Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

TNI/Polri Aktif Pj Kepala Daerah, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Rawan! Posisi Mereka Limbung!

Politik
TNI/Polri Aktif Pj Kepala Daerah, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Rawan! Posisi Mereka Limbung! 1
foto: Mayjen (Purn) Tri Tamtomo (ahmadsanusi-itoday)


itoday - Semakin Panas! pro kontra penunjukan penjabat (Pj) gubernur atau bupati/walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong hingga Pilkada serentak 2024 digelar.

Apalagi, faktanya ada sejumlah anggota TNI/Polri aktif yang dilantik menjadi Pj kepala daerah. Di antaranya adalah Paulus Waterpauw yang dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat, dan Andi Chandra As'aduddin untuk Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo turut mengingatkan bahaya pro dan kontra penunjukan Pj kepala daerah dari kalangan anggota TNI/Polri aktif.

“Ini kerawanan! Ini harus dijawab oleh TNI. Amanat Reformasi 1998 harus menjadi perhatian khusus. Tuntutan reformasi sederhana saja: bubarkan Dwifungsi ABRI dan bubarkan KKN. Ingat, kejadian 1998, adalah sebagai refleksi ketidakpuasan pada perjalanan 30 tahun Indonesia yang dilaksanakan oleh Orde Baru. Di mana, dirasakan bahwa peran ABRI terlalu power full. Sehingga masuk pada gatra-gatra kehidupan. Akhirnya, mempersempit ruang gerak temen-teman sipil,” beber Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, amanat Reformasi yang berisi pembubaran Dwifungsi TNI dan pembubaran KKN telah menjadi fokus berbagai kalangan yang memprotes keras penunjukkan Pj kepala daerah dari kalangan TNI/Polri aktif.

“Dwifungsi dan KKN jadi fokus temen-temen yang melakukan protes keras. Pemberdayaan kembali Pj TNI/Polri aktif dikhawatirkan akan mengambil hak orang lain. Padahal era hari ini adalah civil society. Sedangkan terkait KKN, dikhawatirkan pada pada Pemilu 2024 Pj TNI/Polri aktif akan dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu dalam memenangkan kelompoknya, atau meraih posisi-posisi tertentu,” tegas Tri Tamtomo.

Secara tegas Tri Tamtomo meminta TNI/Polri tidak dibawa-bawa pada ranah politik. “Ini adalah tugas berat. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR), supaya warga masyarakat tidak merasa ada pengkhianatan. Jangan dibawa-bawa rekan TNI/Polri aktif ini pada ranah politik. Politik TNI/Polri adalah politik negara. Yakni, bagaimana menyelamatkan, mempertahankan bangsa ini dari berbagai ancaman,” beber Tri Tamtomo.

Kendati demikian, Tri Tamtomo meminta semua pihak untuk tidak suudzon dengan anggota TNI/Polri aktif yang menjadi Pj Kepala Daerah. “Apakah penunjukan Pj TNI/Polri itu terkait kepentingan 2024? Bisa iya, bisa tidak. Yang saya garisbawahi di sini adalah penunjukan Pj dari TNI/Polri. Memang benar, bahwa TNI/Polri tegak lurus pada komando di atas. Tetapi kita tidak boleh suudzon, bahwa mereka akan dimanfaatkan untuk membantu kemenangan di 2024,” kata Tri Tamtomo.

Diskusi lengkap dengan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo klik di sini

Posisi Limbung

UU 10/2016 tentang Pilkada mengisyaratkan Pj kepala daerah khusus ditujukan untuk pejabat internal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, penafsiran diperluas, misalnya disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat dari pejabat pimpinan tinggi madya. Sehingga Perwira TNI/Polri dinilai bisa mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, selama mereka bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri.

Di sisi lain, Tri Tamtomo menegaskan, anggota TNI/Polri yang menjadi Pj Kepala Daerah dalam posisi “limbung”. Di mana, status dan “kiblat” aturan yang diikuti Pj TNI/Polri tidak jelas.

“Posisi mereka (Pj TNI/Polri aktif) sendiri limbung. Mereka berkiblat ke mana? Kalau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berlaku UU ASN (UU 5/2017). Padahal mereka sebagai anggota TNI/Polri adalah bhayangkari negara. Tugas pokoknya penyelamatan negara. Sebagai bhayangkari negara, apakah mereka tidak terkena pengaruh selama melakukan tugas sebagai PPPK di lapangan?” tanya Tri Tamtomo.

Lebih jauh Tri Tamtomo mengingatkan, Pj TNI/Polri aktif juga akan bersinggungan dengan UU TNI (UU 34/2004) dan UU Polri (UU 2/2002).

“Harus diingat, Pj TNI/Polri adalah prajurit aktif. Jadi pegangannya adalah UU TNI dan UU Polri. Jika kemudian masuk jadi PPPK, pedomannya apa? Mereka berkiblat ke mana?,” tegas Tri Tamtomo.

Terkait hal itu Tri Tamtomo meminta semua pihak untuk menjadikan aturan perundangan sebagai aturan main. “Khusus TNI aktif, sebaiknya dengan segala kearifan yang paling dalam, kembali pada jati diri TNI. Yakni, melaksanakan tugas pasal 7, pasal 13-15 UU TNI. Itu saja,” kata Tri Tamtomo.

Sedangkan untuk mengakhiri pro kontra penunjukan Pj Kepala Daerah, mantan Sekretaris Lemhanas ini meminta lembaga yang bertugas “mengkritisi” kebijakan yang diambil pemerintah untuk duduk bersama. Sehingga dapat disimpulkan pununjukan itu bermaanfaat atau justru mudharat.

“Lembaga seperti Lemhanas dan Wantanas harus duduk bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, untuk membuat satu kesimpulan kecil apakah ini manfaat atau mudharat. Kalau mudharat, dikhawatirkan akan ada gejolak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, lapangan kerja terbatas, kemudian ada gejolak, pasti akan terbalik-balik situasinya. Ini harus dijaga oleh seluruh perangkat anak bangsa. Ingat, ketahanan nasional bisa mantap kalau seluruh elemen bangsa bersatu padu,” pungkas Tri Tamtomo.

Red
Politik TNI/Polri Aktif Pj Kepala Daerah, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Rawan! Posisi Mereka Limbung!