Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Pengguna Transportasi Darat Wajib PCR atau Antigen, Epidemiolog: Tugas Satgas Bukan Jualan Tes PCR

Politik
Pengguna Transportasi Darat Wajib PCR atau Antigen, Epidemiolog: Tugas Satgas Bukan Jualan Tes PCR 1
foto: ilustrasi (tribratanews)


itoday - Pengguna moda transportasi darat dengan jarak perjalanan minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3X24 jam atau antigen maksimal 1X24 jam sebelum perjalanan.

Aturan yang berlaku bagi pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali itu tercantum dalam SE Dirjen Hubdat 90/2021.

Epidemiolog Pandu Riono mengingatkan, tes skrining Covid 19 tidak boleh diputuskan pilihan tunggal. Skrining boleh dengan tes antigen atau PCR.

“Maksudnya apa ya? Tes skrining itu jangan memutuskan pilihan tunggal, karena boleh dengan tes antigen atau PCR. Sebenarnya tes antigen sudah cukup untuk perjalanan kurang dari 24 jam. Tugas Satgas adalah kendali pandemi, bukan jualan tes PCR,” tulis Pandu Riono di akun Twitter @drpriono1 meretweet tulisan bertajuk “Tak Cuma Pesawat, Tes PCR Juga Wajib Bagi Pengguna Transportasi Umum dan Pribadi”

Seiring dengan aturan wajib PCR di semua moda transportasi, sebelumnya sejumlah media mengangkat isu “kepentingan bisnis” di balik RT PCR.

Majalah Tempo edisi terbaru (1 November 2021) mengangkat tema “Para Penikmat Cuan PCR”. Nama Menkomarves Luhut Pandjaitan disebut-sebut dalam tulisan tersebut. Tempo menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.

Terkait berita itu, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham. “Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” kata Jodi seperti dikutip tempo.co (01/11/2021).

Praktisi medis dr Eva Sri Diana Chaniago terus menggaungkan penolakan tes PCR berbayar. Dr Eva menegaskan, yang untung terkait wajib PCR adalah yang mempunyai bisnis PCR.

“Yang untung yang punya bisnis PCR lah. Kami nakes pun harus bayar jika ada keperluan seperti ini.
Sakitpun, hanya yang dirawat di RS yang gratis periksa PCR. Aku malas komenlah..pasti komenku sinis, miris, teriris. Tolak PCR Berbayar!! Gratis aja ogah, apalagi bayar #PCRgratisAtauBatalkan,” tulis dr Eva di akun @__Sridiana_3va.

red
Politik Pengguna Transportasi Darat Wajib PCR atau Antigen, Epidemiolog: Tugas Satgas Bukan Jualan Tes PCR