permendikbud 30/2021, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis meminta Permendikbud kontroversial itu dicabut.

"Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 tentang kekerasan seksual memang bermasalah karena tolokukurnya persetujuan (consent) korban. Padahal kejahatan seksual menurut norma Pancasila adalah agama atau kepercayaan. Jadi bukan atas dasar suka sama suka tapi karena dihalalkan. Cabut,” tegas Kiai Cholil melalui akun Twitter @cholilnafis.

Sedangkan PP Muhammadiyah secara resmi juga meminta Permendikbud 30/2021 dicabut. Sikap itu tertuang dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Senin (8/11), yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Diktilitbang Lincollin Arsyad dan Sekretaris Muhammad Sayuti.

Dalam keterangan tersebut, Muhammadiyah menyampaikan bahwa sikap kritis terhadap Permendikbud 30 itu dikarenakan peraturan tersebut memiliki masalah formil dan materiil. Salah satu alasan permintaan agar peraturan tersebut dicabut ialah karena dinilai melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas.

Belakangan, Menteri Pertahanan 2014-2019, Ryamizard Ryacudu juga mengaku kecewa dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hal itu ia sampaikan dalam acara dialog kebangsaan yang digelar DPP PKS (10/11/2021). "Saya juga agak kecewa itu pada Mendikbud," kata Ryamizard.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufrie, juga mengaku prihatin atas diterbitkannya Permendikbudristek PPKS. Menurutnya seorang menteri hendaknya melakukan kajian secara mendalam sebelum menerbitkan aturan.

Salim Segaf menilai Permendikburistek bertentangan dengan Pancasila dan norma agama. "Ini sesuatu Permen yang bertentangan dengan Pancasila, norma agama, budaya. Kalau ini yang terjadi sesuatu yang membuat kita prihatin," tegas Salim Segaf.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam membantah anggapan soal pelegalan zina. "Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan', bukan ‘pelegalan',” ujar Nizam seperti dikutip republika (08/11/2021).

red
Politik Pemikir Islam Tantang Pro Permendikbud 30: Mereka Ingin Import Kebebasan Seks ala Barat di Negeri ini