Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Dewan Pers Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Peretasan Redaksi Narasi
28 September 2022
Dewan Pers Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Peretasan Redaksi Narasi
foto: ilustrasi (rmol)


itoday - Laporan dugaan peretasan yang dialami awak redaksi Narasi telah diterima Dewan Pers dari beberapa konstituen. Peretasan dilaporkan dialami oleh 24 awak redaksi sejak 24 September 2022.

Menurut Dewan Pers, kejadian tersebut merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

"Tindakan peretasan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Darmajaya dalam siaran persnya, Rabu (28/9).

Padahal menurutnya, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum, yakni Pasal 2 UU 40/1999 tentang Pers. Hal ini menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana Pasal 28 UUD 1945.

Atas peristiwa tersebut, Dewan Pers mengecam semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya.

"Dewan Pers juga Meminta aparat penegak hukum proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas," sambung Agung.

Dewan Pers juga mengingatkan adanya ancaman hukum terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik. Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 UU Pers) sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana (Pasal 18 UU Pers).

sumber: rmol.id
Dianggap Sebar Hoaks Kebocoran Data Indodax Ambil Langkah Hukum ke DarkTracer
20 September 2022
Dianggap Sebar Hoaks Kebocoran Data, Indodax Ambil Langkah Hukum ke DarkTracer
foto: ilustrasi (suara)


itoday - Platform perdagangan mata uang kripto, Indodax, resmi melaporkan akun twitter Dark Tracer: DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) ke pihak berwajib.

Pelaporan ini dilakukan manajemen Indodax atas hoaks yang disebar Dark Tracer di akun twitternya, mengenai isu peretasan yang dialami Indodax beberapa waktu lalu.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan, langkah ini dilakukan karena hoaks dari postingan Dark Tracer telah menciderai citra Indodax sebagai perusahaan kripto terpercaya.

Selain itu, postingan tersebut juga dianggap membuat keresahan bagi member Indodax serta seluruh pegiat kripto dan blockchain di Indonesia hingga luar negeri.

“Langkah ini akhirnya kami lakukan setelah kami berkonsultasi dengan pihak hukum. Kami selaku manajemen Indodax menilai bahwa Dark Tracer menyebarkan isu yang tidak benar tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kami,” ungkap Oscar dalam keterangannya, Selasa (20/9/2022).

“Dengan unggahan isu hoax di akun sosial media dari Dark Tracer dan dilihat oleh banyak orang, tentu sangat menyerang brand yang sudah kami bangun selama ini sebagai perusahaan kripto terpercaya di Indonesia,” lanjut dia.

Oscar mengaku kalau sejak awal Indodax berdiri, pihaknya selalu berfokus pada keamanan dan kenyamanan penggunanya.

Dia menambahkan bahwa Indodax akan mempidanakan akun Dark Tracer dengan pasal pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik.

Oscar mengklaim, Indodax dalam praktiknya sudah menjamin kerahasiaan dan keamanan data member.

Terlebih Indodax sudah memegang tiga sertifikasi ISO sekaligus yaitu ISO 9001, ISO 27001, dan ISO 27017.

Hal itu menunjukkan kalau Indodax merupakan satu-satunya perusahaan kripto Indonesia, yang memiliki tiga sertifikasi ISO dan sudah mendapatkan legalitas dari regulator kripto di Indonesia.

Kemudian Indodax menetapkan sistem MFA (Multi Factor Authentication) serta menggunakan teknologi MPC (multi-party computation) dan TAP (Transaction Authorization Policy) untuk mengamankan aset member agar tidak dapat diakses tanpa persetujuan member tersebut.

“Dengan sistem tersebut kami lakukan demi proteksi penuh member. Berhubungan dengan kasus isu hoaks Twitter kemarin, saya membantah hal tersebut karena kami sudah pastikan bahwa server Indodax aman dan tidak ada data leaked sebesar 50.000 dari server Indodax seperti yang diberitakan. Saya bisa pastikan server kami aman,” jelas Oscar.

Lebih lanjut, Oscar mengajak para member Indodax untuk bersama-sama menjaga keamanan data masing-masing dengan berhati-hati ketika melakukan login.

Kemudian, memastikan bahwa website yang dibuka merupakan alamat INDODAX yang benar, dan tidak asal men-download plugin yang berhubungan dengan crypto di browser, karena rentan disusupi virus atau malware.

“Agar tidak rentan disusupi virus atau malware, saya imbau agar para member untuk selalu memastikan handphone dan browser yang digunakan trading aman dan bersih dari virus,” tutup Oscar.

Sebelumnya, diberitakan kalau Indodax telah diretas dan data-data penting milik sekitar 50.000 penggunanya telah dibocorkan dark web, dunia bawah tanahnya internet.

Seperti dilansir dari perusahaan keamanan siber Dark Tracer yang bermarkas di Singapura, Rabu (14/9/2022), yang dibocorkan dalam insiden ini adalah kredensial pemilik akun Indodax.

Diduga di dalamnya termasuk nama akun dan password mereka.

Dari 50.000 pengguna Indodax yang jadi korban peretasan ini, sekitar 82,7 persen di antaranya berasal dari Indonesia.

Belum diketahui pihak mana yang melakukan peretasan ini.

Dark Tracer juga membeberkan bahwa Indodax menjadi korban peretasan yang menggunakan stealer malware, sejenis serangan siber yang menggunakan malware untuk menyusup dan mencuri data transaksi demi kepentingan finansial.

sumber: suara.com
Pembobolan Data Pribadi Tidak Melulu Ulah Hacker Seperti Bjorka Tapi Ada Peran Penyelenggara yang Perjualbelikan Data
13 September 2022
Pembobolan Data Pribadi Tidak Melulu Ulah Hacker Seperti Bjorka, Tapi Ada Peran Penyelenggara yang Perjualbelikan Data
foto: ilustrasi (rmol)


itoday - Pembobolan data pribadi di Indonesia dianggap bukan melulu kerjaan hacker atau peretas seperti Bjorka. Melainkan juga ada peran dari para penyelenggara yang melakukan pengumpulan data masyarakat untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan pribadi.

Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, maraknya peretasan data pribadi yang kemudian diperjualbelikan di situs-situs black market memperlihatkan lemahnya kontrol pemerintah sebagai pengendali dan pengelola penggunaan data pribadi milik masyarakat.

"Pembobolan data pribadi di Indonesia bukan melulu kerjaan hacker, namun data tersebut memang sengaja dibobol untuk diperjualbelikan oleh para penyelenggara yang melakukan pengumpulan data masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).

"Mereka leluasa melakukan kejahatan tersebut karena memang lemahnya penegakkan hukum untuk hal tersebut," imbuh Satyo.

Lanjut Satyo, apa yang dilakukan oleh Bjorka hanya bentuk akumulasi persoalan upaya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang sangat tidak diprioritaskan oleh rezim Jokowi.

"Terlihat bagaimana Menteri Kominfo sebagai leading sector yang gagal melakukan intersep security terhadap serangan peretasan. Memang benar banyak aturan di berbagai sektor terkait penggunaan data pribadi, namun tidak tegas siapa yang memiliki kewenangan menjalankan security sistemnya," paparnya.

"Sehingga sangat mendesak RUU PDP segera disahkan menjadi UU dan ditentukan leading sektornya," pungkas Satyo.

sumber: rmol.id
Daftar 7 Data Rahasia yang Dibocorkan oleh Bjorka Sejauh Ini Mengejutkan
12 September 2022
Daftar 7 Data 'Rahasia' yang Dibocorkan oleh Bjorka Sejauh Ini, Mengejutkan!
foto: ilustrasi (suara)


itoday - Nama peretas ilegal (bad actor hacker) yang memiliki alias Bjorka kini sedang naik daun. Sebab, Bjorka telah menggemparkan publik usai meretas dan menyebarluaskan beberapa data rahasia yang disimpan oleh pemerintah.

Bahkan, Bjorka diklaim merogoh jutaan US Dollar usai membagikan data-data rahasia negara ke sebuah situs tempat dirinya beroperasi, yakni Breach Forums.

Tak hanya data rahasia, Bjorka juga mengklaim dirinya mengungkap informasi sensitif mengenai nama seorang dalang pembunuhan aktivis HAM, yakni Munir Said Thalib alias Munir.

Lantas, apa saja data rahasia yang berhasil dibobol oleh hacker Bjorka sejauh ini? Berikut daftar selengkapnya.

1. 1,3 Miliar data Nomor SIM

Bjorka mulai terekspos publik usai dirinya mengunggah sebuah kumpulan data berupa pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia.

Ia menggungah data tersebut melalui situs Breach Forums pada 6 September 2022 lalu dan menjualnya dengan harga dalam jumlah fantastis.

2. 150 juta data penduduk yang teregistrasi di KPU

Bersamaan dengan dibobolnya data pendaftaran nomor SIM, Bjorka juga kembali berulah dengan membobol data penduduk yang teregistrasi di KPU. Tak tanggung-tanggung, sosok hacker tersebut menggaet sejumlah data 150 juta penduduk.

Data tersebut mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas. Bjorka membanderol data tersebut seharga 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta.

3. Dokumen kepresidenan

Bjorka kembali membuat gaduh hingga menuai perhatian dari pemerintah usai mengklaim dirinya membobol data kepresidenan. Adapun sosok peretas tersebut mengunggah dokumen yang diduga milik pihak kepresidenan ke situs Breach Forums beberapa waktu yang lalu.

4. Identitas pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate

Sosok peretas tersebut juga sempat 'kucing-kucingan' dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan bahkan melayangkan sindirian keras usai direspon oleh kementerian.

Sebagai puncaknya, ia mengirimkan 'kado ulang tahun' kepada Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate dengan diduga meretas data pribadinya.

Bjorka mengunggah sebuah data yang diduga identitas pribadi Johnny ke grup Telegram pribadinya. Pada unggahan tersebut, tampak beberapa data yang diklaim sebagai identitas pribadi Johnny yang meliputi tanggal lahir, alamat, hingga nama orang tuanya.

5. Data vaksin Luhut

Pada Senin (12/9/2022), Bjorka juga sempat mengusik Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dengan mengunggah sebuah dokumen yang diduga sebagai data vaksin sang menteri.

Sontak, publik memberi perhatian khusus pada data vaksin Luhut tersebut lantaran disebutkan dirinya hanya menerima vaksin dosis kedua. Sorotan publik tersebut muncul lantaran Luhut dinilai oleh masyarakat sebagai pihak yang getol menggencarkan vaksin booster.

6. Identitas sosok aktivis medsos, Denny Siregar

Tak hanya para menteri, Bjorka juga melakukan doxing atau menyebarluaskan identitas yang diduga dimiliki oleh sosok aktivis media sosial sekaligus sutradara yakni Denny Siregar.

Melalui akun Twitter anyarnya, Bjorka juga menuding enny hidup dengan memakan uang pajak namun memecahbelahkan masyarakat Indonesia.

Sontak, Denny mencurigai bahwa Bjorka berdomisili di Indonesia lantaran tahu siapa dirinya.

7. Informasi tentang dalang pembunuhan Munir

Terbaru, Bjorka merilis sebuah informasi sensitif mengenai dalang pembunuhan Munir. Bjorka menyebut nama seorang purnawirawan TNI Muchdi Purwopranjono.

Meski dielu-elukan sebagai sosok yang mengungkap identitas terduga otak diracunya Munir, Muchdi sudah sejak dahulu kala ditangkap dan disidang terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Sayangnya, Muchdi kini menghirup udara bebas lantaran divonis bebas oleh majelis hakim pada 31 Desember 2008 silam.

sumber: suara.com
Data Pribadi 13 Miliar Diduga Bocor Kominfo Perlu Tiru AS Soal Kepemilikan Nomor HP
06 September 2022
Data Pribadi 1,3 Miliar Diduga Bocor, Kominfo Perlu Tiru AS Soal Kepemilikan Nomor HP
foto: Jerry Massie (rmol)


itoday - Data pribadi yang didaftarkan ke provider seluler saat membeli SIM Card nomor handphone diduga dibobol, dan jumlahnya mencapai 1,3 miliar data. Hal ini menyulut komentar dari pengamat kebijakan publik jebolan America Global University, Jerry Massie.

"Kominfo pernah beberapa kali bocor data-datanya," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/9).

Jerry melihat, penjualan SIM Card nomor handphone yang tidak diatur regulasi turut mempengaruhi potensi pembobolan data pribadi pengguna telpon seluler.

"Saya sarankan agar di Indonesia jangan terlalu banyak nomor. Di Amerika nomor ponsel tak sembarangan di perjual-belikan di jalan-jalan," ucapnya.

Di Amerika Serikat, diurai Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, ada 4 provider telepon seluler yang terkenal yakni AT&T, Verizon, T-Mobile dan Metro PCS.

"Jadi di Amerika saat ketika membeli smartphone, maka otomatis sudah ada nomor di dalam dan data-data kita sudah masukan," paparnya.

Di samping itu, Jerry mengetahui bahwa orang-orang Amerika Serikat jarang ada yang punya 2 nomor handphone. Apalagi mereka menggunakan handphone yang sistem keamanannya sangat kuat, jadi sulit ditembus hacker.

Maka dari itu, Jerry memandang perlu Kementerian Komunikasi dan Informatika membenahi internalnya dengan mengisi posisi deputi atau dirjen dari kalangan ahli programing computer atau computer system.

"Kalau mereka yang duduk di pucuk pimpinan Kominfo tak tahu soal IT maka sulit. Atau bisa juga membina para jagoan hacker sebagai upaya meredam serangan media cyber," demikian Jerry.

sumber: rmol.id
Data IndiHome Diduga Bocor Christina Aryani Tagih Komitmen Penyelesaian RUU PDP
22 August 2022
Data IndiHome Diduga Bocor, Christina Aryani Tagih Komitmen Penyelesaian RUU PDP
foto: Christina Aryani (rmol)


itoday - Pemerintah kembali diingatkan untuk serius memastikan keamanan data warga negara. Peringatan ini kembali muncul seiring adanya dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, layanan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Isu ini harus menjadi catatan penting pemerintah, apalagi menjelang Presidensi G20 Indonesia yang salah satu isu prioritas pembahasannya terkait tranformasi digital dan ekonomi.

Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/8). Dia menyayangkan kejadian seperti ini masih kerap terdengar dan harus jadi peringatan serius.

“Jangan dianggap enteng, antisipasi harus dikedepankan. Bagaimana mungkin ada kejadian seperti ini jelang Presidensi G20 Indonesia yang salah satu materi prioritas pembahasannya terkait transformasi digital,” tegas Christina.

Menurut Christina, gambaran tentang Indonesia pada isu ini tentu akan tidak baik. Lebih dari itu, ia juga mengingatkan kembali pentingnya komitmen pemerintah bersama DPR untuk sesegera mungkin menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dijelaskan Christina, selama 3 hari ke depan Panja RUU PDP akan melakukan konsinyering untuk membahas RUU PDP secara maraton.

“Komitmen menyelesaikan RUU PDP sesegera mungkin harus jadi acuan bersama pemerintah dan DPR. Kita butuh payung hukum yang jelas," jelasnya.

Politikus Golkar ini menegaskan, saat ini sanksi yang tertuang dalam Permenkominfo masih bersifat administratif yang artinya belum memadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi individu.

“Artinya apa, pemerintah dituntut untuk punya komitmen yang kuat segera menyelesaikan RUU PDP. Jika tidak kasus kebocoran data ini akan terus terjadi lagi dan lagi dan sejauh ini kita tidak melihat ada pihak-pihak yang kemudian diproses. Ini yang tidak kita harapkan. Masyarakat sudah lama menantikan payung hukum ini,” tuturnya.

“Kami termasuk yang sangat kuat mendorong agar RUU ini bisa segera diselesaikan," demikian Christina.

sumber: rmol.id